Home / Aceh

Kamis, 4 Juni 2020 - 22:40 WIB

Pansus DPRK Aceh Tamiang Minta Bupati Copot Kepala BPKD dan Bappeda

AtjehUpdate.com,- Kualasimpang, Panitia Khusus (Pansus) III dan IV DPRK Aceh Tamiang merekomendasikan dicopotnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Kamis (04/06/2020).

Hal itu disampaikan pada Sidang Paripurna perihal pembacaan keputusan Pansus DPRK terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang Tahun anggaran (TA) 2019 di Aula sidang DPRK setempat.

Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRK, Suprianto, ST didampingi Wakil Ketua I dan II yang dihadiri Wakil Bupati, T. Insyafuddin, ST bersama perwakilan Forkopimda dan anggota DPRK Aceh Tamiang beserta undangan lainnya.

Suasana sidang berlangsung tertib dan aman, namun terdapat 2 (dua) rekomendasi penting yang disampaikan oleh Komisi III dan IV yakni meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati mencopot 2 (dua) Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang.

Juru Bicara (Jubir) Pansus III bidang Keuangan, Erawati dalam penjabaran laporan rekomendasinya mengatakan bahwa meminta Bupati dan Wakil Bupati mencopot Kepala BPKD karena tidak pernah hadir dalam pembahasan LKPJ 2019.

Baca Juga :  ST Tim Pakar Ketua DPRK Atam Salah Alamat dan Menyalahi Aturan Keuangan

“Hal ini telah dijadwalkan hingga dua kali
tetapi kepala BPKD tetap tidak hadir, maka dari itu kami dan tim pansus III menganggap kepala BPKD tidak patuh terhadap apa
yang telah diagendakan, bagaimanapun LKPJ ini merupakan kepentingan dan penilaian terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk itu, “Kami pansus III merekomendasikan kepada Bupati dan
wakil Bupati agar mencopot kepala BPKD Aceh Tamiang dari jabatannya,” tegas Erawati berulang-ulang pada paripurna tersebut.

Selanjutnya Pansus III LKPJ Bupati Aceh Tamiang juga menyahuti rumor atau isu tentang adanya pembayaran proyek yang gagal bayar pada tahun 2019.

Setelah melaksanakan pembahasan yang
serius bersama Dinas Kesehatan, RSUD, DPMPTSP, UKPBJ, (mitra kerja komisi III) pihaknya tidak menemukan adanya proyek gagal bayar di tahun 2019.

Baca Juga :  DPC IDzRA Aceh Timur Raya Gelar Raker Perdana

Jadi, apabila ada terjadi pembayaran di tahun anggaran berikutnya, maka kami Pansus III tidak mengetahui dan seandainya terjadi pembayaran maka atas dasar apa pembayaran itu dilaksanakan serta hingga saat ini kami sama sekali belum menerima laporan secara resmi terkait adanya proyek gagal bayar tersebut,” terang Erawati.

Setelah ditutup dan diserahkan rekomendasi Pansus III DPRK oleh Erawati kepada pimpinan, pembacaan rekomendasi dilanjutkan ke Pansus IV DPRK Aceh Tamiang.

Jubir Pansus IV bidang Pembangunan, Fitriadi melanjutkan penjabaran laporan rekomendasi yang telah dirumuskan, pihaknya mengatakan bahwa meminta Bupati dan Wakil Bupati mengganti Kepala Bappeda karena juga dinilai tidak kooperatif pada pembahasan LKPJ Bupati TA 2019.

“Panitia Khusus IV DPRK Aceh Tamiang meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar segera mengganti Kepala Bappeda Aceh Tamiang karena tidak kooperatif pada pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019,” tegas Fitriadi.(Har)

Share :

Baca Juga

Aceh

Komisi III : Dishub Atam Jangan Terlalu Cepat Keberatan Akan Kenaikan PAD Parkir

Aceh

Anies Akan ke Aceh Awal Desember

Aceh

Hari Ini DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu Kabupaten Aceh Timur

Aceh

Nilai Kelulusan CAT Tidak Dipublikasikan, Diduga KIP Aceh Tamiang Curang

Aceh

Tolak Bersalaman, Wabup Aceh Timur Dinilai Sangat Kekanakan

Aceh

PTPN I Langsa Caplok 120 Ha Lahan Petani Alu Rimung

Aceh

Iman Suhery Jabat Camat Pada Dua Kecamatan Di Aceh Tamiang

Aceh

Irwandi Minta Walikota Langsa Lebih Amanah