Home / Hukum

Rabu, 5 Agustus 2020 - 15:26 WIB

“Balas Budi” Diduga Penyebab Minimnya Pengungkapan Kasus Korupsi di Langsa

AtjehUpdate.com, LANGSA, Dugaan minimnya penanganan dan pengungkapan sejumlah kasus korupsi di Langsa yang kerap disuarakan oleh berbagai elemen sepertinya semakin nyata.

Hal itu diduga tidak terlepas dari adanya upaya “balas budi” dari pemerintah kota untuk lembaga vertikal, salah satunya adalah direalisasikannya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pada kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa yang bersumber dari APBK Kota Langsa tahun 2020 ini, yang mencapai angka 1,5 miliar dalam masa pandemi covid 19.

Demikian disampaikan oleh Sayed Zahirsyah Almahdaly, Direktur Eksekutif Lsm Gadjah Puteh, Rabu (05/08/2020).

Tak tanggung-tanggung, meski di masa pandemi covid 19 ini, pemko Langsa tetap membatu dan seperti tak peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat yang makin payah karena dampak daripada pengambilan kebijakan penanganan wabah corona. Namun pemko Langsa malah tetap mengalokasikan anggaran untuk sesuatu yang tidak urgen dan tidak ada kaitan sama sekali dengan penanganan wabah corona. Meski diketahui kucuran anggaran tersebut telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, yaitu sejak 2018, 2019 dan di 2020 ini.

Baca Juga :  Camat Sungai Raya Akan Minta Inspektorat Audit Temuan Pelanggaran Di Kuala Parek

“Sepertinya hanya berupaya mengamankan posisi daripada kepedulian terhadap warganya yang terdampak covid, karena seluruh anggaran yang ada setelah dilakukan refocusing harus diprioritaskan untuk percepatan penanganan covid 19 dan dampak yang diakibatkan olehnya,” ucap Sayed.

Secara awam dan sederhana saja ini dapat dibuktikan, bahwa hingga menjelang triwulan ke 3 di tahun 2020 ini tidak ada satupun kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh kejaksaan, bahkan terkesan masih jalan di tempat.

“Bisa jadi anggaran 1,5 miliar untuk bangun sarpras di Kejari ini adalah jawaban mengapa Langsa seperti bersih dari korupsi,” duganya lagi.

Sejauh amatannya, hanya satu kasus korupsi yang berani diungkap oleh kejaksaan, yaitu kasus korupsi genset rsud Langsa yang berakhir dengan ditangkapnya para pelaku pada tahun 2019 lalu, namun belum juga tuntas sampai saat ini, dan terkesan seperti “pertunjukan opera” di kalangan pengamat hukum, padahal harga diri institusi sedang dipertaruhkan.

Baca Juga :  BPKP Temukan 10 Miliar Kerugian Negara Terkait Kasus Beasiswa Aceh

Tak ayal kondisi ini makin memperburuk citra lembaga neraca ini di mata publik, dimana hilangnya kepercayaan terhadap penegakan supremasi hukum terkait berbagai persoalan yang ada.

Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Ikhwan Nul Hakim, SH melalui Kasi Pidsus, Mohamad Fahmi, SH, MH yang coba dikonfirmasi media berungkali melalui telpon dan pesan WhatsApp, pada Rabu (05/08/2020) untuk mempertanyakan kenapa tidak ada pengungkapan kasus korupsi di wilayah kerjanya dan bagaimana perkembangan kasasi kasus korupsi pengadaan genset rsud Langsa, hanya diam tak menjawab pertanyaan wartawan.(frenk)

Share :

Baca Juga

Hukum

Rumah Perzinahan dan Jaringan Prostitusi Online di Langsa Dibongkar Polisi

Hukum

Dewan Pers Indonesia : Legalitas Wartawan Sah Lewat Organisasi Pers

Hukum

Aparat Hukum Diminta Usut Kematian Anak Bawah Umur Di Danau “Angker” RTH Langsa

Hukum

Predator Seks di Bandung, Warga Kaget Lihat Santriwati Gendong Bayi

Hukum

Anggota DPRK Aceh Timur Minta Inspektorat Segera Audit Desa Kuala Parek

Hukum

PPWI Buka Posko Pengaduan Korban UKW Dewan Pers

Hukum

Karyawan PTPN I Dijadikan ART Rumah Pribadi Dirut, Keluarga Lapor Ke Dinas Terkait

Hukum

Legislatif dan Eksekutif Sepakati 11 Rancangan Qanun Aceh Tamiang Tahun 2022