Home / Hukum

Jumat, 11 September 2020 - 16:07 WIB

Terkait Bimtek Perangkat Desa Ilegal Di Aceh Timur, Koalisi LSM Lapor Ke Mendagri

AtjehUpdate.com,- Idi, Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh Timur mengirimkan surat pengaduan kepada Mendagri, Tito Karnavian, melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, terkait peristiwa dan perbuatan menyalahi Ketentuan sebagaimana Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 140/8120/SJ Tentang Prioritas Pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa/Gampong.

Surat yang ditujukan secara khusus kepada Mendagri itu ditandangani oleh Auzir Fahlevi, SH selaku Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Khaidir, SH, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Saiful Anwar, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Muzakir, Ketua Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA), Ronny Harianto, Ketua Front Anti Kejahatan Sosial (Faksi) dan Jamaluddin, Ketua Aliansi Keadilan Aceh (AKA), Jum’at (11/09/20).

Dalam surat itu mereka melaporkan bahwa pada tanggal 22 s/d 30 Agustus 2020 telah dilaksanakan acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Percepatan Pelaksanaan Program Gampong (Tahap Pertama) oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) asal Medan, Sumatera Utara, di Hotel Royal, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Bimtek tersebut kata mereka, diikuti oleh Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur dengan biaya kontribusi peserta Bimtek dipungut sebesar 5 Juta per orang/Perangkat Desa yang mengikuti kegiatan Bimtek dimaksud.

Baca Juga :  Warga Gantung Sepeda Motor Pemuda yang Transaksi Sabu di Pohon Kelapa

“Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 140/8120/SJ Tentang Prioritas Pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa/Gampong disebutkan bahwa lembaga pelaksanaan Bimtek haruslah lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri,” sebut Juru Bicara Koalisi LSM tersebut, Auzir Fahlevi, SH.

Mereka menyebutkan, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan data lapangan disimpulkan bahwa Lembaga LEMPANA yang melakukan Bimtek tersebut tidak memiliki rekomendasi dari Kemendagri dan patut diduga bahwa kegiatan Bimtek itu justru ditunggangi oleh pihak tertentu yang tidak etis disebutkan, sehingga Kepala Desa mau tidak mau harus mengikuti acara Bimtek itu dengan alasan keamanan dan kenyamanan.

Karena itu, melalui pengaduan kepada Mendagri mereka berharap agar hal tersebut disikapi sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku karena kegiatan itu jelas-jelas telah mengabaikan dan mengangkangi perintah Mendagri dalam surat edarannya tertanggal 19 Agustus 2019.

“Karena ini menyangkut wilayah administrasi dan yurisdiksi Kementerian Menteri Dalam Negeri maka surat pengaduan ini sangat relevan kami tujukan kepada Mendagri terlebih dahulu, disamping adanya surat lainnya yang turut kami ajukan kepada Kapolda dan Kajati Aceh serta Ombudsman RI Perwakilan Aceh,” jelas Juru Bicara Auzir didampingi sejumlah ketua LSM lainnya.

Baca Juga :  Terkesan Kebal Hukum, Keuchik Di Aceh Timur Ini Tantang Wartawan Ungkap Temuan Di Desanya

Sebagai bahan masukan, mereka melampirkan beberapa data pendukung atas laporan pengaduannya termasuk yang ditujukan kepada Kapolda, Kajati dan Ombudsman Aceh.mereka meminta agar LEMPANA segera menghentikan kegiatan Bimtek dan mengembalikan sejumlah uang kontribusi dari perangkat desa jika tidak mau berurusan dengan hukum nantinya.

“Ada potensi penyalahgunaan dan merugikan keuangan negara yang bersumber dari dana desa karena Lembaga LEMPANA itu bukan lembaga negara bahkan posisi lembaga LEMPANA adalah NGO atau organisasi non pemerintah.

:Jadi aneh sekali kalau kemudian justru masuk dalam kegiatan di ranah pemerintahan apalagi tidak mengantongi rekomendasi kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri.itu jelas ilegal dan kami mensinyalir adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dibalik kegiatan itu,” demikian pernyataan Koalisi LSM Aceh Timur tersebut.(red)

Share :

Baca Juga

Hukum

Legislatif dan Eksekutif Sepakati 11 Rancangan Qanun Aceh Tamiang Tahun 2022

Hukum

Pengaspalan Jalan Kuala Langsa Tanpa NPHD dan Tak Pernah Dibahas di Komisi IV DPRK Langsa

Hukum

Karyawan PTPN I Dijadikan ART Rumah Pribadi Dirut, Keluarga Lapor Ke Dinas Terkait

Hukum

BNN Kota Langsa Gelar Workshop dengan Insan Pers

Hukum

Keuangan BUMG Gampong Kuala Parek Aceh Timur Bermasalah, Ratusan Juta Tak Jelas Rimbanya

Hukum

Diduga Rekayasa Kasus, JPU Budi Atmoko Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan

Hukum

Mantan Ka Kanwil BPN Aceh Jangan Tutup Mata Setelah Main Mata Soal Rapala

Hukum

Hampir Senilai 6,6 Milyar Rokok Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Langsa