Home Hukum Terkait Bimtek Perangkat Desa Ilegal Di Aceh Timur, Koalisi LSM Lapor Ke...

Terkait Bimtek Perangkat Desa Ilegal Di Aceh Timur, Koalisi LSM Lapor Ke Mendagri

AtjehUpdate.com,- Idi, Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh Timur mengirimkan surat pengaduan kepada Mendagri, Tito Karnavian, melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, terkait peristiwa dan perbuatan menyalahi Ketentuan sebagaimana Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 140/8120/SJ Tentang Prioritas Pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa/Gampong.

Surat yang ditujukan secara khusus kepada Mendagri itu ditandangani oleh Auzir Fahlevi, SH selaku Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Khaidir, SH, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Saiful Anwar, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Muzakir, Ketua Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA), Ronny Harianto, Ketua Front Anti Kejahatan Sosial (Faksi) dan Jamaluddin, Ketua Aliansi Keadilan Aceh (AKA), Jum’at (11/09/20).

Dalam surat itu mereka melaporkan bahwa pada tanggal 22 s/d 30 Agustus 2020 telah dilaksanakan acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Percepatan Pelaksanaan Program Gampong (Tahap Pertama) oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) asal Medan, Sumatera Utara, di Hotel Royal, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Bimtek tersebut kata mereka, diikuti oleh Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur dengan biaya kontribusi peserta Bimtek dipungut sebesar 5 Juta per orang/Perangkat Desa yang mengikuti kegiatan Bimtek dimaksud.

“Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 140/8120/SJ Tentang Prioritas Pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa/Gampong disebutkan bahwa lembaga pelaksanaan Bimtek haruslah lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri,” sebut Juru Bicara Koalisi LSM tersebut, Auzir Fahlevi, SH.

Mereka menyebutkan, berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan data lapangan disimpulkan bahwa Lembaga LEMPANA yang melakukan Bimtek tersebut tidak memiliki rekomendasi dari Kemendagri dan patut diduga bahwa kegiatan Bimtek itu justru ditunggangi oleh pihak tertentu yang tidak etis disebutkan, sehingga Kepala Desa mau tidak mau harus mengikuti acara Bimtek itu dengan alasan keamanan dan kenyamanan.

Karena itu, melalui pengaduan kepada Mendagri mereka berharap agar hal tersebut disikapi sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku karena kegiatan itu jelas-jelas telah mengabaikan dan mengangkangi perintah Mendagri dalam surat edarannya tertanggal 19 Agustus 2019.

“Karena ini menyangkut wilayah administrasi dan yurisdiksi Kementerian Menteri Dalam Negeri maka surat pengaduan ini sangat relevan kami tujukan kepada Mendagri terlebih dahulu, disamping adanya surat lainnya yang turut kami ajukan kepada Kapolda dan Kajati Aceh serta Ombudsman RI Perwakilan Aceh,” jelas Juru Bicara Auzir didampingi sejumlah ketua LSM lainnya.

Sebagai bahan masukan, mereka melampirkan beberapa data pendukung atas laporan pengaduannya termasuk yang ditujukan kepada Kapolda, Kajati dan Ombudsman Aceh.mereka meminta agar LEMPANA segera menghentikan kegiatan Bimtek dan mengembalikan sejumlah uang kontribusi dari perangkat desa jika tidak mau berurusan dengan hukum nantinya.

“Ada potensi penyalahgunaan dan merugikan keuangan negara yang bersumber dari dana desa karena Lembaga LEMPANA itu bukan lembaga negara bahkan posisi lembaga LEMPANA adalah NGO atau organisasi non pemerintah.

:Jadi aneh sekali kalau kemudian justru masuk dalam kegiatan di ranah pemerintahan apalagi tidak mengantongi rekomendasi kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri.itu jelas ilegal dan kami mensinyalir adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dibalik kegiatan itu,” demikian pernyataan Koalisi LSM Aceh Timur tersebut.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Simbolis, Kesbangpol Serahkan SKT PPWI Langsa

AtjehUpdate.com,- Langsa, Ketua PPWI Kota Langsa, Sayed Zahirsyah menerima secara simbolis Surat Tanda Penerimaan laporan keberadaan Ormas dengan no: 856/220/2020. Surat tersebut diserahkan langsung oleh...

PPWI Langsa Dukung Perwal Antisipasi Penyebaran Covid 19

AtjehUpdate.com,- Langsa, Persatuan Pewartta Warga Indonesia (PPWI) Kota Langsa mendukung Perwal no 31 tahun 2020 Tentang Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai...

Hampir Senilai 6,6 Milyar Rokok Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Langsa

AtjehUpdate.com,- Langsa, Tembakau ilegal diperkirakan bernilai Rp.6.617.800.000,- dimusnahkan dengan dibakar di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP...

Penyebaran Covid-19 Kian Menghantui, Satpol PP Gencarkan Sosialisasi

AtjehUpdate.com,- Idi Rayeuk, Virus Covid-19 masih menghantui di Kabupaten Aceh Timur. Karena itu, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, Polri, BPBD, serta...

Recent Comments