Home Aceh Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Timur Laporkan Bimtek LEMPANA Ke Ombudsman RI Perwakilan...

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Timur Laporkan Bimtek LEMPANA Ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh  

AtjehUpdate.com,- Idi, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) di Aceh Timur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Timur melaporkan langsung kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh Lempana kepada Ombudsman RI Pewakilan Aceh, Senin (21/09/2020).

Pelaporan tersebut diwakili oleh Auzir Fahlevi SH dan diterima oleh Asisten PPL Ombudsman Aceh, Ilyas Isti setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh DrTaqwaddin Husin.

Laporan kepada Kepala Ombudsman Aceh itu ditandangani oleh Auzir Fahlevi, SH selaku Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Khaidir, SH, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Saiful Anwar, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Muzakir, Ketua Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA), Ronny Harianto, Ketua Front Anti Kejahatan Sosial (Faksi) dan Jamaluddin, Ketua Aliansi Keadilan Aceh(AKA).

“Dalam laporan itu kami melaporkan bahwa pada Tanggal 22 s/d 30 Agustus 2020 dan 9 s/d 11 September 2020 telah dilaksanakan acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Percepatan Pelaksanaan Program Gampong oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) asal Medan Sumatera Utara di Hotel Royal Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur,” jelas Auzir.

Lanjutnya, Bimtek tersebut diikuti oleh Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur dengan biaya kontribusi peserta Bimtek dipungut sebesar 5 Juta Per Orang Perangkat Desa yang mengikuti kegiatan Bimtek dimaksud.

Ditambahkannya lagi, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 140/8120/SJ Tentang Prioritas Pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa/Gampong disebutkan bahwa lembaga pelaksanaan Bimtek haruslah lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri.

Hal ini juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan data lapangan, dan disimpulkan bahwa Lembaga LEMPANA yang melakukan Bimtek tersebut tidak memiliki rekomendasi dari Kemendagri dan patut diduga bahwa kegiatan Bimtek itu justeru ditunggangi oleh pihak tertentu yang tidak etis disebutkan sehingga Kepala Desa mau tidak mau harus mengikuti acara Bimtek itu dengan alasan keamanan dan kenyamanan.

“Karena itu, melalui laporan ke Ombudsman Aceh kami berharap agar hal tersebut disikapi sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku karena kegiatan itu jelas-jelas telah mengabaikan dan mengangkangi perintah Mendagri dalam surat edarannya tertanggal 19 Agustus 2019,” ucap Auzir mengkhiri. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Jelang Milad GAM, KMPA Aceh Timur Minta Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi

AtjehUpdate.com,- Aceh Timur | Komite Mahasisawa dan Pemuda Aceh (KMPA) Aceh Timur, meminta masyarakat agar tidak terpancing dengan isu dan provokasi oleh kelompok manapun...

Tahun Depan BSI Akan Tutup Lebih dari 60 Kantor Cabang Seluruh Indonesia

AtjehUpdate.com,- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyatakan akan terus melanjutkan proses penataan kantor cabang di seluruh Indonesia. Sejumlah kantor cabang pun akan ditutup. Direktur...

USK Bongkar Paksa 8 Rumah Dinas Dosen

AtjehUpdate.com,- Banda Aceh | Delapan rumah dinas dosen Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh dibongkar paksa. Barang-barang penghuni rumah diangkut keluar dan dinding dirusak. Penertiban rumah...

Jelang Piala Soeratin 2021, PSBL Langsa Persiapkan Pemain Muda

AtjehUpdate.com,- LANGSA | PSBL Langsa yang berjuluk Elang Biru, disampimg lagi giat-giatnya melakukan persiapan tim untuk Liga 3 PSSI tahun 2021/2022, juga melakukan telling...

Recent Comments