Home / Aceh

Senin, 21 September 2020 - 22:05 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Timur Laporkan Bimtek LEMPANA Ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh  

AtjehUpdate.com,- Idi, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) di Aceh Timur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Timur melaporkan langsung kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh Lempana kepada Ombudsman RI Pewakilan Aceh, Senin (21/09/2020).

Pelaporan tersebut diwakili oleh Auzir Fahlevi SH dan diterima oleh Asisten PPL Ombudsman Aceh, Ilyas Isti setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh DrTaqwaddin Husin.

Laporan kepada Kepala Ombudsman Aceh itu ditandangani oleh Auzir Fahlevi, SH selaku Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Khaidir, SH, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Saiful Anwar, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Muzakir, Ketua Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA), Ronny Harianto, Ketua Front Anti Kejahatan Sosial (Faksi) dan Jamaluddin, Ketua Aliansi Keadilan Aceh(AKA).

Baca Juga :  Boat Penumpang dari Simpang Jernih Tujuan Kualasimpang Terbalik

“Dalam laporan itu kami melaporkan bahwa pada Tanggal 22 s/d 30 Agustus 2020 dan 9 s/d 11 September 2020 telah dilaksanakan acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Percepatan Pelaksanaan Program Gampong oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) asal Medan Sumatera Utara di Hotel Royal Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur,” jelas Auzir.

Lanjutnya, Bimtek tersebut diikuti oleh Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur dengan biaya kontribusi peserta Bimtek dipungut sebesar 5 Juta Per Orang Perangkat Desa yang mengikuti kegiatan Bimtek dimaksud.

Ditambahkannya lagi, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 140/8120/SJ Tentang Prioritas Pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa/Gampong disebutkan bahwa lembaga pelaksanaan Bimtek haruslah lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri.

Baca Juga :  Terkesan Kebal Hukum, Keuchik Di Aceh Timur Ini Tantang Wartawan Ungkap Temuan Di Desanya

Hal ini juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan data lapangan, dan disimpulkan bahwa Lembaga LEMPANA yang melakukan Bimtek tersebut tidak memiliki rekomendasi dari Kemendagri dan patut diduga bahwa kegiatan Bimtek itu justeru ditunggangi oleh pihak tertentu yang tidak etis disebutkan sehingga Kepala Desa mau tidak mau harus mengikuti acara Bimtek itu dengan alasan keamanan dan kenyamanan.

“Karena itu, melalui laporan ke Ombudsman Aceh kami berharap agar hal tersebut disikapi sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku karena kegiatan itu jelas-jelas telah mengabaikan dan mengangkangi perintah Mendagri dalam surat edarannya tertanggal 19 Agustus 2019,” ucap Auzir mengkhiri. (Red)

Share :

Baca Juga

Aceh

Muslim, SHI, MM : Bantuan Alsintan Jangan Dianggap Milik Ketua Kelompok

Aceh

Meski Pandemi Covid 19, Taman Wisata Hutan Kota Akan Dibuka Kembali, Robert : Langkah “PUNGOE”

Aceh

3 Harimau di Aceh Timur Mati Terjerat, 2 Orang Jadi Tersangka

Aceh

Susunan Keanggotaan Baru Panleg, Panggar dan BKD DPRK Aceh Tamiang

Aceh

LSM Gadjah Puteh Gelar Diskusi Publik “Langsa Perspektif”

Aceh

Sangat Merugikan Buruh, SPSI Aceh Akan Ajukan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK

Aceh

Brigjen Pol. Syamsul Bahri Pensiun, Kursi Wakapolda Aceh Kosong

Aceh

Gelapkan Sepmor Kredit, Seorang Wanita Warga Langsa Divonis 10 Bulan Penjara