Home / Aceh

Senin, 21 September 2020 - 22:05 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Timur Laporkan Bimtek LEMPANA Ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh  

AtjehUpdate.com,- Idi, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) di Aceh Timur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Timur melaporkan langsung kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh Lempana kepada Ombudsman RI Pewakilan Aceh, Senin (21/09/2020).

Pelaporan tersebut diwakili oleh Auzir Fahlevi SH dan diterima oleh Asisten PPL Ombudsman Aceh, Ilyas Isti setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh DrTaqwaddin Husin.

Laporan kepada Kepala Ombudsman Aceh itu ditandangani oleh Auzir Fahlevi, SH selaku Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR), Khaidir, SH, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Saiful Anwar, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Muzakir, Ketua Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA), Ronny Harianto, Ketua Front Anti Kejahatan Sosial (Faksi) dan Jamaluddin, Ketua Aliansi Keadilan Aceh(AKA).

Baca Juga :  Tercium Aroma Tak Sedap, Rapat Penetapan TPS oleh P2G PB Seulemak Diprotes Calon Geuchik

“Dalam laporan itu kami melaporkan bahwa pada Tanggal 22 s/d 30 Agustus 2020 dan 9 s/d 11 September 2020 telah dilaksanakan acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Percepatan Pelaksanaan Program Gampong oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) asal Medan Sumatera Utara di Hotel Royal Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur,” jelas Auzir.

Lanjutnya, Bimtek tersebut diikuti oleh Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur dengan biaya kontribusi peserta Bimtek dipungut sebesar 5 Juta Per Orang Perangkat Desa yang mengikuti kegiatan Bimtek dimaksud.

Ditambahkannya lagi, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 140/8120/SJ Tentang Prioritas Pelaksanaan Bimtek Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa/Gampong disebutkan bahwa lembaga pelaksanaan Bimtek haruslah lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri.

Baca Juga :  Partisipasi Daerah Penghasil Di Wilayah Kerja Block A Dapat Tingkatkan PAD Aceh Timur

Hal ini juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan data lapangan, dan disimpulkan bahwa Lembaga LEMPANA yang melakukan Bimtek tersebut tidak memiliki rekomendasi dari Kemendagri dan patut diduga bahwa kegiatan Bimtek itu justeru ditunggangi oleh pihak tertentu yang tidak etis disebutkan sehingga Kepala Desa mau tidak mau harus mengikuti acara Bimtek itu dengan alasan keamanan dan kenyamanan.

“Karena itu, melalui laporan ke Ombudsman Aceh kami berharap agar hal tersebut disikapi sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku karena kegiatan itu jelas-jelas telah mengabaikan dan mengangkangi perintah Mendagri dalam surat edarannya tertanggal 19 Agustus 2019,” ucap Auzir mengkhiri. (Red)

Share :

Baca Juga

Aceh

Sejak Digelar, Operasi Yustisi Covid 19 Di Aceh Timur Tindak 865 Orang Pelanggar

Aceh

Tgk. H. Syeh Muhajir : Jika Pemerintah Lalai, Missionaris Akan Sangat Mudah Jalankan Misi Permutadan

Aceh

Bupati Aceh Timur Dampingi Kapolres Ziarahi Makam Sayed Abu Bakar di Idi Rayeuk

Aceh

Nilai Kelulusan CAT Tidak Dipublikasikan, Diduga KIP Aceh Tamiang Curang

Aceh

Anies Akan ke Aceh Awal Desember

Aceh

Oknum Anggota Dewan Dituding Gelapkan Mobil Rental

Aceh

Paska Liburan, Ribuan Santri MUQ Langsa Kembali Masuk Asrama

Aceh

Pihak Berwenang Didesak Berikan Pernyataan Tegas Terkait Pembukaan Tempat Wisata di Kota Langsa