Home Politik Politisi Golkar Ini Akui Suruh Puan Maharani Matikan Mikrofon Demokrat

Politisi Golkar Ini Akui Suruh Puan Maharani Matikan Mikrofon Demokrat

AtjehUpdate.com,- | Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan dirinya yang meminta Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon Fraksi Demokrat saat Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Senin (6/10/2020).

“Permintaan saya supaya gak ganggu,” kata Azis di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (6/10/2020).

1. Azis meminta Puan mematikan mikrofon untuk menghindari kegaduhan

Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada Senin (5/10/2020) (Youtube.com/DPR RI)

Azis menjelaskan pimpinan sidang memiliki kewenangan menghentikan jalannya sidang jika dianggap melenceng dari tata tertib dalam peraturan DPR yang disahkan dalam rapat paripurna tanggal 2 April 2020.

“Mikrofon di DPR itu secara tata tertib diatur setiap lima menit orang bicara mati. Ada di dalam tata tertib, nah saya berbisik kepada bu ketua (Puan) supaya tidak double (suaranya),” ujar Azis.

2. Sekjen membenarkan sikap pimpinan rapat paripurna

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan kenapa Ketua DPR Puan Maharani menonaktifkan mikrofon saat anggota Fraksi Demokrat menyampaikan interupsi.

“Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi, pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” kata Indra melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).

3. Demokrat telah diberikan tiga kali kesempatan berbicara

Aziz sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. Adu mulut tersebut bermula ketika Benny merasa tidak diberikan hak berbicara. Sementara Aziz menilai Fraksi Demokrat sudah diberikan kesempatan berbicara.

Aziz menyebutkan Fraksi Demokrat telah tiga kali diberikan kesempatan berbicara, yakni kepada Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan yang membacakan pandangan akhir tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, serta Irwan Fecho dan Didi Irawadi Syamsuddin yang mengajukan interupsi sebelum RUU tersebut disahkan.

“Jadi mohon maaf, kita harus sama-sama memahami bahwa yang ingin berbicara bukan hanya Partai Demokrat, karena fraksi lain juga ingin menyampaikan pendapatnya. Saya pikir sudah jadi kewajiban pimpinan sidang untuk menertibkan jalannya rapat agar semua fraksi dapat hak menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Proyek Irigasi Di Langsa Asal Jadi

AtjehUpdate.com,- Langsa | Proyek pembangunan jaringan irigasi yang baru dikerjakan Tahun 2020 lalu di Gampong Buket Meutuah bernomor kontrak 07/SP/DAK/PG-PUPR//XIII/2020 terkesan asal jadi. Informasi yang...

Komisi III DPRK Langsa dan Dinas Terkait Datangi Peternakan Ayam Potong

AtjehUpdate.com,- LANGSA | Menindaklanjuti laporan warga terkait peternakan ayam potong yang selama ini meresahkan dan mencemari lingkungan, tim dari Komisi III DPRK Langsa beserta...

DKPP RI Pecat Anggota KIP Aceh Timur

AtjehUpdate.com,- Jakarta | Anggota KIP Aceh Timur atas nama Zainal Abidin dinyatakan terbukti bersalah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu bersama sejumlah anggota KIP Aceh...

Rumah Wartawan di Makassar Dibobol OTK, PPWI Desak Polisi Tangkap Pelakunya

AtjehUpdate.com,- Makassar | Teror dan intimidasi terhadap wartawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali terjadi. Kali ini menimpa Imansyah Rukka yang merupakan seorang wartawan...

Recent Comments