Home / Politik

Rabu, 7 Oktober 2020 - 22:26 WIB

Politisi Golkar Ini Akui Suruh Puan Maharani Matikan Mikrofon Demokrat

AtjehUpdate.com,- | Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan dirinya yang meminta Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon Fraksi Demokrat saat Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Senin (6/10/2020).

“Permintaan saya supaya gak ganggu,” kata Azis di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (6/10/2020).

1. Azis meminta Puan mematikan mikrofon untuk menghindari kegaduhan

Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada Senin (5/10/2020) (Youtube.com/DPR RI)

Azis menjelaskan pimpinan sidang memiliki kewenangan menghentikan jalannya sidang jika dianggap melenceng dari tata tertib dalam peraturan DPR yang disahkan dalam rapat paripurna tanggal 2 April 2020.

“Mikrofon di DPR itu secara tata tertib diatur setiap lima menit orang bicara mati. Ada di dalam tata tertib, nah saya berbisik kepada bu ketua (Puan) supaya tidak double (suaranya),” ujar Azis.

Baca Juga :  Gugatan KSP Moeldoko Tidak Punya Legal Standing, Demokrat: Hukum Itu Akal Sehat

2. Sekjen membenarkan sikap pimpinan rapat paripurna

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan kenapa Ketua DPR Puan Maharani menonaktifkan mikrofon saat anggota Fraksi Demokrat menyampaikan interupsi.

“Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi, pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” kata Indra melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).

3. Demokrat telah diberikan tiga kali kesempatan berbicara

Aziz sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. Adu mulut tersebut bermula ketika Benny merasa tidak diberikan hak berbicara. Sementara Aziz menilai Fraksi Demokrat sudah diberikan kesempatan berbicara.

Baca Juga :  Politisi Demokrat Tuding Olly Dondokambey Kader PDIP Pelaku Korupsi Hambalang

Aziz menyebutkan Fraksi Demokrat telah tiga kali diberikan kesempatan berbicara, yakni kepada Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan yang membacakan pandangan akhir tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, serta Irwan Fecho dan Didi Irawadi Syamsuddin yang mengajukan interupsi sebelum RUU tersebut disahkan.

“Jadi mohon maaf, kita harus sama-sama memahami bahwa yang ingin berbicara bukan hanya Partai Demokrat, karena fraksi lain juga ingin menyampaikan pendapatnya. Saya pikir sudah jadi kewajiban pimpinan sidang untuk menertibkan jalannya rapat agar semua fraksi dapat hak menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

Share :

Baca Juga

Politik

Adriadi Pimpin Golkar Aceh Tamiang

Politik

Diduga Curangi Hasil Pleno Caleg PDA, KIP Aceh Timur Diadukan Ke DKPP

Politik

Jelang Milad GAM, KMPA Aceh Timur Minta Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi

Politik

Sah Jadi Parpol! Gelora Bisa Melenggang Dalam Pemilu 2024 Mendatang

Politik

Persiapan Pemilu Serentak 2024, The Aceh Institute Audiensi dengan KIP Aceh

Politik

Megawati Tugaskan Anto Jakarta Pimpin PDI-P Kota Langsa

Politik

Komite I DPD RI : Tolak Pilkada Desember 2020, KPK Awasi Anggaran Pilkada

Politik

DKPP RI Pecat Anggota KIP Aceh Timur