Home / Aceh

Selasa, 10 November 2020 - 12:23 WIB

Auzir Fahlevi : Calon Wakil Gubernur Aceh Mutlak Hak Partai Pengusung Irwandi-Nova

AtjehUpdate.com,- LANGSA | Posisi jabatan Wakil Gubernur Aceh yang ditinggalkan Nova Iriansyah yang kini telah diangkat menjadi Gubernur Aceh definitif oleh Presiden merupakan hak mutlak partai politik pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pendapat hukum tersebut disampaikan Auzir Fahlevi, SH, Advokat dan Praktisi Hukum di Aceh, menanggapi soal dinamika nama-nama yang diproyeksikan menjadi calon Wakil Gubernur Aceh pengganti Nova Iriansyah, Selasa (10/11/2020).

“Posisi jabatan Wakil Gubernur Aceh yang ditinggalkan Nova Iriansyah itu mutlak menjadi hak partai politik pengusung pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah saat maju Pilkada 2017 lalu,” jelas Auzir.

Disampaikannya, dalam pasal 54 ayat 3 UUPA telah sangat jelas disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan,Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik,atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Baca Juga :  Oknum Kontraktor Berperilaku Sombong, UAS Betawi: Orang Sombong Cepat Dikubur

Jadi otomatis tentunya secara aturan Undang-Undang maka Partai Politik atau Gabungan partai politik pengusung yang memiliki hak dan otoritas untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Gubernur Aceh sisa periode 2017-2022 mendatang.

Bahkan pasal 176 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur tentang hal tersebut yaitu apabila Wakil Gubernur,Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia,permintaan sendiri atau diberhentikan maka pengisian wakil kepala daerah itu dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung,lalu partai politik pengusung mengusulkan dua orang nama calon Wakil Gubernur,Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur,Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Baca Juga :  Siapakah Sosok Tepat Pj Gubernur Aceh?

“Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menarik figur atau nama politisi lain diluar ranah partai politik pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Saya kira Pak Gubernur Nova harus mampu berperan dan membangun komunikasi yang baik dengan partai pengusung lainnya supaya stabilitas pemerintahannya kedepan lebih kondusif.tidak ada salahnya jika memprioritaskan calon Wakil Gubernur itu dari kalangan PNA untuk kondusifitas iklim pemerintahan dan politik kedepan,” tukas Auzir.(red)

Share :

Baca Juga

Aceh

Ribuan Masyarakat Aceh Selatan Deklarasi Memberi Dukungan kepada MPTT-I

Aceh

11 Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2022

Aceh

Breaking News! Sungai Tamiang Meluap, Warga Teluk Halban Gotong Royong Perbaiki Tanggul Jebol

Aceh

BFLF Kota Langsa Jenguk dan Bantu Arumi, Balita Pengidap Penyakit Kronis

Aceh

Baru Sehari Ditangkap, Bea Cukai Bebaskan Sopir dan Kernet Truck Pengangkut Rokok Ilegal

Aceh

Akhirnya Jasad Rangga Ditemukan Mengapung di SungaiĀ 

Aceh

Meski Sopir Truk Dilepaskan, Bea Cukai Aceh Bantah Ada Permainan ‘Orang Dalam’

Aceh

Hampir Dua Tahun Bocah Ini Huni Ruang Isolasi “Bau Busuk” Rumah GEPENG Langsa