Home / Politik

Rabu, 13 Januari 2021 - 18:33 WIB

DKPP RI Pecat Anggota KIP Aceh Timur

AtjehUpdate.com,- Jakarta | Anggota KIP Aceh Timur atas nama Zainal Abidin dinyatakan terbukti bersalah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu bersama sejumlah anggota KIP Aceh Timur lainnya yaitu Nurmi Ali, Eni Yuliana, Sofyan dan Faisal.

Dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung secara virtual/live streaming di Facebook milik DKPP RI pada pukul 9:30 Wib tanggal 13 Januari 2020 itu, Zainal Abidin diberhentikan tetap atau dipecat sebagai komisioner KIP Aceh Timur, sedangkan lainnya diberikan sanksi Peringatan biasa.

Pembacaan putusan dengan perkara nomor 138-PKE-DKPP/XI/2020 dipimpin dan dibacakan oleh Ketua Majelis Prof Muhammad sedikit mengejutkan publik di Aceh Timur karena Teradu atas nama Sofyan yang juga rekan Zainal Abidin sebelumnya pada perkara nomor 77-PKE-DKPP/VII/2020 mendapatkan sanksi peringatan keras dari DKPP RI bersama dengan Zainal Abidin tapi pada putusan perkara yang diadukan oleh Sulaiman tersebut, teradu Sofyan justru tidak dipecat oleh DKPP RI.

Baca Juga :  DPRK Aceh Tamiang Buka Pendaftaran Tim Pansel Penjaringan Calon Anggota KIP

Pada pembacaan pertimbangan Majelis Hakim DKPP RI yang dibacakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim DKPP Ida Budhiati dinyatakan bahwa seluruh anggota KIP Aceh Timur itu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu pasal 9 dan 10 serta pasal lainnya Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Juga :  Said Zahirsyah Nyatakan Siap Maju Dalam Pilkada Kota Langsa 2024

Sementara itu, kuasa hukum pengadu, Auzir Fahlevi, SH, menilai adanya sebuah kekeliruan dan kealpaan Majelis Hakim terhadap status hukum teradu IV atas nama Sofyan dalam perkara sebelumnya, yaitu perkara nomor 77-PKE-DKPP/VII/2020.

“Putusan perkara nomor 77-PKE-DKPP/VII/2020,Zainal Abidin dan Sofyan itu sama-sama dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP RI tapi dalam putusan terbaru nomor 138-PKE-DKPP/XI/2020 hanya Zainal Abidin yang diberhentikan tetap alias dipecat, sedangkan Sofyan hanya diberikan sanksi peringatan biasa.

“Selaku kuasa hukum pengadu, tentu kami patut mempertanyakan apakah ada human error atau kealpaan dari Majelis Hakim DKPP RI,” jelas Auzir Fahlevi. (Red)

Share :

Baca Juga

Aceh

Demokrasi Aceh dalam Ancaman, Money Politic Penentu Kemenangan

Politik

Survei LSN: PPP dan Hanura Diprediksikan tTdak Akan Lolos DPR

Politik

Buntut Perilaku Arteria Dahlan, Masyarakat Ramaikan Tagar Sunda Tanpa PDIP

Aceh

Pertemuan Dengan Satpol PP-WH Aceh Utara, Fachrul Razi: Perintah UU Pemda, Wajib PNS

Politik

Terkait Penarikan Pasukan AS dari Afghanistan, Bolton: Itu Kesalahan Besar!

Aceh

Strategi Galang Suara Pemuda Untuk Partai Aceh, Fachrul Razi Gelar Lomba Layang Tunang Piala Partai Aceh di Lhokseumawe

Politik

Jelang Milad GAM, KMPA Aceh Timur Minta Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi

Politik

PA Dan KPA Sagoe Sungai Raya Deklarasi Sayed Fahreza Azmi Sebagai Bacaleg DPRK Aceh Timur