Home / Hukum

Kamis, 30 September 2021 - 20:17 WIB

Presiden : Ndak Usah Disahkan Pak Moeldoko Meskipun Dia Teman Kita

AtjehUpdate.com,- JAKARTA | Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap hal penting soal kudeta Demokrat kubu Moeldoko. Ternyata Presiden Jokowi tak mau mendukung perbuatan Moeldoko itu.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly mengenai polemik Partai Demokrat.

Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi meminta KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai Ketum di Sibolangit Deli Serdang Sumut, tidak disahkan.

Mahfud MD kemudian memaparkan isi pertemuan saat dia menghadap Presiden Jokowi.

Hal ini disampaikan Mahfud MD saat diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik J Rachbini, Rabu (29/9/2021).

“Saya bersama Menkumham dan Presiden, ‘Gimana Nih Pak? Hukumnya bagaimana’ kata Pak Jokowi kepada saya,” jelas Mahfud MD.

“Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu. Karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah,” kata Mahfud MD menirukan pembicaraannya saat itu dengan Presiden Jokowi.

Baca Juga :  Akibat Terlalu Nyaman, Geuchik Ini Tuding LSM dan Media Menyerang

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Presiden Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB.

Menko Mahfud MD mengatakan acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, itu dilakukan tanpa izin pengurus Partai Demokrat yang sah.

“Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan,” kata Mahfud menirukan ucapannya saat itu.

“Kata Pak Jokowi, ‘Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik’, kata Pak Jokowi,” kata Mahfud MD menirukan ucapan Jokowi saat itu.

Mahfud MD kemudian menjalankan arahan Jokowi. Mahfud dan Yasonna pun mengumumkan pemerintah tak mengesahkan hasil KLB kubu Moeldoko.

Baca Juga :  Hampir Senilai 6,6 Milyar Rokok Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Langsa

“Itulah saya dan Pak Yasonna segera mengumumkan ndak bakal mengesahkan Moeldoko,” kata dia lagi.

Menurut Mahfud MD, jika Presiden Jokowi mau mengintervensi masalah Demokrat ini, sebenarnya bisa dilakukan saat KLB digelar di Sibolangit Deli Serdang, Sumut.

Namun hal itu tak pernah dilakukan Jokowi hingga saat ini.

“Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu, kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap presiden,” kata Mahfud MD dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Rachbini, Rabu (29/9/2021).

Hal itu diungkapkan Mahfud saat Didik menanyakan bagaimana posisi pemerintah mengenai kisruh Partai Demokrat kubu AHY dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (red/pojoksatu)

Share :

Baca Juga

Hukum

BPKP Temukan 10 Miliar Kerugian Negara Terkait Kasus Beasiswa Aceh

Hukum

Rokok Ilegal Beredar Bebas Di Aceh

Hukum

Diduga Terima Suap Izin HGU, KPK Tetapkan Bupati Kuansing Sebagai Tersangka

Hukum

Terkait AD/ART Partai Demokrat Versi SBY-AHY, Yusril Ajukan Judicial Review ke MA

Hukum

Sejumlah Preman Dikabarkan Menyekap Margaretha Bersama 2 Anaknya di Jakarta Barat

Hukum

Hampir Senilai 6,6 Milyar Rokok Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Langsa

Hukum

Karyawan PTPN I Dijadikan ART Rumah Pribadi Dirut, Keluarga Lapor Ke Dinas Terkait

Hukum

Anggota DPRK Aceh Timur Minta Inspektorat Segera Audit Desa Kuala Parek