Home / Aceh

Selasa, 15 Maret 2022 - 15:51 WIB

Paripurna DPRK Aceh Tamiang Tetapkan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2022

AtjehUpdate.com,- Karang Baru | Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2022, yang ditetapkan dalam sidang Paripurna DPRK setempat pada Senin (14/03/2022).

Hal ini dalam rangka menjalankan fungsi legislasi untuk membentuk Qanun bersama Pemerintah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, yang dalam penyusunannya telah dilakukan pembahasan antara Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang bersama Tim Asistensi dan SKPK Pemrakarsa.

Rapat Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang bersama Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan SKPK Pemrakarsa tersebut telah dilaksanakan paa tanggal 15 Februari dan Maret 2022, serta hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang pada tanggal 7 Maret 2022.

Baca Juga :  Bea Cukai Tak Hadir Sidang Prapid, Gadjah Puteh Lawan Kursi Kosong

Penetapan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 22 orang wakil rakyat yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pimpinan Kolektif Dewan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, ketua Badan Kehormatan Dewan, Ketua Panitia Legislasi, serta dari unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam keputusannya, DPRK Aceh Tamiang menyebutkan bahwa Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang itu nantinya menjadi pedoman bagi Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyusun Rancangan Qanun (Raqan) Kabuoaten Aceh Tamiang Tahun 2022.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRK Pimpin Safari Ramadhan di Kecamatan Seruway

Selanjutnya dijelaskan, bahwa dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat mengajukan Rancangan Qanun di luar Ptogram Legislasi Kabupaten dalam hal :
a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Qanun yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum.(red)

Share :

Baca Juga

Aceh

Said Zahirsyah Nyatakan Siap Maju Dalam Pilkada Kota Langsa 2024

Aceh

Gelar Aksi di DPRK Aceh Tamiang, Tak Satupun Pimpinan Mau Temui Masa Aksi

Aceh

Dianggap Ganggu Aktifitas Mushalla, YARA Minta Wali Kota Langsa Cabut Izin Usaha Refleksi

Aceh

Hampir Dua Tahun Bocah Ini Huni Ruang Isolasi “Bau Busuk” Rumah GEPENG Langsa

Aceh

Beredar Kabar Oknum Komisioner KIP Langsa Diduga Pemilik Akun Bodong Sering Dinas Luar

Aceh

Bakti TNI, Bekangdam IM Laksanakan Penyuluhan Wasbang dan Gotroy di Gp Suka Ramai Baiturrahman Banda Aceh

Aceh

Paripurna -III RAPBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021

Aceh

Anies Baswedan : Dana Otsus Aceh Harus Diperpanjang