Home / Aceh

Selasa, 15 Maret 2022 - 15:51 WIB

Paripurna DPRK Aceh Tamiang Tetapkan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2022

AtjehUpdate.com,- Karang Baru | Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2022, yang ditetapkan dalam sidang Paripurna DPRK setempat pada Senin (14/03/2022).

Hal ini dalam rangka menjalankan fungsi legislasi untuk membentuk Qanun bersama Pemerintah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, yang dalam penyusunannya telah dilakukan pembahasan antara Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang bersama Tim Asistensi dan SKPK Pemrakarsa.

Rapat Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang bersama Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan SKPK Pemrakarsa tersebut telah dilaksanakan paa tanggal 15 Februari dan Maret 2022, serta hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang pada tanggal 7 Maret 2022.

Baca Juga :  LSM Gadjah Puteh Gelar Diskusi Publik "Langsa Perspektif"

Penetapan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 22 orang wakil rakyat yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pimpinan Kolektif Dewan, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, ketua Badan Kehormatan Dewan, Ketua Panitia Legislasi, serta dari unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam keputusannya, DPRK Aceh Tamiang menyebutkan bahwa Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang itu nantinya menjadi pedoman bagi Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyusun Rancangan Qanun (Raqan) Kabuoaten Aceh Tamiang Tahun 2022.

Baca Juga :  Pimpinan DPK Aceh Tamiang Terima Kunjungan Tim Sosialisasi UUPA

Selanjutnya dijelaskan, bahwa dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat mengajukan Rancangan Qanun di luar Ptogram Legislasi Kabupaten dalam hal :
a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Qanun yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum.(red)

Share :

Baca Juga

Aceh

Liga 3 Aceh Group D, Tiger FC Raih 3 Poin, Persidi VS Benteng Gatra Imbang

Aceh

Fachrul Razi Pastikan Satu Langkah Lagi Revisi UU Desa Disahkan

Aceh

Ambulance Bawa Pasien Covid 19 dari Bener Meriah Terperosok di Pidie

Aceh

Baru Sehari Ditangkap, Bea Cukai Bebaskan Sopir dan Kernet Truck Pengangkut Rokok Ilegal

Aceh

Tercium Aroma Tak Sedap, Rapat Penetapan TPS oleh P2G PB Seulemak Diprotes Calon Geuchik

Aceh

Bea Cukai Tak Hadir Sidang Prapid, Gadjah Puteh Lawan Kursi Kosong

Aceh

Nilai Kelulusan CAT Tidak Dipublikasikan, Diduga KIP Aceh Tamiang Curang

Aceh

Sebanyak 82 Calon Geuchik di Kota Langsa Teken Pakta Integritas