Home / Kesehatan

Kamis, 24 Maret 2022 - 19:35 WIB

Polemik JKA, Dihentikan atau Lanjutkan?

AtjehUpdate.com,- Banda Aceh | Adanya kebijakan dari Pemerintah Aceh untuk pemberhentian program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menjadi polemik bagi seluruh masyarakat Aceh.

Isu yang sedang hangat ini membuat sebagian besar publik merasa kecewa dan marah kepada pemangku kebijakan di Aceh. Pasalnya publik merasa bahwa dari sisi anggaran, Aceh dianggap mampu dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun ada yang merasa juga bahwa selama ini program JKA telah menyebabkan pemborosan anggaran. Hal tersebut disebabkan bahwa ada penerima manfaat program dari kalangan dengan kondisi ekonomi kaya, sehingga dianggap tidak tepat sasaran.

Melihat polemik yang berkembang, Aceh Institute mengadakan diskusi publik dengan tema “Polemik JKA, Dihentikan atau Lanjutkan?”, Kamis (24/03/2022).

Adapun tujuan digagasnya diskusi publik ini oleh Aceh Institute adalah untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak tentang polemik diberhentikan atau dilanjutkannya JKA. Selain itu diskusi ini juga bertujuan untuk mendapatkan titik terang terkait isu JKA yang dianggap datanya juga ada pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga :  Setelah Dirawat Akibat Covid 19, dr Nuhsan Tutup Usia

Diskusi ini diisi oleh Dr. Hafas Furqani dari akademisi, Tengku Jamaica selaku pengamat JKA, M. Rizal Falevi Kirani dari DPRA dan Muazzinah selaku Direktur Aceh Institute.

Acara yang dimoderatori dengan apik oleh Zahlul Pasha Karim berlangsung selama 2 jam, Direktur Aceh lnstitute Muazzinah, mengatakan bahwa program JKA memang sudah sepatutnya untuk dievaluasi namun tidak boleh dihentikan, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Jika dievaluasi, tidak hanya hal anggarannya saja tapi lebih komprehensif tentang juknis.

Mengingat bahwa program JKA merupakan amanat UUPA No.11/2006, bahwa setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hal yang sama juga terdapat dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap penduduk Aceh berhak atas pelayanan dan jaminan kesehatan.

Baca Juga :  Heboh!! Perawat Covid-19 Gunakan Pakaian Dalam dengan APD Transparan

Selain itu, pengamat JKA, Tengku Jamaica mengatakan perlu exit strategy dalam proses aktifitas jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh, mengingat tidak selamanya pemerintah Aceh mendapatkan sumber daya dari dana Otsus.

Adapun Dr. Hafas Furqani yang memaparkan dari aspek anggaran dan kemaslahatan, menjelaskan bahwa Aceh bisa dengan mengusulkan untuk mengelola sendiri program JKA melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bekerjasama dengan pihak swasta.

Kemudian dari perwakilan legislatif, M. Rizal Falevi Kirani menjelaskan bahwa program JKA selama ini berjalan dengan berbagai problematikanya, diantaranya seperti terdapat data yang double, penduduk Aceh yang sudah dicover oleh JKA dan JKN, sehingga menyebabkan pemborosan dari sisi anggaran. Data yang solid dan lengkap diperlukan guna pembenahan program JKA kearah yang lebih baik lagi.(red)

Share :

Baca Juga

Kesehatan

Bandara Soetta Disesaki Penumpang, Hotman Paris : Jubir Covid-19 Rajin Ajarin Cuci Tangan Aja

Kesehatan

Tiga Pasien OTG PT. Medco Ditempatkan Di Fasilitas Karantina Milik Pemkab Aceh Timur

Kesehatan

Objek Wisata Tetap Dibuka, Pemko Langsa Dinilai Remehkan Wabah Covid 19

Kesehatan

PPWI Langsa Dukung Perwal Antisipasi Penyebaran Covid 19

Kesehatan

Di Aceh Timur, Jumlah Pasien Positif Covid 19 Mencapai 36 Orang

Kesehatan

Ciptakan Lingkungan Sehat dengan KTR Kota Banda Aceh

Kesehatan

Waduk PDAM Tirta Keumuning Langsa Terlihat Kotor dan Rusak Parah

Kesehatan

Raja Maroko Luncurkan Kampanye Nasional Vaksinasi Covid-19