Home / Hukum

Rabu, 29 Juni 2022 - 11:12 WIB

Jika Tak Ada Aturan yang Dilanggar, Desa Boleh Ikut BIMTEK

AtjehUpdate.com,- Aceh Timur | Sejauh tak melanggar aturan dan sesuai dengan juknis yang ada, kegiatan pelatihan ataupun Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) yang dilaksanakan oleh lembaga ketiga dan diikuti oleh aparatur desa diperbolehkan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC LSM Gadjah Puteh, Faisal US, saat bincang dengan media, Rabu (29/06/2022) di salah cafe di kawasan Peureulak, menanggapi Isu seputar kegiatan pelatihan ataupun bimbingan tekhnis yang sering diikuti oleh aparatur desa sebagai upaya penguatan kapasitas dan pengayaan wawasan bagi apartur desa/ganpong yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga ketiga.

Menurutnya, sejauh tidak melanggar aturan dan sesuai dengan petunjuk yang ada, maka hal itu sah-sah saja. Misalkan, dengan nilai kontribusi yang wajar atau biaya standart, tidak mark up, serta didukung dengan dokumentasi dan fasilitas yang memadai.

Baca Juga :  Tak Terima Dicopot, Mantan Geuchik Gugat Walikota Langsa

“Pertanyaannya, kenapa desa mau ikut, karena ada undangan, sesuai aturan, biayanya standart dan anggaran tersedia. Dan desa merasa ini perlu dan bermanfaat. Sebagaimana yang juga pernah dilaksanakan oleh daerah lain di Aceh,” ujar Faisal.

Ditambahkan Faisal, jika pun nantinya ada dugaan mark up dan aturan yang dilanggar dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pihak Inspektorat akan memeriksa, jika ada mark up maka wajib kembalikan uang ke kas negara.

Baca Juga :  Dirjen Gakkum Kementerian LHK Tangani Kasus Alih Fungsi Hutan Manggrove Oknum Pejabat Pemko Langsa

Sebagaimana kita ketahui bersama, banyaknya regulasi dan aturan yang muncul dan berubah’-ubah dan semakin dinamis, tentunya dituntut perangkat desa yang visioner dan memahami regulasi yang ada agar semakiin dinamis dan dapat bersinergi dengan berbagai pihak. “Melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang ada maka diharapkan semakin memperkuat kapasitas aparatur yang paham aturan,”.

Maka itu, tak ada persoalan yang mendasar hingga hal itu dijadikan polemik oleh pihak-pihak tertentu, justru jika ada upaya positif dan bermanfaat bagi desa harus didukung. Pun demikian, tanggapan pro dan kontra itu juga merupakan hall yang lumrah dalam proses bernegara dan bermasyarakat.tutup Faisal.(red)

Share :

Baca Juga

Hukum

Sejumlah Preman Dikabarkan Menyekap Margaretha Bersama 2 Anaknya di Jakarta Barat

Hukum

Merasa Dibohongi, Komisi I DPRK Minta Aparat Hukum Periksa Dana DOKA 2022 Disdikbud Kota Langsa

Hukum

Kasus Dugaan KKN PDAM Tirta Tamiang Dilaporkan Ke KPK Dan Kejaksaan Agung

Hukum

Miris! Pihak RSUD Langsa Tak Mau Jahit Luka Korban Pembunuhan, Mariana: Mereka Minta Uang

Hukum

Lagi! KPK OTT Bupati Langkat

Hukum

Hasil LHP Inspektorat Dilimpahkan Ke Polres Langsa,  Dugaan Kuat Pj. Gechik Gelapkan Ratusan Juta Dana Desa

Hukum

Diduga Rekayasa Kasus, JPU Budi Atmoko Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan

Hukum

Walikota Langsa Diminta Mediasi Kasus Pelaporan Wartawan