Home / Hukum

Rabu, 29 Juni 2022 - 11:12 WIB

Jika Tak Ada Aturan yang Dilanggar, Desa Boleh Ikut BIMTEK

AtjehUpdate.com,- Aceh Timur | Sejauh tak melanggar aturan dan sesuai dengan juknis yang ada, kegiatan pelatihan ataupun Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) yang dilaksanakan oleh lembaga ketiga dan diikuti oleh aparatur desa diperbolehkan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC LSM Gadjah Puteh, Faisal US, saat bincang dengan media, Rabu (29/06/2022) di salah cafe di kawasan Peureulak, menanggapi Isu seputar kegiatan pelatihan ataupun bimbingan tekhnis yang sering diikuti oleh aparatur desa sebagai upaya penguatan kapasitas dan pengayaan wawasan bagi apartur desa/ganpong yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga ketiga.

Menurutnya, sejauh tidak melanggar aturan dan sesuai dengan petunjuk yang ada, maka hal itu sah-sah saja. Misalkan, dengan nilai kontribusi yang wajar atau biaya standart, tidak mark up, serta didukung dengan dokumentasi dan fasilitas yang memadai.

Baca Juga :  Gadaikan Mobil Milik Orang, Tim Resmob Polres Langsa Amankan Oknum Anggota DPRK Aceh Timur

“Pertanyaannya, kenapa desa mau ikut, karena ada undangan, sesuai aturan, biayanya standart dan anggaran tersedia. Dan desa merasa ini perlu dan bermanfaat. Sebagaimana yang juga pernah dilaksanakan oleh daerah lain di Aceh,” ujar Faisal.

Ditambahkan Faisal, jika pun nantinya ada dugaan mark up dan aturan yang dilanggar dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pihak Inspektorat akan memeriksa, jika ada mark up maka wajib kembalikan uang ke kas negara.

Baca Juga :  Perkara Tambak Oknum Pejabat Pemko Langsa Akan Digelar di Dinas LHK Aceh

Sebagaimana kita ketahui bersama, banyaknya regulasi dan aturan yang muncul dan berubah’-ubah dan semakin dinamis, tentunya dituntut perangkat desa yang visioner dan memahami regulasi yang ada agar semakiin dinamis dan dapat bersinergi dengan berbagai pihak. “Melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang ada maka diharapkan semakin memperkuat kapasitas aparatur yang paham aturan,”.

Maka itu, tak ada persoalan yang mendasar hingga hal itu dijadikan polemik oleh pihak-pihak tertentu, justru jika ada upaya positif dan bermanfaat bagi desa harus didukung. Pun demikian, tanggapan pro dan kontra itu juga merupakan hall yang lumrah dalam proses bernegara dan bermasyarakat.tutup Faisal.(red)

Share :

Baca Juga

Hukum

Besok, Ratusan Warga Akan Geruduk Kantor Bupati Aceh Tamiang

Hukum

Predator Seks di Bandung, Warga Kaget Lihat Santriwati Gendong Bayi

Hukum

Hasil LHP Inspektorat Dilimpahkan Ke Polres Langsa,  Dugaan Kuat Pj. Gechik Gelapkan Ratusan Juta Dana Desa

Hukum

PT Desa Jaya Batalkan Perjanjian Sepihak, Ratusan Warga Alur Jambu Gelar Aksi

Hukum

Merasa Dibohongi, Komisi I DPRK Minta Aparat Hukum Periksa Dana DOKA 2022 Disdikbud Kota Langsa

Hukum

Keuangan BUMG Gampong Kuala Parek Aceh Timur Bermasalah, Ratusan Juta Tak Jelas Rimbanya

Hukum

Pembunuh Wartawan Terungkap, PPWI Minta Pelaku Terorisme Terhadap Kemerdekaan Pers Dihukum Mati

Hukum

Menguak Fakta Di Balik Polemik Bangunan Liar Tanpa IMB Di Langsa