Home / Hukum

Kamis, 25 Agustus 2022 - 10:15 WIB

Merasa Dibohongi, Komisi I DPRK Minta Aparat Hukum Periksa Dana DOKA 2022 Disdikbud Kota Langsa

AtjehUpdate.com,- LANGSA | Ketua Komisi I DPRK Langsa, Syamsul Bahri, SH meminta penegak hukum untuk memeriksa penggunaan dana DOKA (Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota) tahun 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.

“Hal itu dikarenakan hasil temuan pada saat kami melakukan sidak ke beberapa sekolah yang terdapat proyek bersumber dari dana DOKA,” ujar Syamsul yang akrab disapa Robert saat ditemui sejumlah awak media di kantornya, Rabu (24/08/2022).

Robert menjelaskan, pada saat pihak Komisi I DPRK Langsa melakukan sidak ke beberapa sekolah yang sedang melaksanakan kegiatan proyek bersumber dari DOKA, judul pada papan proyek tercantum “Pembangunan”. Namun dalam pengerjaannya “Rehabilitasi” seperti pembangunan pagar SMP Negeri 8.

Lanjut Robert, saat ditanyakan kepada Kadisdikbud Dra. Suhartini, M.Pd mengatakan bahwa tidak ada cantolan pada proyek pembangunan pagar bersumber DOKA dan hal itu pihaknya mengacu Permendikbud No 05 tahun 2021 kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca Juga :  Tak Miliki Izin, Pemko Langsa Akan Tutup Usaha Ternak Ayam di Teupin Bugeng

“Namun setelah kami berkonsultasi dengan Kabid Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh yang menunjukkan Kepmendagri No 50-5889 tahun 2021, apa yang disampaikan Kadisdikbud Kota Langsa itu seperti membohongi kami,” terang Robert.

Dalam rapat konsultasi di Kantor Bappeda Aceh, Sambung Robert, Kabid Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, Muhammad Ikhsan, ST, MT, M.Eng menjelaskan nomenklatur, kode rekening, cantolan atau rumahnya dana DOKA untuk kegiatan rehab.

Baca Juga :  Pekerja Galian Jargas Tak Pakai Pelindung Diri, Konsultan Terindikasi Langgar UU K3

“Ternyata semua itu ada pada aturan di Kepmendagri 50-5889 tahun 2021 sebagaimana pedoman aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Jadi apa yang disampaikan Kadisdikbud Kota Langsa kepada kami sangat berbanding terbalik,” ungkapnya.

Menurut Robert, Komisi I DPRK Langsa merasa menemukan kejanggalan pada saat sidak pada proyek pembangunan pagar SMP N 8. Hal itu dikarenakan judul kegiatan proyek yang tertera di plang proyek tersebut.

“Agar permasalahan ini terang-benderang dan tidak terjadi penggiringan opini atau salah tafsir serta demi menghindari ada pemanfaatan dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Maka kami meminta pihak penegak hukum untuk mengusut persoalan ini,” pungkas politisi Partai Aceh itu. (Red)

Share :

Baca Juga

Hukum

Mahfud MD Instruksikan Aparat Respon Laporan Pungli dengan Baik, Pelapornya Jangan Dikriminalisasi

Hukum

Mayat OTK Bersimbah Darah Gemparkan Warga Alur Dua Langsa

Hukum

Sidang Lanjutan Dugaan Pencemaran Nama Walikota Langsa, Cut Lem : Jangan Tawarkan Saya Uang “Lendir”

Hukum

Walikota Langsa Diminta Mediasi Kasus Pelaporan Wartawan

Hukum

BNN Kota Langsa Gelar Workshop dengan Insan Pers

Hukum

Gadjah Puteh Pertanyakan Kasus SPPD “Bodong” DPRK Atam Rp10,3 miliar

Hukum

YARA Langsa Polisikan Pemilik Akun FB Rais Azhari

Hukum

Kerugian Capai 31 Miliar, 18 Nasabah Seret Asuransi Jiwasraya bersama 6 Lembaga Lainnya ke PN Jakarta Pusat