Home / Hukum

Senin, 29 Agustus 2022 - 16:52 WIB

Pengaspalan Jalan Kuala Langsa Tanpa NPHD dan Tak Pernah Dibahas di Komisi IV DPRK Langsa

AtjehUpdate.com,- LANGSA | Setelah mencuatnya kabar tentang Pengaspalan di Pelabuhan Kuala Langsa ternyata tanpa dilengkapi dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), ternyata perencanaan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) tidak pernah ada pembahasan di Komisi IV DPRK Langsa.

Berdasarkan penelusuran tim investigasi media dari keterangan beberapa anggota DPRK yang duduk di Komisi IV tahun 2019-2021, mereka mengakui bahwa sebelum RAPBK di usulkan ke BAPPEDA Aceh dan BAPPENAS semestinya rencana penggunaan DAK dan DOKA terlebih dahulu dibahas dalam rapat bersama Komisi IV DPRK. Namun hal itu tidak pernah dilakukan, padahal hal tersebut merupakan salah satu syarat mutlak.

Salah seorang anggota DPRK Langsa, T Helmi Mirza, yang merupakan mantan Ketua Komisi IV, menyatakan, saat dirinya menjabat Ketua Komisi IV proyek tersebut tidak pernah dibahas di komisi.

Baca Juga :  Dinas LHK Aceh Gelar Perkara Penguasaan Tambak Dalam Kawasan Hutan Negara

“Saat menerima RAPBK dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah( TAPD) Pemerintah Kota Langsa sudah ada judul kegiatan tersebut,” sebut Helmi, kepada acehinfo.id, Selasa, 23 Agustus 2022.

Padahal, sebelum kegiatan itu diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bappeda Aceh kegiatan yang bersumber dari DAK khususnya kegiatan pengaspalan jalan pelabuhan kuala Langsa itu harus dibahas di komisi terlebih dahulu, setelah itu baru ke tingkat selanjutnya.

“Dalam usulan ke Bappenas dan Bappeda Aceh, harus ada kesepakatan bersama antara Pemko Langsa dan DPRK Langsa yang ditandatangani oleh Wali Kota Langsa dan DPRK Langsa. Tetapi, saya tidak mengetahui kenapa tanpa ada pembahasan usulan itu bisa disetujui,” ucapnya heran.

Baca Juga :  Temuan Inspektorat, Ratusan Juta APBG Gampong Kuala Parek Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

Kemudian, terkait dengan tidak adanya NPHD pada kegiatan itu, dirinya telah berkomunikasi dengan Kabid Bina Marga pada PUPR Kota Langsa, Samsul Bahri. Namun, dikatakannya sedang dalam proses, tetapi ternyata setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan oleh pihak rekanan, NPHD nya juga belum ada.

Hal ini berbeda dengan mantan Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latif yang kini sebagai Wakil Ketua Komisi III, ketika dikonfirmasi awak media, Selasa, 23 Agustus 2022, mengatakan kalau tidak ada pembahasan mengapa ada persetujuan bersama. Artinya setiap ada persetujuan bersama itu sudah melewati tahapan pembahasan.

Ketika ditanya apakah ada dibahas di Komisi IV DPRK Langsa,” Pembahasan ada beberapa tahapan,” jawabnya singkat.(red)

Share :

Baca Juga

Hukum

Karyawan PTPN I Dijadikan ART Rumah Pribadi Dirut, Keluarga Lapor Ke Dinas Terkait

Hukum

Demokrat : Bukti yang Diberikan Moeldoko di Pengadilan Tidak Nyambung!

Hukum

Swakelola 26 Milyar di Disdik Kota Langsa Dapat Berpotensi Korupsi

Hukum

Merasa Dibohongi, Komisi I DPRK Minta Aparat Hukum Periksa Dana DOKA 2022 Disdikbud Kota Langsa

Hukum

Kerugian Capai 31 Miliar, 18 Nasabah Seret Asuransi Jiwasraya bersama 6 Lembaga Lainnya ke PN Jakarta Pusat

Hukum

Besok, Ratusan Warga Akan Geruduk Kantor Bupati Aceh Tamiang

Hukum

Legislatif dan Eksekutif Sepakati 11 Rancangan Qanun Aceh Tamiang Tahun 2022

Hukum

Camat Sungai Raya Akan Minta Inspektorat Audit Temuan Pelanggaran Di Kuala Parek