Home / Hukum

Jumat, 25 November 2022 - 17:10 WIB

Pengadaan Aplikasi SIMDA Desa Kota Langsa Menuai Masalah, Kasat Reskrim : Sudah Tahap Penyidikan

AtjehUpdate.com,- LANGSA | Pengadaan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk seluruh Desa oleh Pemerintah Kota Langsa menuai masalah hukum.

Pengadaan aplikasi tersebut diperuntukkan bagi seluruh desa/gampong oleh pemko Langsa pada tahun 2015, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Komitmen Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa, yang ditanda tangani oleh Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid pada saat itu, dengan nomor : 900/2814/2015 tertanggal 12 November 2015.

Baca Juga :  Ustadz Cabul 'MR' Ditangkap Polres Langsa

Setelah 7 (tujuh) tahun berlalu, diketahui pengadaan aplikasi tersebut menuai masalah hukum karena diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan dugaan penyalahgunaan anggaran desa.

Kepada media AtjehUpdate.com yang menghubunginya, Kasat Reskrim Polres Langsa, Iptu Imam Azis Rahman, STK, SIK,MH, membenarkan hal tersebut, Jum’at (25/11).

Menurutnya saat ini kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan setelah digelar perkaranya di Polda Aceh beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  LSM Gadjah Puteh Gelar Diskusi Publik "Langsa Perspektif"

“Memang benar demikian, dan saat ini sudah naik ke tingkat penyidikan setelah kami gelar perkara di Polda,” ujar Imam.

Pun demikian, pihaknya mengaku masih akan terus melakukan koordinasi dengan pihak- pihak atau ahli terkait lainnya juga, jelas Kasat Reskrim Polres Langsa ini menutup pernyataannya.(red)

Share :

Baca Juga

Hukum

Gadjah Puteh Minta Polres Usut Dugaan Penyelewengan Di Kuala Parek

Hukum

Mayat OTK Bersimbah Darah Gemparkan Warga Alur Dua Langsa

Hukum

Diduga Cukong Medan Jarah Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Hukum

Cacat Hukum! Bea Cukai Langsa Diduga Lakukan Penindakan Diluar Wilayah Kerja dan Penyitaan Tanpa Izin Pengadilan

Hukum

Swakelola 26 Milyar di Disdik Kota Langsa Dapat Berpotensi Korupsi

Hukum

Keuangan BUMG Gampong Kuala Parek Aceh Timur Bermasalah, Ratusan Juta Tak Jelas Rimbanya

Hukum

Terkait AD/ART Partai Demokrat Versi SBY-AHY, Yusril Ajukan Judicial Review ke MA

Hukum

Diduga Terima Suap Izin HGU, KPK Tetapkan Bupati Kuansing Sebagai Tersangka