Home / Aceh

Senin, 16 Januari 2023 - 15:46 WIB

Larang dan Ancam Sekolah Jika Buka PPDB Lebih Awal, Kadisdik Langsa Dinilai Arogan

AtjehUpdate com,- LANGSA | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) dan juga ketua PGRI kota Langsa Dra Suhartini M.Pd, mengeluarkan sebuah pernyataan yang dinilai kontroversi dan dimuat di salah satu media online, pada Senin (9/01/2023) lalu.

Kontroversi itu terkait pernyataannya yang melarang bagi sekolah-sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa untuk membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebelum waktu dan jadwal yang ditetapkan oleh dinas tersebut.

Larangan itu juga bernada ancaman bahwa jika ada sekolah yang membukan PPDB lebih awal akan ditangguhkan izin operasionalnya.

Sontak pernyataan ini mensapat sorotan dan tanggapan beragam dari berbagai kalangan pemerhati dan pelaku pendidikan yang ada di Kota Langsa, karena dinilai arogan, menghambat perkembangan pendidikan, bertentangan dengan semangat kurikulum merdeka serta tidak menghargai pilihan masyarakat yang cenderung memilih sekolah-sekolah berkualitas baik yang menawarkan program belajar dengan muatan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal di Aceh.

Sebagaimana yang ditanggapi secara serius oleh Dedy Fitriandi, M.Sc, merupakan pengurus organisasi Mata Garuda Indonesia, yaitu lembaga yang fokus memajukan pendidikan dan SDM manusia Indonesia.

Dalam rilis yang dikirimkan ke meja redaksi AtjehUpdate.com, Senin (16/01/23) Dedy menyikapi pernyataan kontroversi ini. Menurutnya ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu pernyataan ini disinyalir hanyalah untuk melindungi sekolah-sekolah negeri yang cenderung mengalami kekurangan murid setiap tahunnya.

“Pernyataan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa kontraproduktif dan menghambat perkembangan dunia pendidikan,” terang Dedy.

Jika berkurangnya jumlah siswa sekolah negeri menjadi alasan untuk menghambat pembukaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), seharusnya realita ini menjadi intropeksi bagi dinas terkait untuk berkonsentrasi meningkatkan mutu sekolah-sekolah negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Langsa, bukan malah menghambat kemajuan sekolah swasta dengan cara melakukan tindakan pelarangan PPDB, ketusnya.

Baca Juga :  Paska Diberitakan, Komisi I DPRK Sidak Sejumlah Paket Proyek Disdikbud Kota Langsa

Dedy Fitriandi juga tercatat sebagai salah seorang pendiri BBQ (Balee Beut Al Qur’an) di Kota Langsa. BBQ ini adalah aalah satu inisiator awal adanua program tahfiz yang kemudian diikuti oleh beberapa sekolah lainnya di Kota Langsa.

Sambung Dedy, pernyataan ini cenderung tidak bertanggung jawab dan terkesan ingin mengambil jalan pintas untuk mengatasi berkurangnya siswa pada sekolah-sekolah negeri.

Pasalnya, tidak ada aturan baku yang mengharuskan sebuah sekolah wajib mengikuti jadwal PPDB yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan. Oleh karena itu, pernyataan Kadis ini dianggap mengada-ada. Pada kenyataannya, hampir semua sekolah di seluruh Indonesia melakukan PPDB sesuai dengan kebijakan dari sekolah yang bersangkutan tanpa harus mengikuti jadwal PPDB.

Di sisi lain dijelaskannya, kebijakan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa ini bertolak belakang dengan semangat “Kurikulum Merdeka” yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

Pihaknya berharap agar hendaknya Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa mengayomi dan mensupport berbagai terobosan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dalam berinovasi dan berkreasi memajukan mutu sesuai kompentensi dan keunggulan masing-masing. Menjalankan fungsi kontrol dan pendampingan dengan bijaksana, bukan sebaliknya melakukan manuver dengan mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang berbasis kurikulum merdeka, untuk memajukan pendidikan nasional.

Tak hanya sampai disitu, arogansi Kadis Pendidikan & Kebudayaan juga ditunjukkan dengan ancaman akan menangguhkan izin operasional sekolah-sekolah yang membuka Penerimaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebelum waktu dan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas terkait. Pengancaman ini berpotensi melanggar UU ITE terutama pasa 27 ayat 4, yang terkait dengan pengancaman, terangnya lagi.

Masih salam pernyataannya “Kadisdikbud menekankan, pada semua sekolah jangan buat gaduh dunia Pendidikan di Kota Langsa, baik sekolah Negeri maupun Swasta melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebelum waktu dan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa,” dan pernyataan beliau terkait “Jika nanti ada sekolah yang membandel melakukan PPDB bagi sekolah Swasta, maka akan kita berikan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk akan kita tangguhkan izin operasional sekolahnya” tegas Kadisdikbud Langsa yang akrab disapa buk Titin itu.

Baca Juga :  Jawaban Bupati Aceh Tamiang Atas Pandangan Umum Fraksi di DPRK

Hal ini seperti ingin mempertontonkan sikap arogansi kekuasaan di dunia pendidikan. Parahnya lagi, pernyataan beliau itu juga menyebut, “Dari itu kami menghimbau kepada masyarakat jangan tergoda dengan propaganda sekolah-sekolah, yang menjanjikan sesuatu yang tidak logika,” membuktikan pemikiran Kadisdikbud kota Langsa sangat dangkal dan cenderung tidak mengerti permasalahan dan subtansi arah pendidikan nasiona dan kearifan lokal yang berbasis kepada syariat islam dan budaya Aceh. Ini akan membuat efek negatif dan preseden buruk untuk wajah pendidikan di Kota Langsa. Semangat pengayoman benar-benar tidak dikedepankan, berbeda dengan sikap beberapa para kepala Kadisdikbud sebelumnya.

Indonesia adalah negara yang telah memilih demokrasi sebagai jalan bernegara, dimana kompetisi adalah salah satu pilarnya. Menjegal pihak lain secara tidak fair dalam rangka memenangkan kompetisi adalah tindakan yang menciderai demokrasi itu sendiri. Tindakan menghalang-halangi penerimaan siswa baru bagi sekolah yang telah mempersiapkan diri lebih awal adalah tindakan yang dapat dikategorikan “menjegal secara tidak fair” dan berpotensi merusak nilai demokrasi

Dengan berbagai pertimbangan diatas, serta yang bersangkutanlah yang justru telah menimbulkan kegaduhan bagi dunia Pendidikan di Kota Langsa, maka sangat diharapkan kepada Pj. Walikota Langsa untuk mengevaluasi serta mengganti Kadis Pendidikan & Kebudayaan dengan individu ASN yang lebih memahami aturan serta esensi pendidikan demi kemajuan Kota Langsa, tutupnya.(red)

.

Share :

Baca Juga

Aceh

Kementerian Terkait Diminta Pantau Langsung Pengerjaan Jargas di Langsa

Aceh

LSM SPA : Fungsi LSM Membela Masyarakat, Bukan Menjilat

Aceh

KPH III Amankan 9 Ton Arang Bakau Ilegal

Aceh

Langsa Banjir

Aceh

Jokowi Ke Aceh, Hampir 2 Ribu Pasukan Disiagakan

Aceh

Cacat Hukum! Perpanjangan HGU Rapala Tanpa Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Aceh

Wakil Ketua DPRK Pimpin Safari Ramadhan Di Mesjid Bukit Tempurung

Aceh

Anggota DPRA Minta Pemerintah Aceh Segera Cabut Edaran Stiker BBM