AtjehUpdate.com,- Nagan Raya | Hal tersebut merupakan kesimpulan dari kegiatan pengayaan wawasan politik yang dibungkus dalam Agenda Pendidikan Politik (DIKPOL) Partai Aceh (PA) yang dilaksanakan di Gampong Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya (12/07/23).
Kegiatan DIKPOL ini sudah menjadi agenda rutin PA yang ditujukan untuk tidak hanya untuk membahani para calon anggota legislatif dari Partai Aceh, tetapi utamanya adalah untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan sosial-politik kepada masyarakat umum.
Tidak hanya sebatas mengupdate informasi tetapi juga membahani para audiens dengan hasil kajian-kajian regulasi yang selama ini dihadapi oleh partai dalam mengadvokasi kepentingan Aceh ke tingkat nasional
Dewan Pengurus Wilayah Partai Aceh (DPW PA) Nagan Raya sebelumya juga telah mengadakan DIKPOL sebanyak empat kali yang berlokasi di Alue Bata (Tadu Raya, 27/5/23), Kabu (Tripa Makmur, 31/5/23) dan Babah Rot (Tadu Raya, 3/6/23) dan terakhir di Krueng Seumayan (Darul Makmur, 6/6/23).
Secara khusus, pertemuan yang bertujuan untuk. melakukan pengayaan wawasan politik (enrichment session) yang dilakukan secara berkala dari gampong ke gampong sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan-pertimbangan khusus.
“Pertemuan di Tadu ini adalah pertemuan kelima, kami lakukan di rumah salah satu Caleg kami bernama Zulkifli alias Toke Teh. Kami ingin mendorong agar semua yang hadir bisa memberikan suara untuk mendukung pencalonan Toke Teh. Pertemuan selanjutnya akan kami lakukan di Darul Makmur, dalam minggu ini, dan di Blang Murong dalam minggu depan” tegas Samsuardi alias Juragan, Ketua PA Nagan Raya.
Pertemuan DIKPOL ini disusun dalam rangkaian pengenalan bakal calon anggota legislative (BACALEG) dalam setiap Daerah Pemilihan. Setiap bacaleg akan diperkenalkan oleh Pengurus Partai dan diberikan waktu untuk menyampaikan visi dan misi pencalonan. Setiap pertemuan DIKPOL diisi dengan penyampaian materi Analisis Sosial dan Politik (ANSOSPOL) terkini oleh Saudara Fajran Zain. Dalam DIKPOL yang kelima ini saudara Fajran mengulas dinamika perpanjangan masa jabatan Pj Gubernur Aceh yang pada faktanya telah disuarakan secara bulat oleh seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hanya untuk satu nama, dan bukan incumbent, tetapi usulan tersebut ditolak oleh pihak Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI).
Ironisnya pihak Kemendagri malah memilih nama yang sama sekali tidak diusung oleh pihak DPRA. Sungguh ini sebuah tamparan bagi pihak legislative. Namun hal ini lumrah dalam politik.
“Dalam politik tidak ada belas kasihan, tidak ada memohon pengertian, tetapi yang ada adalah lobi dan negosiasi posisi dan mempersamakan kepentingan. Maka yang dibutuhkan adalah pelobi yang mampu membangun narasi politik dan memahami fatsun politik serta mampu memetakan siapa lawan bicara yang saling berpentingan” ungkap Fajran.
Sungguh bagi Aceh, hal ini tidak hanya soal tamparan politik tetapi lebih jauh menjadi bukti betapa nilai tawar (bargaining position) Aceh di mata nasional sudah jauh merosot. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua politisi Aceh. “Ini adalah bukti bahwa satu-persatu kekhususan Aceh mulai dilecehkan” Tegas Fajran
Karena itu menurutnya, Aceh harus merebut kembali otoritas kontrol kebijakan, salah satunya dengan menggunakan momentum rotasi periodic pergantian kepemimpinan di tahun 2024 nanti.
“Cara yang paling halus adalah dengan melobikan kepentingan, karena itu kita butuh politisi yang handal. Satu level diatas itu adalah dengan merebut dan mengambil alih tampuk kepemimpinan. Maka oleh karena itu, kepentingan Aceh harus menang dalam kontestasi 2024 ini. Pungkas Fajran.(jarr)
