Home / Aceh

Minggu, 20 Agustus 2023 - 18:51 WIB

Aliansi Elemen Sipil Menggugat Minta PN Langsa Ambil Putusan yang Pro Rakyat

AtjehUpdate.com,’- LANGSA | Koordinator Aliansi Elemen Sipil Menggugat (AESM), Wahyu Ramadana meminta Pengadilan Negeri Langsa untuk netral dan memihak pada kepentingan masyarakat dalam mengambil putusan hasil Pra Peradilan terhadap Bea Cukai Langsa.

“Kita minta hakim tunggal yang menangani perkara ini agar tetap netral demi kepentingan masyarakat dan tidak tercemar akan hasutan-hasutan dari pihak lainnya,” katanya kepada awak media, Minggu (20/8/2023).

Wahyu mengatakan, karena Prapid ini sangatlah penting agar masyarakat tahu bahwa Bea Cukai Langsa itu benar atau tidak dalam melaksanakan tugasnya selama ini, karena selama ini kinerja kantor Bea dan Cukai nyaris tanpa ada yang mengawasi.

“Benar atau tidaknya Bea Cukai Langsa itu ada pada putusan hakim nanti, semoga Ketua Penagdilan melalui hakim tunggal ini bisa menentukan putusan terbaik dan berpihak pada kepentingan umum dan tidak berpihak pada pejabat dan aparatur pemerintahan yang nakal, kita tunggu saja,”.

Wahyu Ramadana juga meminta dan menghimbau kepada hakim tunggal pengadilan negeri (PN) Langsa yang menangani kasus perkara pra peradilan (PRAPID) untuk dapat memutuskan putusan akhir perkara tuntutan terhadap Bea Cukai Langsa dengan bijak dan seadil-adilnya.

Baca Juga :  Sidang Pembakaran Mobil Pengacara, Saksi Korban: Terdakwa Pasang Badan untuk Selamatkan Pihak Lain yang Terlibat

Sebagaimana yang telah diagendakan pada hari Selasa (22-08-2023) hakim tunggal pengadilan negeri (PN) Langsa akan memutuskan putusan akhir terhadap perkara pra peradilan (PRAPID) yang diajukan oleh LSM Gadjah Puteh terhadap Pihak Bea Cuka Langsa, “tentu kita berharap agar hakim tunggal yang menangani kasus ini dapat bekerja dan memutuskan perkara ini dengan bijak dan adil tanpa alasan,”.

“Saya selaku koordinator aliansi elemen sipil menggugat (AESM) dalam hal ini sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh LSM Gadjah Puteh,” sambung Wahyu Ramadana.

Ini merupakan bagian daripada kinerja organisasi dan lembaga swadaya masyarakat untuk terus berada sebagai corong pergerakan keadilan baik dilakukan dengan cara aksi/demontrasi ataupun dengan cara advokasi.

“Sebelum kita mengajukan tuntutan pra peradilan (PRAPID) ke pengadilan negeri (PN) Langsa melalui LSM Gadjah Puteh terhadap kasus kasus yang terjadi di Bea Cukai Langsa kita sudah melakukan beberapa kali aksi/demontrasi di kantor bea cukai langsa dan juga sudah melakukan upaya hukum dengan melaporkan bea cukai langsa ke Polda Aceh,” terangnya.

Baca Juga :  Menjalin Kerja yang Lebih Sinergis untuk Advokasi KTR Aceh Timur

Kembali ditegaskan oleh Wahyu, AESM berharap agar praperadilan (PRAPID) yang dilakukan oleh LSM Gadjah Puteh dapat dikabulkan, karena tidak ada alasan untuk dapat menolak praperadilan tersebut olehkarena gugatannya demi mengawal kepentingan umum.

“Maka dari itu saya dan kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Elemen Sipil Menggugat (AESM) akan terus mengawal kasus ini hingga selesai dan jika terjadi putusan akhir yang tidak berpihak kepada keadilan maka saya dan kawan kawan pastikan kita akan turun untuk menggelar aksi/demontrasi, karena aksi dan advokasi yang kita lakukan terhadap bea cukai ini merupakan aksi yang murni yang hadir dari hati nurani kita dan mewakili dari keresahan masyarakat,” tegasnya.(red)

 

Share :

Baca Juga

Aceh

Dalam Rangka Hari Bhakti Adhyaksa Ke 62 dan HUT IAD Ke XXII, Kejaksaan Negeri Aceh Timur Ziarah ke Makam Pahlawan

Aceh

Saprizal, Dinilai oleh Banyak Kalangan Sosok yang Paling Layak Jadi Geuchik PB Seulemak 6 Tahun Kedepan

Aceh

Kapolres Langsa Diganti

Aceh

3 Merek Shampo yang Ampuh Basmi Ketombe, Yuk Simak

Aceh

Pansus DPRK Aceh Tamiang Minta Bupati Copot Kepala BPKD dan Bappeda

Aceh

Transaksi Pakai Uang Palsu, Seorang Perempuan di Bener Meriah Ditangkap Polisi

Aceh

Wakil Ketua I DPRK Dukung Pernyataan Majelis Permusyawaratan Ulama Langsa

Aceh

Pemkab Aceh Tamiang Sampaikan RAPBK 2021, Berikut Taaggapan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan DPRK