Home / Aceh

Sabtu, 28 Oktober 2023 - 23:18 WIB

FAMS : Seorang Oknum PNS Disdukcapil Aceh Tamiang Diduga Lakukan Abuse of Power

AtjehUpdate.com,- Aceh Tamiang | Pasca melakukan aksi demo di Gedung DPRK dan beraudensi dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Forum Aksi Muda Sedia (FAMS) berjanji akan terus mengawal apa disampaikan dalam tuntutannya.

“Apa yang menjadi tuntutan, kami terus kawal sehingga publik tahu sampai dimana prosesnya,” tegas Ketua Koordinator FAMS, Mustafa Handika melalui siaran pers yang diterima media ini, Sabtu (28/10/2023).

Menurutnya, terhadap enam tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi demo secara publik harus tuntas ditanggapi.

Lanjutnya, atas dugaan tindak pidana korupsi oknum ASN Disdukcapil Aceh Tamiang berinisial ‘R’ yang membagi-bagikan proyek pekerjaan pembangunan rumah layak huni pada Dinas PUPR menggunakan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2023 harus mempunyai titik terang.

Mustafa mempertegas lagi, apa yang dilakukan oleh oknum ASN Disdukcapil Aceh Tamiang berinisial ‘R’ merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power).

Baca Juga :  Dandim Bersama Forkopimda Aceh Tamiang Ikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Secara Virtual

“Pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang harus tuntas mengungkap siapa dalangnya,” tegasnya.

Mustafa mengatakan, oknum berinisial ‘R’ yang juga merupakan seorang ASN diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan Abuse Of Power yaitu penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang diatur dalam UU 20 tahun 2001 atas Perubahan UU 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pasal 3 dalam UU tersebut dan UU No. 28 tahun 2009 tentang penyelenggara negara yg bebas KKN.

“Oknum ‘R’ merupakan seorang ASN yang menduduki jabatan di Disdukcapil Aceh Tamiang akan tetapi diduga membagi-bagikan proyek/pekerjaan pembangunan rumah layak huni pada Dinas PUPR menggunakan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2023. Atas dugaan tersebut tentu melanggar Undang-undang yang menjadi dasar ASN,” jelasnya.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dalam Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Baca Juga :  Jabatan Bupati Hampir Berakhir, Namun Masih Ada Sarana Umum Di Seruway yang Belum Terjamah

Ketentuan ini, kata Mustafa, dapat dilihat pada Huruf (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Berdasarkan itu, sambungnya, FAMS akan terus mengawal prosesnya di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. “Apabila perlu kita akan sampaikan ke Komisi Kejaksaan RI agar proses ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mengungkap dalangnya,” pungkasnya. (Red)

Share :

Baca Juga

Aceh

Gadjah Puteh Dorong BKPSDM Lakukan Pemutakhiran Data Tenaga Kontrak Kota Langsa

Aceh

HIPSI Aceh Minta Pj Gubernur Tegur Manajemen BSI

Aceh

Ambulance Bawa Pasien Covid 19 dari Bener Meriah Terperosok di Pidie

Aceh

Tgk. H. Syeh Muhajir : Jika Pemerintah Lalai, Missionaris Akan Sangat Mudah Jalankan Misi Permutadan

Aceh

Pekerja Galian Jargas Tak Pakai Pelindung Diri, Konsultan Terindikasi Langgar UU K3

Aceh

Lahannya Dicaplok PTPN I Langsa, Warga Alu Rimung Surati BPN Aceh

Aceh

Muslim, SHI, MM : Bantuan Alsintan Jangan Dianggap Milik Ketua Kelompok

Aceh

Klarifikasi Ketua DPRK Aceh Tamiang Abaikan Fakta Yang Ada