Home / Nasional

Jumat, 24 November 2023 - 23:27 WIB

Kepung Senayan, Fachrul Razi Orasi Bakar Semangat Aksi Kepala Desa Tuntut Revisi UU Desa

AtjehUpdate.com,- JAKARTA | Fachrul Razi, Senator vokal asal Aceh yang juga Ketua Komite I DPD RI bersama sejumlah organisasi desa nasional mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desakan ini muncul dalam aksi bertajuk Aksi Bersama Desa, yang digelar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

“Dalam tuntutannya UU harus disahkan. Kami berkomitmen Kepala Desa, BPD, Perangkat, dan Masyarakat Desa akan terus mendesak DPR RI untuk mengesahkan Revisi UU,” pungkas Fachrul Razi di depan puluhan ribu masa aksi.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi yang juga penasehat di sejumlah organisasi desa nasional sehari sebelumnya mengumpulkan perwakilan desa dalam melakukan konferensi pers dengan 8 organisasi desa dan melakukan rapat dengar pendapat dalam melakukan finalisasi draft Revisi UU Desa versi DPD RI.

Kami menilai, Revisi UU Desa harus segera disahkan agar dapat dilakukan sinkronisasi di lapangan. Diantaranya, Kepastian hukum terkait masa jabatan Kepala Desa yang diubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dana desa menjadi 5-10 Miliar Perdesa dan Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa, Kenaikan gaji kepala Desa untuk peningkatan kesejahteraan hingga Perlindungan hukum bagi kepala desa dan perangkat desa dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa.

Baca Juga :  Akan Gelar Sertifikasi Kompetensi Wartawan, PPWI dan LSP Pers Indonesia Teken MoU

Kami memperhatikan kurangnya keseriusan DPR RI dalam melakukan Revisi UU Desa, dibuktikan dengan belum adanya tindaklanjut pasca penetapan Revisi UU Desa menjadi hak inisiatif DPR RI 4 bulan lalu. Padahal, Pemerintah sudah mengirim Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan surat penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Revisi UU Desa bersama DPR RI dengan -. Nomor surat R-45/Pres/09/2023. Namun, Revisi UU Desa belum kunjung dilakukan pembahasan. Kelima. Memperhatikan Masa Sidang DPR RI dan kondisi kekinian di Desa yang sangat membutuhkan Revisi UU Desa, Di antaranya, kepastian hukum terkait masa jabatan Kepala Desa yang diubah menjadi 9 tahun, penetapan secara mufakat terhadap calon tunggal kepala desa, peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa melalui pemberian uang pensiun untuk kepala desa dan perangkat desa.

Baca Juga :  MUNA Rekomendasikan Fachrul Razi untuk DPR RI dan Azhari Cage Untuk DPD RI Pada Musyawarah Besar Ke - III

Kami menegaskan bahwa Revisi UU Desa harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan kelompok/golongan tertentu. “Kita inginkan revisi UU Desa bukan Pemilu 2024,” ditegaskan kembali Fachrul Razi

Terakhir dalam orasinya Fachrul Razi kembali menegaskan bahwasanya Desa tidak menuntuk dana APBN dikembalikan ke desa namun minimal 10% Dana APBN kembali ke desa,”

Dia menyebut kenaikan anggaran desa juga harus ditetapkan agar berbagai masalah yang terjadi di desa dapat teratasi dengan anggaran yang cukup, dan kewenangan yang memadai.(tim)

Share :

Baca Juga

Aceh

Ucapkan Kata ‘Piting’ Untuk Warga Rempang, Panglima TNI Minta Maaf

Nasional

Jika Revisi UU Desa Tidak Dilakukan, Fachrul Razi dan 8 Organisasi Desa Akan Kembali Kepung Gedung DPR/MPR RI

Nasional

13 Tahun PPWI, Wilson Lalengke : Jurnalistik Merupakan Tugas dan Tanggungjawab Seluruh Warga

Nasional

Peringati Dua Dekade Pemilu Langsung, The Habibie Center Luncurkan Habibie Democracy Forum

Nasional

BNSP Sertifikasi Assesor Kompetensi Khusus Wartawan, Wilson Lalengke: Goodbye Dewan Pers

Nasional

PB SEMMI Minta Oknum TNI Diduga Penganiaya Warga Bireun Dihukum Mati

Nasional

Bamsoet Pimpin Serah Terima Jenazah Jakob Oetama

Nasional

Gadjah Puteh Kecam Anak Buah Megawati Karena Bilang TNI Mirip Ormas dan Gerombolan