Home / Aceh

Minggu, 26 November 2023 - 09:05 WIB

Pengelolaan SDA Aceh Diambil Alih Kementerian

Ketua Komite I Fachrul Razi : Ini Aceh Bung! Kalian Mau Rampok Alam Kami Lagi!

AtjehUpdate.com,- Jakarta | Fachrul Razi, Senator vokal asal Aceh yang juga ketua komite I DPD RI yang membidangi masalah hukum turut berang dengan dengan kebijakan baru Kementerian ESDM yang melucuti Kewemangan UUPA Menyangkut Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Meskipun kementerian ESDM di bawah bidang Komite II DPD RI, namun karena terkait masalah hukum dan terkait dengan pelanggaran terhadap UU Pemerintah Aceh, persoalan ini akhirnya menjadi persoalan hukum yang dianggap serius bagi Fachrul Razi yang membidangi masalah Hukum di Komite I.

Kementerian ESDM yang pernah di Demo oleh Senator Fachrul Razi di Gedung KPK hingga beberapa petinggi Dirjen menjadi tersangka terkait kasus tambang di Aceh dan beberapa kasus tambang di propinsi lain, menegaskan bahwa ada upaya yg dilakukan oleh oknum di Kementerian untuk mengeruk sumber daya alam di daerah dengan merugikan Aceh sebagai daerah khusus.

“Sikap kami itu bahwa selama UUPA belum dihapus pasal terkait dengan Pengelolaan SDA belum dihapus oleh Mahkamah Konstitusi atau pasal ini di hapus dalam revisi UU, maka Kementerian manapun tidak bisa melucuti kewenangan pengelolaan SDA di Aceh, karena SDA di Aceh merujuk pada UUPA sebagaimana UU (Lex Spesialis) dan Kekhususan,” pungkas Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Minggu (26/11/2023)

Baca Juga :  Bea Cukai Langsa Tangkap Barang Selundupan, Gadjah Puteh: Kemana Tersangka dan Diduga Motor Harley Davidson yang Ditangkap?

Sebelumnya diberitakan Mengenai penjelasan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh bahwa pengurusan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat bukan menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, tetapi harus mendapat rekomendasi Kementerian ESDM.

Kebijakan tersebut tentunya sudah melangkahi kewenangan UUPA, khususnya pada pasal yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam (SDA) Aceh apalagi kita ketahui bahwa rujukan penetapan WPR adalah RUTR yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) khususnya kewenangan penerbitan perizinan pertambangan komoditas Mineral Logam dan Batu Bara, dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh, dengan batasan luas wilayah pertambangan 5000 Ha termasuk menyangkut perizinan Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pertambangan rakyat. Tentunya kewenangan Aceh untuk mengatur perizinan pertambangan komoditas minerba, merupakan wujud dari kekhususan Aceh yang diatur dalam Undang-undang, dalam rangka memberi ruang yang lebih luas demi kesejahteraan rakyat Aceh.

Baca Juga :  Peringati Milad GAM ke 47, Fachrul Razi Gelar Sunatan Massal di Dapil Aceh 2

Tentunya kewenangan Aceh untuk mengatur perizinan pertambangan komoditas minerba, merupakan wujud dari kekhususan Aceh yang diatur dalam Undang-undang, dalam rangka memberi ruang yang lebih luas demi kesejahteraan rakyat Aceh.Terlebih lagi tentang Pertambangan Rakyat yang menjadi ujung tombak percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, mengingat sumber daya alam Aceh di sektor minerba yang sangat melimpah, bahkan diprediksi melebihi kekayaan alam Papua.Pasal 156 UUPA menyebutkan : (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.

Fachrul razi menambahkan, Apabila Kemeterian ESDM tetap melakukan tindakan pelucutan, kami akan mengancam untuk mengepung melakukan demonstrasi di Kementerian ESDM terkait dengan kewenangan UUPA. “Jangan lagi rampas kekayaan Aceh dan sumber daya alam Aceh dengan kebijakan yang sewenang-wenang dengan melemahkan UUPA, Ini Aceh Bung!” tutup Fachrul Razi.(*)

Share :

Baca Juga

Aceh

Gadjah Puteh: Kadis PPKP Jangan Beri Pernyataan Menyesatkan

Aceh

Tertibkan Caffe Penyedia Billyard, Sapma PP Dukung DSI Langsa

Aceh

Geuchik Kuala Parek Kerap Gonta Ganti Perangkat, Camat : Himbauan Kami Tak Dihiraukan

Aceh

GARANG Soroti Oknum ASN Disdukcapil Aceh Tamiang Bagi-bagi Proyek, FAMS : Patut Didukung

Aceh

Tim SDM Polri Ambil Data Primer Rekpro di Pulo Aceh

Aceh

Sidang Prapid Kedua, Bea Cukai Langsa Kerahkan 17 Kuasa Hukum Hadapi Gadjah Puteh

Aceh

Satpol PP Aceh Timur Ingatkan Penerapan Sanksi Tak Pakai Masker, Begini Tanggapan Santri

Aceh

4 Rumah Warga Kota Lintang Atas Kota Kualasimpang Ludes Dilalap Api