Home / Opini

Sabtu, 2 Desember 2023 - 14:37 WIB

Cawe-Cawe Ultimum Remedium Pidana Cukai Rokok, Siapa Diuntungkan?

Oleh : Sayed Zahirsyah Al Mahdaly

AtjehUpdate.com,- Masih panas di telinga kita terkait praktik ‘Restorative Justice’ yang menjadi pertanyaan dan kecurigaan wakil rakyat di DPR saat Rapat Kerja antara Kejaksaan agung dan Komisi III DPR RI baru-baru ini. Dimana ditengarai banyaknya praktik tawar-menawar atau transaksional dalam pelaksanaannya.

Setali tiga uang, terobosan ultimum remedium dalam bidang Perpajakan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendapatkan berbagai sorotan baik dari praktisi maupun pemerhati di bidang Perpajakan, termasuk di bidang Cukai.

Terkait Cukai, aturan pelaksanaan dari ultimum remedium tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 untuk ranah Penelitian di bidang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 untuk ranah Penyidikan tindak pidana di bidang cukai yang baru terbit dan berlaku tanggal 22 November 2023 yang lalu. Pada prinsipnya kedua aturan pelaksanaan tersebut mengatur pelaku tindak pidana di bidang cukai dimungkinkan untuk tidak dipidana dengan membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3x (tiga kali) nilai cukai yang seharusnya dibayar ketika masih dalam ranah penelitian dengan tidak menaikan statusnya ke tahap penyidikan, dan membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4x (empat kali) nilai cukai yang seharusnya dibayar dalam tahap penyidikan dengan memberikan penghentian penyidikan sebagai gantinya. Adapun pidana yang dapat diterapkan hanya pada Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 58 UU Cukai.

Asas Ultimum Remedium sendiri sejalan dengan asas dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dimana merupakan salah satu asas yang menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. lalu yang menjadi pertanyaanya adalah apakah praktik ultimum remedium tersebut mampu memulihkan kerugian pendapatan negara? Lalu apakah sanksi administrasi sendiri tidak pernah diterapkan dalam praktik pidana di bidang cukai di Indonesia? dan yang paling penting adalah apakah Ultimum Remedium tersebut dapat memutus mata rantai pelaku utama pidana di bidang cukai yang merugikan sendi-sendi perekonomian negara?.

Baca Juga :  Akademi Sepak Bola Elang Biru Teken MOU Dengan Prodi Jasmani FKIP Unsam

Sungguh lucu jika kita melihat pengambil kebijakan yang menerapkan aturan Ultimum Remedium tersebut sebagai perwujudan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih obyektif dengan alasan proses Penyidikan di bidang cukai belum memberikan efek jera dikarenakan pidana dendanya yang sangat kecil dan terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Sebagaimana kita ketahui dalam Pasal Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 58 UU Cukai selain terdapat pidana penjara juga terdapat akumulatif pidana denda mulai dari 2x (dua kali) nilai cukai sampai dengan dengan 10x (sepuluh kali) nilai cukai untuk Pasal 50, Pasal 52, dan Pasal 56 UU Cukai serta akumulatif-alternatif pidana denda untuk Pasal 54 dan Pasal 58 UU Cukai.

Lalu apakah dengan mengeliminiasi pidana penjara merupakan pilihan yang tepat untuk memberikan efek jera tersebut? sementara UU Cukai sendiri memberikan akumulatif dan akumulatif-alternatif baik itu pidana penjara dan pidana denda? tentunya pola pikir dan kebijakan tersebut menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat, terlebih pidana denda sendiri nyatanya sudah ada sebelum terbitnya UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut, bahkan pengenaannya bisa lebih besar, yakni sampai dengan 10x (sepuluh kali). Miris….!!!!

Jika saja pengambil kebijakan di bidang cukai tersebut sedikit lebih rajin lagi, tentunya kebijakan yang diambil tidak akan salah kaprah seperti sekarang ini, karena jika dilihat terkait putusan pengadilan terkait pidana di bidang cukai tidak sedikit putusan tersebut memuat pidana denda seiring dengan pidana penjara. ibarat buruk muka cermin dibelah, begitulah konsep yang diterapkan pengambil kebijakan di bidang cukai tersebut terkait ultimum remedium, ha..ha..ha..

Instrument dalam UU Cukai sendiri sudah sangat lengkap, yang harusnya diperbaiki adalah kinerja pegawai bea cukai dalam melakukan penanganan perkara dan peran jaksa ketika menerima pemberitahuan penyidikan dari bea cukai. Bagaimana Langkah-langkah kedua lini penegak hukum tersebut bekerjalah yang nantinya akan memberikan keyakinan hakim dalam memutus tindak pidana cukai secara maksimal baik pidana penjara dan pidana dendanya.

Baca Juga :  MEDCOGATE

Faktanya, dugaan banyaknya main mata terkait pidana cukai tersebut antara bea cukai dan para pelaku sering terjadi. Contoh sederhana saja yang baru-baru ini terjadi di Bea Cukai Langsa dan yang sudah dilakukan berbagai upaya hukum oleh LSM Gadjah Puteh baik itu gugatan di pengadilan maupun upaya hukum lainnya. Jika kita lihat Kembali kasus tersebut dimana dalam siaran Pers nomor PERS-06/KBC.010505/2022 tidak dinaikan ke tahap penyidikan, padahal terdapat pelaku seorang kenek, barang bukti rokok polos dan kendaraan, sejalan dengan itu sesuai siaran pers nomor PERS-01/KBC.010505/2023 lagi-lagi tidak dinaikan ke tahap penyidikan, padahal pelaku seorang supir, barang bukti berupa rokok polos dan kendaraan nyata-nyata ada. Bandingkan dengan kasus yang terakhir ini, dimana sesuai siaran Pers nomor PERS-07/KBC.010505/2023 dimana akhirnya dinaikan ke tahap penyidikan, padahal kasus hukumnya sama, dimana terdapat pelaku yakni supir dan kenek, barang bukti berupa rokok polos dan kendaraan yang mengangkut.

Kasus lainnya adalah dengan penangkapan rokok ilegal di Aceh Tamiang terhadap rokok polos yang diangkut menggunakan kendaraan minibus sebanyak 27 karton oleh pelaku dengan inisial RF dan AS harus selesai dengan menggunakan skema ultimum remedium dengan membayar denda sebesar Rp575 juta. Atas perkara tersebut diduga RF dan AS hanya suruhan dan terdapat aktor intelektual oknum bea cukai diluar wilayah Aceh.

Lalu dengan skema ultimum remedium tersebut pernahkah terbesit dipikiran dan hati nurani pejabat bea cukai darimana orang suruhan tersebut memperoleh uang sebanyak itu? bagaimana dengan pelaku utamanya, apakah bisa terjerat ketika denda sudah dibayar? melalui mekanisme seperti apa menjerat pelaku utama ketika perkara tersebut sudah selesai dengan skema ultimum remedium? lalu yang menjadi pertanyaan terakhir kita sebagai masyarakat adalah apakah ini sudah menimbulkan efek jera seperti yang diinginkan para elite negeri pembuat peraturan perundang-undangan??? Lalu siapa yang diuntungkan?!.!(Penulis adalah Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh)

Share :

Baca Juga

Opini

Makin Mesra Dengan Eksekutif, Fungsi Kontrol Dewan Aceh Tamiang Tergadaikan

Aceh

Dapatkah Bea Cukai Langsa Ungkap Aktor Intelektual Peredaran Rokok Ilegal?

Opini

Anggota DPR Harus Tempatkan Masyarakat Sebagai Pihak yang Paling Penting

Opini

Di Gampong Geuchik Bukan Raja

Opini

Firli Mau Jadikan Anies Tersangka

Aceh

Rapor Merah Kepala Kantor Beacukai Langsa

Opini

Dewan Terjepit : Menjaga Martabat, Dibabat Eksekutif

Opini

Ketua DPRA Jangan Coba-coba Mengkhianati Rakyat Aceh dengan Melemahkan Qanun LKS