Home / Aceh

Selasa, 5 Desember 2023 - 00:35 WIB

Senator Fachrul Razi: Penjabat Kepala Daerah di Aceh Gagal Pimpin Daerah Jika Berhentikan Honorer

Aceh Tamiang Putuskan Kontrak 147 Anggota Satpol PP

AtjehUpdate com,- Lhokseumawe | Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator Aceh yang aktif memperjuangkan honorer di pusat, merasa geram dengan kebijakan beberapa kepala daerah yang memberhentikan tenaga honorer di beberapa Kabupaten/Kota karena alasan kekurangan dana. “PJ Kepala Daerah itu dilantik untuk memikirkan persoalan daerah, bukan melakukan pemecatan honorer, artinya mereka gagal memimpin daerah,” tegas Fachrul Razi yang menolak dilakukan pemutusan kontrak bagi honorer.

Informasi yang beredar di media mengenai status 147 Anggota Satpol PP di lingkungan Pemda Aceh Tamiang dan 1621 tenaga honorer non pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Lhokseumawe yang telah diputus kontrak dari honorer.

“Kita sedang berjuang di Jakarta agar tenaga honorer di angkat jadi PNS, ini di daerah malah diberhentikan dari honorer, ini inflasi apa yang dijaga jika kebijakannya memperparah inflasi dengan menciptakan pengangguran baru,” tegas Fachrul Razi.

Baca Juga :  Dorong Revisi UU Desa Segera Disahkan, Ketua Komite I Fachrul Razi Perjuangkan Peningkatan Dana Desa dan Masa Jabatan Kepala Desa

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi turut angkat bicara mengenai hal ini. Fachrul Razi mengatakan, bahwa ada honorer yang sudah 17 tahun bekerja, karena alasan kekurangan dana maka dilakukan pemutusan kontrak honorer. Fachrul Razi menilai bahwa Penjabat Kepala Daerah di Aceh Gagal Pimpin Daerah jika berhentikan honorer. Fachrul Razi mengatakan Penjabat Kepala Daerah (Pj) tidak bisa semena -mena memutuskan kontrak mereka.

“Seharusnya Penjabat Kepala Daerah (Pj) mencari solusi dengan menunda pemecatan honorer tersebut, bila perlu pihak pemda serta pemkot menyurati Pemerintah Pusat untuk melanjutkan kontrak mereka sebagai Pegawai Honorer maupun anggota Satpol PP Non ASN di lingkungan pemerintah, mengingat kebutuhan mereka sangat diperlukan di lingkungan perkantoran,” demikian dikatakan Fachrul Razi, Senin (4/12/2023).

Baca Juga :  Ibu Muda di Aceh Timur Mengaku Diperkosa, Diduga Anaknya Dibunuh Pelaku

“Bayangkan saja jika seluruh tenaga honorer dan kontrak diputus maka akan berdampak pada peningkatan pengangguran di wilayah tersebut berakibat fatal bagi perekonomian masyarakat serta menyebabkan inflasi,” ujarnya.

Alumni Magister Fisip Universitas Indonesia tersebut menambahkan, saat ini status Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera, persoalan Honorer dan Tenaga kontrak ini nantinya juga dapat menciptakan berbagai pengaruh sosial yang buruk di tengah masyarakat, apalagi berkaitan dengan investasi masuk,”.

Fachrul Razi menambahkan, Aceh Tamiang dan Lhokseumawe adalah 2 kabupaten di provinsi Aceh yang menjadi gerbang investasi. “jika persoalan honorer saja tidak bisa diselesaikan bagaimana kemajuan dikedua wilayah stategis provinsi Aceh itu akan teratasi..? Ini adalah rapor merah bagi Pejabat Kepala Daerah gagal memimpin Aceh,” tutup Fachrul Razi.(red)

Share :

Baca Juga

Aceh

RAPBK TA 2021 Telah Diusulkan, Ini Tanggapan Fraksi Gerindra DPRK Aceh Tamiang

Aceh

Pimpinan DPK Aceh Tamiang Terima Kunjungan Tim Sosialisasi UUPA

Aceh

GARANG Soroti Oknum ASN Disdukcapil Aceh Tamiang Bagi-bagi Proyek, FAMS : Patut Didukung

Aceh

Kepala Bank Muammalat Cabang Langsa Persulit Nasabah

Aceh

Oknum Anggota Dewan Dituding Gelapkan Mobil Rental

Aceh

Gabungan Elemen Sipil Kota Langsa Demo Yaqut

Aceh

Mendagri Diminta Tidak Lamban Tunjuk Pj Bupati dan Walikota Di Aceh

Aceh

Pansus DPRK Aceh Tamiang Minta Bupati Copot Kepala BPKD dan Bappeda