Home / Aceh

Selasa, 12 Desember 2023 - 22:45 WIB

Senator Fachrul Razi: Pemkab Aceh Tamiang Harus PNS kan Satpol PP WH, Bukan Memutuskan Kontrak Mereka!

Pj Bupati Aceh Tamiang Dinilai Gagal Memimpin

AtjehUpdate.com,- Kualasimpang |Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator asal Aceh Fachrul Razi menerima aspirasi 164 anggota Satpol PP WH tang diberhentikan Kontrak di Aceh Tamiang, mendapat respon Cepat dari Senator yang dikenal vokal dan keras ini.

“Sebagai Pembina FKBPPPN dan Ketua Komite I DPD RI sebagai bentuk tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, saya harus menampung dan mendengar semua aspirasi dari mereka yang telah 10 hingga 18 tahun mengabdi buat Pemerintah,” tegas Fachrul Razi.

Senator Fachrul Razi dalam pertemuan bersilaturahmi dan penyampaian aspirasi di Aceh Tamiang dengan DPD FK-BPPN di CaffeeTeko, Karang Baru, Minggu (10/12/2023)

Baca Juga :  Sejak Digelar, Operasi Yustisi Covid 19 Di Aceh Timur Tindak 865 Orang Pelanggar

Senator Fachrul Razi di hadapan para Satpol PP/WH Kabupaten Aceh Tamiang dengan tegas kembali menyatakan akan memperjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi PNS sebagaimana perintah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU ASN termasuk nasib Satpol PP/WH, tenaga pendidikan, kesehatan hingga tenaga administrasi menjadi pegawai melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh.

“Terkait 164 anggota Satpol PP yang berada dilingkungan pemerintah kabupaten Aceh Tamiang, Alumni Magister FISIP Universitas Indonesia tersebut mengatakan bahwa banyak fungsi tugas dan tanggung jawab anggota Satpol PP selama ini terhadap kekhususan Aceh. Karena saya dulu juga terlibat dalam penyusunan perumusan lahirnya Satpol PP/WH di Aceh,” ucap Fachrul Razi.

Baca Juga :  Kadishub : PAD Parkir Ditentukan Fakta Di Lapangan

Menurut Fachrul Razi, Pemerintah Daerah tidak boleh memberhentikan kontrak tenaga Satpol PP WH karena alasan tidak ada dana, “Artinya penjabat daerah gagal memimpin daerah,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi dalam sidang kedepan akan mengundang Mendagri dan Menteri PAN/RB RI untuk mencari solusi masalah ini. “Mendagri dan Menteri PAN/RB harus tanggung jawab masalah ini,” tukasnya.(red)

Share :

Baca Juga

Aceh

Pendamping Desa : LPJ ADD Kuala Parek TA 2020 Tak Sesuai Realisasi Di Lapangan

Aceh

Kisah Dibalik Penangkapan Kapal Bermuatan Rokok Ilegal di Aceh Tamiang

Aceh

Masih Banyak Warga Terjaring Razia Masker, Lima Diantaranya Oknum PNS Aceh Timur

Aceh

Penyidik Polres Langsa Serahkan Dua Tersangka Kasus Akun Bodong ke Jaksa

Aceh

Oknum Anggota Dewan Dituding Gelapkan Mobil Rental

Aceh

Fachrul Razi Resmi Bertarung di DPR RI pada Pemilu 2024, Ini Alasannya

Aceh

Demokrasi Aceh dalam Ancaman, Money Politic Penentu Kemenangan

Aceh

Ketua Komite I DPD RI Respon Aduan LSM Gadjah Puteh Terkait Bea Cukai Langsa