Home / Aceh / Hukum

Sabtu, 16 Desember 2023 - 08:37 WIB

Undangan Verifikasi oleh Komisi Pengawas Perpajakan Kemenkeu, Gadjah Puteh Ungkap Kejanggalan Permintaan Yang Tidak Masuk Akal

AtjehUpdate.com,- LANGSA | Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) dibentuk sebagai implementasi amanat Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (pasal 36C yang mengatur mengenai Komwasjak pertama kali muncul pada Perubahan Ketiga UU KUP Tahun 2007).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36C UU KUP tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Komite Pengawas Perpajakan melalui PMK Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 18/PMK.01/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan, yang di dalamnya mencakup mengenai tugas, keanggotaan, dan kewenangan Komwasjak.

Keanggotaan Komwasjak telah memasuki periode keempat. Untuk periode pertama, Komwasjak dilantik oleh Menteri Keuangan pada tanggal 26 Maret 2010 dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan tidak dapat ditunjuk kembali. Keanggotaan periode pertama dan kedua terdiri atas lima anggota, terdiri dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah 4 (empat) orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bukan berasal dari pegawai negeri.

Setelah keanggotaan Komwasjak periode 2010 s.d 2013 selesai, maka pada tahun 2013 dilantik Komwasjak untuk masa jabatan 2013 s.d. 2016 lalu pada tahun 2016 Menteri Keuangan mengeluarkan regulasi kembali tentang keanggotaan komwasjak sebagaimana tertuang pada PMK Nomor 63/PMK.09/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan mengubah keanggotaan Komwasjak yang semula berjumlah 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah 5 (lima) orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bukan berasal dari pegawai negeri. Masa jabatan Komwasjak selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk jangka waktu satu periode.

Baca Juga :  Pihak Berwenang Didesak Berikan Pernyataan Tegas Terkait Pembukaan Tempat Wisata di Kota Langsa

Tidak berhenti disitu, Menteri Keuangan pada tahun 2018 mengubah kembali aturan mengenai keanggotaan Komwasjak sebagaimana yang termaktub pada PMK Nomor 18/PMK.01/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan mengatur bahwa keanggotaan Komwasjak terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah 5 (lima) orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bukan berasal dari pegawai negeri.

Selain terdiri dari beberapa komite, komwasjak juga dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (Eselon II di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan). walaupun komwasjak ini bertujuan untuk menjadi pengawas perpajakan namun disatu sisi bisa kita lihat orang-orang yang menempati jabatan tersebut adalah orang-orang yang pernah menjabat atau masih menjabat dalam lingkup kementerian keuangan sehingga ketidak independenan.

Komisi ini dirasa masih jauh dari harapan sebagaimana yang diharapkan dengan hadirnya komisi pengawas perpajakan ini misalnya saja adanya dua orang anggota tetap, dan sekretariat yang masih berada dibawah kementerian keuangan.

Baca Juga :  Menko Polhukam Minta Kasus TPPU di Bea Cukai Diusut Oleh Bareskrim Polri

“Namun hal tersebut di atas
tidak menjadi masalah bagi kami yang telah melaporkan beberapa kasus dugaan yang terjadi di Bea Cukai Langsa, sebagai salah satu penerima laporan ini adalah Komisi Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan yang menurut kami sudah baik karena mau merespon laporan yang kami buat dengan mengajak kami untuk melakukan verifikasi atas aduan yang kami sampaikan dengan surat,” beber Sayed Zahirsyah Al Mahdaly yang merupakan Direkrur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sabtu (16/12/2023).

Tapi sayangnya, ternyata dari surat undangan nomor UND-254/S.KPP/2023 tanggal 14 desember 2023 hal undangan verifikasi pengaduan atas nama Said Zahirsyah (Lsm Gadjah Puteh) meminta beberapa tambahan yang menurut kami tidak masuk akal.

“Misalnya, penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan, padahal sudah nyata-nyata tertulis dalam hal surat aduan kami. Kemudian laporan pajak pelapor, dalam hal ini saya, sungguh aneh apabila untuk melaporkan hal dugaan-dugaan korupsi di Kementerian Keuangan haruslah yang taat pajak terlebih dahulu, sementara yang korupsi pajak didiamkan ataupun diabaikan,”.

Kami tidak akan pernah berhenti untuk mengungkap praktik korupsi yang terjadi di Bea Cukai, meskipun terus dicari-cari kesalahan kami. Dan kami pun sudah maklum jika Komwasjak tidak akan merespon dengan baik laporan aduan kami ini, karena kami akan terus berjuang sampai dengan titik darah penghabisan, tutup Sayed optimis.(red)

 

Share :

Baca Juga

Aceh

Brigjen Pol. Syamsul Bahri Pensiun, Kursi Wakapolda Aceh Kosong

Aceh

Pemkab Aceh Tamiang Salurkan 316,47 Ton Beras Untuk 31647 KK

Hukum

Mahfud MD Instruksikan Aparat Respon Laporan Pungli dengan Baik, Pelapornya Jangan Dikriminalisasi

Aceh

Selebgram TikTok Abu Laot Ditangkap oleh Polda Aceh

Aceh

Gadjah Puteh Dorong BKPSDM Lakukan Pemutakhiran Data Tenaga Kontrak Kota Langsa

Aceh

Staf Kecamatan Di Aceh Tamiang Diperiksa BKPSDM Karena Beristri Dua

Aceh

Pengelolaan SDA Aceh Diambil Alih Kementerian

Hukum

BREAKING NEWS: Kemenkumham Tolak Sahkan Kepengurusan Moeldoko