Home / Aceh / Opini

Sabtu, 20 Januari 2024 - 18:53 WIB

Dapatkah Bea Cukai Langsa Ungkap Aktor Intelektual Peredaran Rokok Ilegal?

Oleh : Sayed Zahirsyah Al Mahdaly

AtjehUpdate.com,- Peredaran rokok ilegal di Provinsi Aceh bukanlah hal yang baru, melainkan aktivitas yang sudah terjadi tahunan dan berulang. Bahkan untuk wilayah pengawasan Bea dan Cukai provinsi Aceh saja selama tahun 2023 terdapat 14,3 juta batang rokok ilegal yang ditindak. Lalu bagaimana penyelesaiannya?apakah telah dapat memutus rantai peredaran rokok ilegal tersebut?.

Seiring banyaknya rokok ilegal yang ditindak, semakin banyak dan berulang pula peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh. Penindakan dan penangkapan yang dilakukan Bea Cukai terkesan hanya memangkas ranting pohon tapi enggan mencabut sampai ke akarnya, sehingga peredaran rokok ilegal terus bermunculan dan semakin banyak.

Informasi yang diterima media sejak rabu, 17 Januari 2024 terkait adanya pengamanan terhadap rokok ilegal yang dilakukan Polres Langsa sangat diapresiasi, namun media menanti-nanti proses kelanjutannya seperti apa. Padahal masifnya peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan bea cukai Langsa bertahun-tahun dilakukan cukong yang namanya sudah tidak asing lagi bagi media dan masyarakat awam namun tak kunjung dibongkar oleh bea cukai Langsa, melainkan dapat dibongkar oleh Polres Langsa dibawah kepemimpinan Kapolres yang baru. Ibarat gajah di pelupuk mata tidak terlihat, Sungguh ironis..!!

Baca Juga :  Truk "Sarana Kejahatan" Pengangkut Rokok Ilegal Dilepas KPPBC TMP C Kuala Langsa

Lebih lanjut berdasarkan siaran pers nomor PERS-01/KBC.010505/2024 yang akhirnya disampaikan dalam konferensi pers pada hari Jumat, 19 Januari 2024 yang lalu masih tampak keraguan dan ketidakprofesional aparat bea dan cukai langsa.

Sayed Zahirsyah, Direktur Eksekutif Gadjah Puteh
Sayed Zahirsyah Al Mahdaly, Direktur Eksekutif Gadjah Puteh

Pertama, keraguan tersebut nampak dari penerapan pasal dalam UU Cukai dimana persangkaan pasal menggunakan akumulatif-alternatif. Hal tersebut dapat dilihat mengingat tempo waktu penangkapan, pelimpahan sampai dengan penyidikan dan penetapan tersangka sangat singkat, terlebih dengan prinsip ultimum remedium seharusnya pelaku masih punya waktu 1 x 24 jam semenjak diperiksa sebelum statusnya dinaikan ke tahap penyidikan. Sehingga dari penerapan pasal tersebut tampak sekali keraguan aparat bea cukai langsa terhadap peristiwa pidana cukai yang terjadi.

Kedua, keengganan penerapan pasal 55 dan 56 kuhp untuk mengetahui peran MSY sebenarnya dan untuk dapat membuka ruang mengungkap aktor intelektual dibelakangnya atau memang diduga sejak awal tindak pidana ini hanya dimkasudkan agar putus di MSY seorang dan tidak menyasar aktor intelektual yang lebih tinggi seperti yang kebanyakan diketahui publik dan tidak asing lagi ditelinga.

Ketiga, hal yang tak lazim dalam sebuah peristiwa tindak pidana adalah bila tidak tersampaikannya locus dan tempus tindak pidana, bea cukai langsa terkesan menutup-nutupi tempus atau tempat kejadian tindak pidana tersebut dengan tidak menyampaikan secara lugas dan terkesan mengaburkannya. Padahal informasi yang diterima media dan publik sendiri sudah sangat santer terkait gudang tersebut.

Baca Juga :  Tangkap Lepas Tersangka OTT Rokok Ilegal, Bea Cukai Langsa Diduga Kong Kalikong

Nampaknya warga langsa secara khusus dan aceh secara umum akan kembali gigit jari dan tidak akan dapat berharap banyak agar peredaran rokok illegal tersebut dapat berhenti di wilayahnya apalagi untuk mengungkap dan menjerat aktor intelektualnya. Entah sampai kapan negara harus menanggung kerugian dari peredaran rokok ilegal ini.

Mungkin sudah saatnya kewenangan penyidikan tunggal terkait cukai yang dipegang bea cukai dibagikan atau bahkan diambil alih dengan dikomandoi oleh penyidik Polri mengingat keberanian dan ketegasan Polres Langsa dan sistem peradilan pidana terpadu yang sudah berjalan agar ada ketegasan dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang begitu merugikan masif keuangan negara sampai ke akarnya, daripada terlalu berharap banyak kepada kinerja aparat bea cukai.

Bukan hal yang mustahil mengingat baru-baru ini terkait kewenangan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan pun yang selama ini dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan akhirnya dapat juga dilakukan oleh penyidik Polri melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi.(Penulis adalah Direktur LSM Gadjah Puteh)

Share :

Baca Juga

Aceh

Gerbang Masuk Stadion Langsa Kini Berfungsi Ganda Sebagai Tempat Pembuangan Sampah

Aceh

113 Ton CPO dan 113 Ton Inti Milik PTPN I Tanjung Seumantoh Diduga Raib

Aceh

Bupati Aceh Tamiang Serahkan LKPJ Tahun Anggaran 2022

Aceh

PTPN I Langsa Caplok 120 Ha Lahan Petani Alu Rimung

Aceh

Mahasiswa Unsam Demo BBM di Gedung DPRK Dikawal Kapolres Langsa

Aceh

Pemko Langsa Tetapkan UMK Rp 3,4 Juta Per Bulan

Aceh

Pemkab Aceh Tamiang Sampaikan RAPBK 2021, Berikut Taaggapan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan DPRK

Aceh

Tertibkan Caffe Penyedia Billyard, Sapma PP Dukung DSI Langsa