Home / Aceh

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:05 WIB

Penegakan Hukum Setengah Hati Bea Cukai Langsa

Oleh : Sayed Zahirsyah Al Mahdaly

AtjehUpdate.com,- | Penggagalan upaya penyelundupan ekspor dan impor oleh bea cukai Langsa sudah sering terjadi dan terus berulang, khususnya yang terjadi di daerah Aceh Tamiang yang masih dalam wilayah hukum bea cukai langsa.

Terakhir, berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh bea cukai langsa pada tanggal 16 Mei 2024 bea cukai langsa dan tim gabungan berhasil melakukan penindakan terhadap kegiatan impor ilegal di Aceh Tamiang dan berhasil mengamankan kapal cepat/HSC setelah melalui pengejaran oleh tim laut dan berbagai macam barang impor ilegal di gudang yang masih berada di Aceh Tamiang berupa motor gede dan sparepartnya beserta hewan. Tentunya seperti biasa penangkapan barang-barang impor ilegal tersebut tanpa ada pelaku yang diamankan.

Selang beberapa hari atau tepatnya pada tanggal 20 Mei 2024, tim gabungan yang dikomandoi Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap hal yang serupa, yakni penyelundupan ilegal motor gede dan sparepartnya beserta hewan di daerah Langkat, Sumatera Utara. Menurut informasi, barang-barang tersebut juga masuk ke Indonesia melalui pelabuhan tikus di daerah Aceh Tamiang.

Sayed Zahirsyah Al Mahdaly (Dir Eksekutif Gadjah Puteh)
Sayed Zahirsyah Al Mahdaly (Dir Eksekutif Gadjah Puteh)

Perbedaan mencolok terjadi pada saat penanganan kasus yang diusut dua lembaga penegak hukum tersebut. Seperti biasa, kasus hukum yang ditangani bea cukai harus berakhir dengan ditetapkannya barang-barang tersebut menjadi barang dikuasai negara atau kasusnya tidak dinaikan ke tahap penyidikan sesuai pengumuman kepala kantor bea cukai langsa nomor PENG-7/KBC.0105/2024 pada tanggal 7 Juni 2024 atau hanya berselang kurang dari satu bulan sejak penangkapan.

Baca Juga :  Said Zahirsyah Nyatakan Siap Maju Dalam Pilkada Kota Langsa 2024

Lalu bagaimana dengan kasus yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara?. Pada tanggal 4 Juni 2024 atau kurang dari 3 minggu sejak penangkapan telah ditingkatkan kasusnya ke tahap penyidikan dan 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni yang berperan sebagai sopir, kernet dan pemilik gudang sedangkan 2 orang ditetapkan sebagai DPO yang diduga berperan sebagai pemilik barang. bahkan pengakuan beberapa pihak sangat mengejutkan karena peristiwa penyelundupan tersebut telah terjadi sebanyak 15x.

Tentunya kepolisian tidak mengusut kasus hukum tersebut dengan undang-undang kepabeanan, karena sebagaimana diketahui penyidikan atas tindak pidana kepabeanan maupun cukai, kewenangannya hanya dimiliki oleh bea cukai. Kepolisian menggunakan undang-undang perdagangan dalam menjerat para tersangka tersebut.

Pembaca tentu masih ingat tulisan yang diangkat dengan judul *Dapatkah Bea Cukai Langsa Ungkap Aktor Intelektual Peredaran Rokok Ilegal?*. Dalam tulisan tersebut bagaimana penulis mengkritisi maraknya peredaran rokok ilegal yang tiada henti dikarenakan tidak pernahnya aktor intelektual diungkap dan diseret ke meja hijau oleh bea cukai langsa. Kewenangan tunggal terkait penyidikan di bidang cukai yang dimiliki bea cukai setali tiga uang dengan kewenangan tunggal di bidang kepabeanan yang hanya dimiliki bea cukai.

Baca Juga :  Pangdam IM dan Forkopimda Aceh Tinjau Lokasi Banjir Di Aceh Tamiang

Seharusnya dengan sangat mudah bagi bea cukai langsa menjerat para pelaku penyelundupan barang impor ilegal tersebut mengingat kewenangan besar yang dimilikinya, terlebih dengan pengungkapan kasus yang dilakukan polda sumatera utara harusnya memudahkan sinergi diantara kedua lembaga penegak hukum tersebut untuk mengungkap aktor intelektualnya.

Namun apa lacur, bea cukai langsa seperti terbiasa memainkan peran tangkap dan mem-BDN-kan barang-barang tersebut dan enggan mengungkap aktor intelektualnya. Seharusnya bea cukai langsa melimpahkan kasus hukum tersebut ke kepolisian jika menganggap diri tidak mampu, toh..kepolisian masih bisa menggunakan undang-undang perdagangan sebagai acuan dalam melakukan proses hukumnya. Terlebih peristiwa penyelundupan tersebut telah terjadi ke-15 kalinya.

Penegakan hukum setengah hati sepertinya akan terus dimainkan oleh bea cukai langsa selama kepemimpinan yang ada saat ini.(Penulis adalah Aktivis Sosial, Pengamat Pemerintahan dan Direktur Eksekutif Gadjah Puteh)

Share :

Baca Juga

Aceh

Pendamping Desa : LPJ ADD Kuala Parek TA 2020 Tak Sesuai Realisasi Di Lapangan

Aceh

8 Imigran Rohingya Kabur dari Kamp Penampungan di Lhokseumawe

Aceh

Polres Aceh Tamiang Temukan 2 Pucuk senjata Api

Aceh

Bustanul Fakri Aceh, Sekolah Yatim dan Anak Fakir yang Terlantar

Aceh

Surati Kejati Aceh, Gadjah Puteh Pertanyakan Laporan Dugaan Kerugian Negara Oleh Bea Cukai Langsa

Aceh

PTPN I Diminta Kembalikan Seluruh Premi Karyawan Harian Lepas

Aceh

Rusuh, Polisi Militer Terpaksa Amankan Pertandingan Persiraja VS Malut United FC di Stadion Langsa

Aceh

FAMS : Seorang Oknum PNS Disdukcapil Aceh Tamiang Diduga Lakukan Abuse of Power