AtjehUpdate.com., Jakarta — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, agar tidak keliru dalam menentukan dan menempatkan pejabat strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gadjah Puteh menegaskan, pembenahan Bea Cukai tidak boleh dimulai dari figur-figur yang justru menyimpan rekam jejak bermasalah di masa lalu.
Menurut Gadjah Puteh, Menkeu Purbaya harus benar-benar menghindari penunjukan pejabat yang pernah memiliki sangkutan atau keterkaitan dengan polemik besar, seperti impor emas, tekstil, dan gula yang sempat menghebohkan publik dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Bea Cukai. Rekam jejak semacam itu dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi dan bersih-bersih yang kini dituntut Presiden.
Selain persoalan kebijakan dan rekam jejak, Gadjah Puteh juga menyoroti aspek karakter dan kepemimpinan. Pejabat yang bersikap zalim kepada anak buah, berani dan keras kepada anggota internal namun justru ciut serta kehilangan nyali ketika berhadapan dengan kepentingan pihak luar, dinilai sebagai sosok yang tidak layak dipertahankan dalam struktur Bea Cukai.
Gadjah Puteh menilai, pola kepemimpinan seperti ini justru memperparah budaya takut, mematikan integritas petugas di lapangan, serta membuka ruang kompromi dengan kepentingan eksternal yang merugikan negara.
LSM Gadjah Puteh juga mengingatkan agar kebijakan mutasi dan promosi pejabat tidak sekadar menjadi “putaran gasing” birokrasi. Pergantian jabatan tanpa perubahan orang dan pola pikir, apalagi jika hanya melibatkan figur-figur yang saling terhubung dalam satu lingkaran angkatan dan kepentingan, dinilai hanya melanggengkan masalah lama dengan wajah dan posisi berbeda.
Menurut Gadjah Puteh, jika pejabat yang dirotasi tetap orang-orang yang sama dan saling menjadi pion satu sama lain, maka pembenahan Bea Cukai tidak akan pernah menyentuh akar persoalan. Publik hanya akan disuguhi ilusi reformasi tanpa perubahan nyata di lapangan.
Gadjah Puteh juga menyoroti sejumlah perkara strategis yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar dan belum menunjukkan kejelasan penuntasan, salah satunya terkait persoalan ekspor crude palm oil (CPO) dan palm oil mill effluent (POME) yang masih menggantung di Kejaksaan Agung. Kasus-kasus tersebut dinilai menjadi potret nyata lemahnya tata kelola pengawasan dan penegakan hukum di sektor kepabeanan dan ekspor strategis yang seharusnya memberikan kontribusi besar bagi negara.
Selain itu, Gadjah Puteh turut mengingatkan adanya persoalan pengadaan kapal yang juga sempat menjadi sorotan publik. Menurut Gadjah Puteh, pengadaan aset bernilai besar di lingkungan Bea Cukai harus benar-benar bersih, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Penempatan pejabat dengan rekam jejak bermasalah justru berpotensi membuka kembali praktik lama yang selama ini ingin ditinggalkan.
Atas dasar itu, Gadjah Puteh menegaskan bahwa Menkeu Purbaya memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan amanat Presiden benar-benar dijalankan. Jika pola lama tetap dipertahankan, maka hal tersebut sama saja dengan mengabaikan perintah Presiden untuk menghadirkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersih, berani, berempati, dan berintegritas.
“Setahun ke depan adalah masa penentu. Jika yang terjadi hanya rotasi orang lama dengan peran yang sama, ditambah berbagai perkara besar yang tak kunjung tuntas, maka publik berhak menilai bahwa reformasi Bea Cukai gagal sejak awal,” tegas Gadjah Puteh.(red)
