AtjehUpdate.com., ACEH | 20 Januari 2025 – Program sosial “Kemenkeu Peduli” yang digadang-gadang sebagai wujud empati Kementerian Keuangan terhadap korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menuai kritik pedas.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh menilai aksi tersebut tidak lebih dari “wisata bencana” dan panggung pencitraan bagi para pejabat yang minim empati substantif. Dalam keterangannya, LSM Gadjah Puteh menyoroti perilaku pejabat Kemenkeu yang dinilai hanya datang untuk seremoni, berfoto, lalu mengunggahnya ke media sosial agar terlihat peduli, padahal kehadiran negara sebagai pengendali instrumen fiskal seharusnya jauh lebih terasa dampaknya daripada sekadar bingkisan sembako.
Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh menegaskan bahwa situasi ini sangat ironis, karena di saat Presiden menekankan kerja nyata, Kemenkeu justru terlihat sibuk dengan pola “Kemenkeu Selfie” yang lebih mengejar kesan daripada dampak. Menurutnya, banyak pejabat seolah lupa bahwa instrumen fiskal ada di tangan mereka, dan bencana tidak cukup dijawab dengan paket bantuan simbolik jika birokrasi pencairan anggaran, penguatan program pemulihan ekonomi rakyat, serta pendampingan teknis di lapangan tidak digerakkan secara cepat.
LSM Gadjah Puteh menilai Ditjen Perbendaharaan seharusnya tidak hanya diam di balik mekanisme formal, melainkan membentuk satgas pendampingan khusus di wilayah terdampak agar realisasi belanja tak terduga dan pencairan dana darurat benar-benar bergerak cepat. Korban bencana, kata mereka, membutuhkan uang negara cair tepat waktu untuk memulihkan kehidupan, bukan prosedur yang lamban dan berputar-putar. Kritik serupa juga diarahkan kepada BPDPKS karena wilayah terdampak merupakan kantong utama sawit rakyat, sehingga seharusnya lembaga tersebut turun melakukan inventarisasi terhadap koperasi petani yang lumpuh, memetakan program Peremajaan Sawit Rakyat yang bisa diselamatkan, serta menyusun langkah pemulihan agar petani tidak jatuh bangkrut sendirian setelah dihantam bencana.
Tidak hanya itu, Ditjen Pajak juga disorot karena dalam situasi darurat banyak bendahara daerah, relawan, bahkan pengelola bantuan sering kebingungan soal administrasi dan perlakuan pajak. LSM ini menilai DJP semestinya turun membimbing agar dana bantuan bencana tidak terpotong secara keliru, sebab yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian bahwa bantuan benar-benar utuh sampai ke korban, bukan tersunat atas nama kepatuhan yang kaku. Sementara itu, terhadap Bea Cukai, Gadjah Puteh menekankan pentingnya peran aktif dalam memfasilitasi jalur hijau untuk bantuan impor, termasuk ketika Presiden mengirim bantuan daging untuk Aceh, sehingga negara tidak kalah oleh prosedur yang lambat dalam situasi yang menuntut kecepatan dan keberpihakan.
Sorotan paling keras justru diarahkan kepada LPDP yang dianggap sebagai gambaran paling menyedihkan dari jauhnya empati birokrasi elite. Menurut LSM Gadjah Puteh, dana abadi pendidikan yang menumpuk triliunan rupiah seharusnya tidak hanya menjadi simbol kebanggaan administratif, melainkan menjadi instrumen penyelamat masa depan anak bangsa. Mereka menilai LPDP seharusnya melakukan survei jemput bola, mendata anak-anak korban bencana yang kehilangan akses sekolah, trauma, atau terancam putus pendidikan, lalu membuka skema dukungan darurat dan pemulihan pendidikan. Namun yang terlihat, kata mereka, LPDP lebih sibuk mengurus administrasi elit ketimbang turun menatap langsung realitas anak-anak korban bencana yang masa depannya nyaris runtuh.
