“Kalau sistemnya baru dan daerah bingung, maka pejabat perbendaharaan wajib membimbing sampai beres, bukan menunggu sambil melempar alasan. Tapi jika sudah didampingi secara serius dan Pemkab masih lamban juga, ini tentu menjadi pertanyaan bersama: ada apa sebenarnya di dalam tubuh Pemkab itu sendiri? Karena yang rakyat butuhkan adalah tindakan cepat, bukan tarik ulur dan lempar tanggung jawab,” tegas Ajie.
“Fakta di lapangan mengerikan. Sampah bekas lumpur masih menumpuk di jalan jalan dan gang perumahan warga, mulai dari kawasan Bukit Tempurung hingga ke arah Kampung Durian. Ini butuh alat berat dan biaya operasional besar. Tanpa pencairan dana yang cepat, warga tidak bisa membersihkan rumahnya. Ini fakta yang terlihat dengan mata telanjang,” tambah Ajie.
Lebih lanjut, Ajie memaparkan kondisi kemanusiaan yang mendesak. Hunian Sementara (Huntara) belum sepenuhnya siap, memaksa warga menyebar menjadi pengungsi, mulai dari menumpang di rumah saudara, mencari kontrakan, hingga kondisi terburuk: masih banyak warga yang tinggal di tenda pengungsian di bawah jembatan.
Atas dasar itu, LBH Kantara menilai Safuadi gagal memenuhi tuntutan kepemimpinan strategis yang seharusnya hadir dalam situasi bencana.
“Kami melihat kepemimpinan Saudara Safuadi ini minim terobosan dan miskin langkah nyata. Publik juga mencatat, pada beberapa jabatan sebelumnya, kinerjanya tidak meninggalkan jejak percepatan yang signifikan.
Sekarang di Perbendaharaan pun kesannya berulang. Jika pola kerjanya hanya menunggu laporan masuk dari meja ke meja, untuk apa dipertahankan? Negara butuh pejabat lapangan yang proaktif, bukan pejabat yang nyaman dengan ritme kantor sementara rakyat sedang bertahan hidup,” kritik Ajie.
LBH Kantara juga menegaskan bahwa jabatan strategis di lingkungan Kementerian Keuangan menuntut ketangguhan kerja, ketegasan pengambilan keputusan, dan kecepatan eksekusi dalam kondisi darurat.
“Publik berhak bertanya, bagaimana standar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kemenkeu diterapkan? Sebab pejabat seperti ini bukan sekadar butuh titel, tetapi butuh nyali dan kelincahan kerja.
Dalam situasi bencana, pejabat yang tidak sanggup bergerak cepat seharusnya dievaluasi serius. Kalau memang tidak sanggup menjalankan kerja lapangan yang berat, langkah terhormatnya adalah mundur.
Jangan menggantung harapan rakyat pada pejabat yang tidak memberi dampak,” tegas Ajie.
“Kami ingin pejabat yang bergaya seperti standar Menkeu saat ini: taktis dan solutif. Safuadi ini jangan sampai hanya terlihat numpang jabatan tinggi di kampung sendiri tetapi nol aksi nyata.
Kami minta Menkeu segera evaluasi menyeluruh dan copot yang bersangkutan,” tutup Ajie Lingga. (red)
