AtjehUpdate.com., Kualasimpang – LSM Gadjah Puteh menyayangkan sikap Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang masih membebankan pungutan atau pemotongan pajak terhadap pembangunan hunian sementara atau Huntara yang bersumber dari dana bencana alam.
Kebijakan ini dinilai menyakitkan rasa keadilan publik karena warga korban bencana seharusnya mendapat relaksasi dan perlakuan khusus, bukan malah kembali dibebani pungutan ketika sedang berusaha bangkit dari kehancuran. Gadjah Puteh menegaskan, negara jangan sampai terlihat masih mau mengambil keuntungan dari penderitaan korban bencana, sebab dana kebencanaan adalah instrumen pemulihan kemanusiaan, bukan proyek komersial yang layak diperlakukan seperti objek penerimaan negara.
Menurut Gadjah Puteh, pemotongan pajak dalam kondisi darurat seperti ini hanya akan memperlambat target pembangunan Huntara yang sangat mendesak. Berdasarkan data pembiayaan yang beredar, skema komunal lima hunian saja tercatat mencapai Rp110.000.000 dengan komponen PPN 11 persen yang sudah melekat sejak awal. Sementara untuk skema Huntara single tercatat mencapai Rp33.000.000 dan juga memuat PPN 11 persen. Dalam situasi bencana, setiap rupiah adalah napas bagi korban, sehingga pungutan sekecil apa pun pada dana pemulihan sama artinya dengan memangkas langsung hak warga untuk segera memperoleh tempat tinggal sementara yang layak, Minggu (25/01).
Gadjah Puteh menilai tragedi ini tidak boleh dipahami sebagai takdir semata. Ada sisi kebijakan yang selama ini ikut membangun jalan menuju bencana, terutama pembiaran atas pola pengelolaan lingkungan dan perizinan yang longgar tanpa kontrol serius. Karena itu, menjadi ironi besar ketika rakyat sudah menjadi korban, lalu negara hadir dengan wajah yang sama, memungut dan menekan, bukan melindungi.
Jika bukan karena kesalahan kebijakan yang abai terhadap risiko bencana, masyarakat Aceh khususnya Aceh Tamiang tidak mungkin hidup dalam kepungan lumpur, debu, kerusakan, dan ketidakpastian seperti sekarang. Yang membuat situasi semakin menyakitkan, pemulihan yang semestinya digenjot dengan kebijakan afirmatif justru dibebani skema pajak yang memperkecil ruang gerak di lapangan.
LSM Gadjah Puteh juga menyoroti kondisi pembangunan Huntara yang dinilai belum menyentuh urgensi sesungguhnya. Target besar yang disampaikan ke publik belum terwujud secara penuh, sementara masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian yang banyak di antaranya tidak tahan angin, tidak tahan hujan, dan tidak layak untuk keluarga menjalani kehidupan normal. Situasi ini semakin memprihatinkan karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, yang semestinya menjadi momentum bagi negara untuk mempercepat pemulihan agar masyarakat bisa kembali beribadah dan hidup dengan lebih manusiawi, bukan terus dipaksa bertahan dalam kondisi darurat yang berlarut-larut.
Gadjah Puteh menegaskan bahwa di lapangan masih tampak jurang antara target dan realisasi. Berdasarkan temuan yang masuk, target pembangunan sekitar lima ribu unit Huntara belum tercapai sepenuhnya dan baru berkisar dua ribu unit yang selesai, sementara sisa pekerjaan disebut akan diserahkan kepada pemborong lokal.
Namun langkah itu dikhawatirkan hanya akan menjadi pergantian pelaksana di atas kertas apabila skema dana bencana masih dibebani pungutan pajak, belum lagi potensi beban tambahan berupa praktik uang pelicin dan pungutan tidak resmi yang berpotensi memperlambat kerja. Jika situasi ini dibiarkan, maka korban bencana akan menjadi korban kedua kalinya, karena pemulihan mereka dipotong oleh sistem yang seharusnya melindungi.
