Kritik berikutnya bahkan menyasar Sekretariat Jenderal Kemenkeu yang dinilai gagal memanusiakan pegawainya sendiri. LSM Gadjah Puteh menilai pejabat Kemenkeu dipenuhi ego tinggi dan merasa berada di menara paling tinggi dalam birokrasi, sampai lupa bahwa banyak pegawai mereka di pusat adalah anak rantau dari wilayah-wilayah terdampak bencana. Mereka mempertanyakan apakah Setjen pernah mendata pegawai yang keluarganya menjadi korban, pernah menanyakan kondisi orang tua pegawai di kampung, atau pernah memberi ruang empati agar pegawai tidak menanggung beban batin sendirian. Dalam situasi tertentu, Gadjah Puteh bahkan mendesak adanya kebijakan mutasi kemanusiaan sementara, yakni memberi opsi penempatan sementara ke kantor terdekat dari daerah asal bagi pegawai yang keluarganya terdampak parah agar bisa mendampingi pemulihan keluarga tanpa harus terbentur doktrin birokrasi yang kering rasa.
Bagi LSM ini, kegagalan memanusiakan pegawai sendiri adalah cermin paling telanjang dari buruknya empati struktural. Mereka menilai jika mengurus pegawai sendiri saja tidak mampu, maka bagaimana mungkin Kemenkeu ingin terlihat paling pantas mengurus rakyat Indonesia.
Pernyataan ini kemudian ditutup dengan desakan keras kepada Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, agar membuka mata dan mengevaluasi total mentalitas anak buahnya yang disebut masih terjebak pola lama, merasa paling hebat, paling eksklusif, dan paling suci prosedural tetapi minim keberpihakan sosial.
LSM Gadjah Puteh juga menyinggung figur Sri Mulyani yang baru-baru ini disebut dinobatkan sebagai sosok yang mengurus yayasan milik Bill Gates, dan menurut mereka hal itu mempertegas gambaran lama tentang orientasi kebijakan yang dianggap lebih sibuk membangun citra “keuangan negara sehat” di atas kertas, sementara rakyat semakin kewalahan menanggung tekanan ekonomi sejak awal periode kepemimpinannya. Mereka menilai negara memang bisa terlihat sehat dalam grafik dan laporan, namun realitas sehari-hari masyarakat justru terasa semakin berat, dan kondisi semacam ini tidak boleh dibiarkan menjadi pola permanen.
Jika Kemenkeu terus mempertahankan gaya pencitraan tanpa langkah fiskal yang benar-benar menyentuh korban bencana dan rakyat kecil, maka Kemenkeu akan terus dianggap sebagai menara gading yang sibuk memoles citra tetapi tidak menapak bumi, dan pada akhirnya rakyat akan semakin kehilangan rasa percaya terhadap empati negara.(red)
