AtjehUpdate.com.,- Aceh | Bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra kembali membuka borok lama penanggulangan bencana di Indonesia. Hampir lima belas tahun lalu, kritik keras tentang kekacauan koordinasi dan ketiadaan standar nasional sudah disuarakan. Hari ini, kritik itu tidak hanya berulang, tetapi menjelma tragedi yang lebih luas dan lebih mematikan dengan korban yang masih membersihkan lumpur di rumah mereka ketika panggung konferensi pers telah ditinggalkan.
Peneliti kebencanaan LIPI, Fidel Bustami, sejak 2010 telah mengingatkan bahwa penanggulangan bencana di Indonesia “campur aduk, tidak jelas, dan tidak terarah” karena ketiadaan SOP nasional. Ia menilai pemerintah selalu tampak panik saat bencana datang, tetapi abai membangun komitmen pencegahan. Fidel juga menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga termasuk antara BNPB, BMKG, dan kementerian terkait yang seharusnya menjadi tulang punggung mitigasi dan respons bencana. Bahkan peta mitigasi yang telah tersedia pun, menurutnya, “tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat.”
Kritik itu kembali menguat pada akhir 2025. Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menyebut respons negara menghadapi banjir dan longsor di Sumatra sebagai inkompeten, kacau, dan tidak siap. Leonard menegaskan bahwa apa yang ia saksikan di Tapanuli, serta laporan dari Aceh Tamiang, menunjukkan ketidaksiapan menyeluruh. “Yang dirasakan itu adalah chaos dan incompetence,” ujarnya. Ia juga menilai terdapat jurang lebar antara pernyataan resmi pemerintah dan kondisi nyata di lapangan listrik diklaim menyala, akses dikatakan terbuka, padahal di banyak pelosok warga masih terisolasi.
Leonard membandingkan penanganan bencana Indonesia dengan Filipina. Di sana, supertaifun kategori 5 menelan korban jiwa jauh lebih sedikit karena evakuasi dini besar-besaran dilakukan sebelum bencana terjadi. Di Sumatra, evakuasi justru dilakukan setelah banjir bandang dan longsor merenggut ribuan nyawa. “Antara peringatan dini dan aksi dini totally disconnected. Aksi dini itu absen,” tegasnya.
Masalahnya tidak berhenti pada respons darurat. Leonard mengaitkan bencana ini dengan kerusakan daerah aliran sungai dan hutan akibat izin industri ekstraktif selama puluhan tahun. Ketika hujan ekstrem datang, alam yang telah dilukai runtuh dan gagal melindungi manusia. Tanpa pembenahan tata kelola secara mendasar, tragedi serupa akan terus berulang.
Sementara itu, pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan negara telah bergerak sejak hari pertama, dengan keterlibatan TNI, Polri, Basarnas, dan BNPB. Pemerintah menegaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan koordinasi nasional lintas kementerian dan daerah. Namun, pernyataan ini kembali diuji oleh realitas di lapangan: rumah-rumah yang masih tertimbun lumpur, akses bantuan yang terlambat, dan warga yang harus bertahan sendiri setelah sorotan kamera mereda.
