Penyerahan laporan ke Kejari Langsa menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum. Publik tentu tidak membutuhkan sekadar surat balasan atau formalitas administrasi, melainkan kepastian bahwa dugaan penyimpangan anggaran pendidikan benar-benar diperiksa secara profesional dan transparan.
Pengadaan yang menyangkut kebutuhan siswa sekolah dasar tidak boleh menjadi ladang permainan pihak-pihak tertentu.
Iklan
Iklan
Pertanyaannya, beranikah Kejari Langsa membongkar dugaan tersebut hingga tuntas? Siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban jika ditemukan penyimpangan?
Jangan biarkan laporan masyarakat berhenti di meja birokrasi. Uang pendidikan adalah hak anak-anak, bukan ruang untuk memperkaya siapa pun!(red)
