Persoalan ini bukan berarti setiap laki-laki dan perempuan yang berada di satu lokasi otomatis melakukan pelanggaran Syariat Islam. Namun, aktivitas berkumpul hingga dini hari, tanpa pengawasan yang jelas dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial, patut menjadi perhatian serius pemerintah.
Selain Dinas Syariat Islam dan WH, Satpol PP Kota Langsa juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional gerai tersebut, termasuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan jam operasional yang berlaku.
Publik juga mempertanyakan apakah pemilik atau pengelola gerai memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan sehingga aktivitas tersebut terkesan luput dari pengawasan. Pertanyaan ini tentu membutuhkan klarifikasi, bukan asumsi yang dianggap sebagai fakta.
Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S Putra jangan hanya diam. Pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana pengawasan terhadap aktivitas usaha waralaba di wilayahnya, terlebih jika lokasinya berada di sekitar pusat pemerintahan.
Langsa dikenal sebagai salah satu daerah di Aceh yang juga menerapkan Syariat Islam. Karena itu, penegakan aturan tidak boleh tebang pilih dan tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan usaha.
Kini masyarakat menunggu tindakan nyata Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, dan Satpol PP.
Jika aktivitas seperti ini terus berlangsung hampir setiap malam, siapa sebenarnya yang mengawasi Kota Langsa? Dan untuk apa WH dibentuk jika persoalan di depan mata saja tidak mendapatkan perhatian?(red)
