Oleh: Said Zahirsyah Almahdaly Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh
AtjehUpdate.com., Aceh – Dua puluh satu tahun setelah kesepakatan damai Helsinki ditandatangani, rakyat Aceh kembali dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan. Perdamaian yang dahulu diperjuangkan melalui pengorbanan panjang, kehilangan nyawa, kehancuran kehidupan sosial, serta diplomasi internasional, kini kembali diuji oleh peristiwa kekerasan yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Peristiwa bentrokan antara aparat TNI dan masyarakat di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026, yang mengakibatkan meninggalnya seorang warga sipil bernama Abzalul Riza dan melukai sejumlah warga lainnya, bukan sekadar persoalan penertiban bendera. Peristiwa tersebut seharusnya menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Republik Indonesia bahwa perdamaian Aceh tidak cukup dijaga melalui seremoni tahunan, pidato kenegaraan, ataupun pernyataan politik yang mengatasnamakan persatuan.
Perdamaian harus dijaga melalui penghormatan terhadap hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan kesepakatan politik, dan kemampuan negara menyelesaikan perbedaan tanpa menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat.
Berdasarkan pemberitaan BBC News Indonesia dan ANTARA pada 9 November 2026, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan awal menunjukkan luka pada korban meninggal diduga kuat berkaitan dengan proyektil. Namun, penyebab pasti kematian dan asal proyektil masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan forensik dan autopsi.
Di sisi lain, pihak TNI menyatakan bahwa personelnya tidak menggunakan amunisi tajam dan menerangkan adanya penggunaan munisi hampa serta munisi karet dalam menghadapi situasi bentrokan.
Perbedaan keterangan tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi pertarungan narasi yang akhirnya mengaburkan kebenaran. Negara harus memastikan bahwa seluruh bukti diperiksa secara ilmiah, setiap saksi memperoleh perlindungan, dan siapa pun yang terbukti bertanggung jawab diproses melalui mekanisme hukum yang independen.
Kematian seorang warga sipil tidak boleh diselesaikan hanya dengan pernyataan belasungkawa, sebagaimana dugaan pelanggaran oleh aparat juga tidak boleh langsung dianggap terbukti tanpa proses pembuktian.
Namun, di tengah persoalan yang menyangkut nyawa manusia tersebut, kita justru menyaksikan kehidupan politik nasional yang terus dipenuhi kegaduhan elite. Berbagai polemik mengenai kekuasaan, persaingan pengaruh, tuduhan politik, dan pertarungan kepentingan seolah lebih mudah memperoleh perhatian dibandingkan persoalan mendasar masyarakat.
Ketika para elite sibuk memperdebatkan siapa yang berkuasa, siapa yang berpengaruh, dan siapa yang harus disingkirkan dari lingkaran kekuasaan, rakyat Aceh justru kembali bertanya: sampai kapan kesepakatan damai yang dahulu disaksikan dunia internasional harus terus diperjuangkan pemenuhannya?
Apakah sebuah kesepakatan perdamaian hanya dianggap penting ketika negara membutuhkan stabilitas keamanan, tetapi menjadi kurang penting ketika masyarakat menuntut pelaksanaan hak-hak yang telah dijanjikan?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan tuntutan agar negara menghormati komitmen yang telah dibuatnya sendiri.
Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Memorandum of Understanding di Helsinki, Finlandia, melalui proses perdamaian yang difasilitasi Crisis Management Initiative di bawah kepemimpinan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari.
Kesepakatan tersebut bukan dokumen politik biasa. Ia merupakan fondasi transformasi konflik bersenjata menuju kehidupan demokratis, pengakuan terhadap kekhususan Aceh, pengaturan keamanan, reintegrasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Salah satu ketentuan yang sangat relevan dengan peristiwa Pidie adalah butir 1.1.5 MoU Helsinki, yang secara jelas mengakui hak Aceh menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan himne.
Pengakuan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan politik yang menjadi dasar perdamaian. Namun, harus diakui pula bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai bendera masih menghadapi perbedaan penafsiran dan persoalan hukum antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, termasuk terkait desain bendera Bulan Bintang.
Karena itulah, penyelesaian persoalan tersebut semestinya ditempuh melalui dialog konstitusional, harmonisasi peraturan, dan mekanisme politik yang menghormati kekhususan Aceh.
Tidak ada alasan yang dapat membenarkan penggunaan kekerasan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat hanya karena terdapat perbedaan penafsiran atas sebuah simbol politik dan sejarah.
Jika negara menilai terdapat pelanggaran hukum dalam pengibaran suatu bendera, negara berkewajiban menjelaskan dasar hukumnya, memastikan tindakan aparat memiliki kewenangan yang sah, serta mengutamakan langkah yang diperlukan dan proporsional.
Kita tidak boleh membiarkan sebuah simbol yang semestinya dibahas melalui meja perundingan justru menjadi pemicu jatuhnya korban jiwa.
Lebih jauh lagi, MoU Helsinki sebenarnya telah mengatur pembagian tanggung jawab keamanan secara jelas.
Dalam butir 4.10 disebutkan bahwa polisi organik bertanggung jawab menjaga hukum dan ketertiban di Aceh. Sementara itu, butir 4.11 menempatkan tentara pada tanggung jawab pertahanan eksternal Aceh.
Ketentuan tersebut mencerminkan semangat penting dalam proses perdamaian, yakni mengurangi pendekatan militer terhadap kehidupan sipil dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Dengan demikian, pengerahan personel militer dalam penertiban bendera di Pidie perlu diuji secara terbuka. Apa dasar hukum pengerahannya? Siapa yang memberikan perintah? Mengapa pendekatan persuasif tidak berhasil mencegah bentrokan? Apakah terdapat alternatif penanganan yang lebih aman? Bagaimana pengawasan penggunaan senjata dan tindakan personel di lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan bukti, bukan semata-mata berdasarkan kedudukan atau kewenangan pihak yang memberikan keterangan.
MoU Helsinki bahkan mengandung ketentuan yang lebih tegas melalui butir 1.4.5, yang menyatakan bahwa kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh harus diadili melalui pengadilan sipil di Aceh.
Ketentuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas aparat dalam rancangan perdamaian Aceh. Pelaksanaannya tentu harus mempertimbangkan hukum nasional dan ketentuan peradilan yang berlaku, tetapi semangatnya tidak boleh diabaikan.
Apabila hasil penyidikan membuktikan adanya tindak pidana terhadap warga sipil, proses pertanggungjawaban harus menjangkau pelaku yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan pihak yang memberikan perintah apabila terdapat dasar pembuktian yang sah.
Jangan sampai keadilan hanya berhenti pada aparat berpangkat rendah, sementara proses pengambilan keputusan dan rantai komando tidak pernah diperiksa secara menyeluruh.
Persoalan yang lebih mendalam adalah bahwa peristiwa Pidie terjadi di tengah belum tuntasnya sejumlah agenda penting perdamaian Aceh.
Pada 15 Agustus 2024, KontraS bersama KontraS Aceh, PASKA Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, dan Asia Justice and Rights telah mengingatkan pemerintah mengenai belum terpenuhinya berbagai kewajiban penyelesaian pelanggaran HAM masa konflik.
Mereka menyoroti pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh, penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat, pemulihan hak korban, serta pelaksanaan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
Kasus-kasus seperti Rumoh Geudong, Simpang KKA, Bener Meriah, dan Jambo Keupok menjadi bagian dari sejarah kelam yang menuntut kejelasan pertanggungjawaban negara.
Keberadaan KKR Aceh merupakan langkah penting, tetapi pengungkapan kebenaran tidak boleh berhenti sebagai kumpulan kesaksian yang tersimpan dalam dokumen.
Korban membutuhkan pemulihan, keluarga membutuhkan kepastian, dan masyarakat membutuhkan jaminan bahwa kekerasan serupa tidak akan terulang.
Kita juga perlu mengingat bahwa MoU Helsinki tidak hanya berbicara mengenai bendera dan keamanan. Kesepakatan tersebut mencakup hak ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, reintegrasi mantan kombatan, rehabilitasi harta benda, dan kompensasi bagi masyarakat sipil yang terdampak konflik.
Artinya, keberhasilan perdamaian tidak dapat diukur hanya dari berhentinya peperangan. Perdamaian juga harus tercermin dalam kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, serta tersedianya akses keadilan.
Ketika masih terdapat masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, pelayanan dasar yang belum merata, dan dampak bencana yang belum sepenuhnya dipulihkan, pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh seharusnya menjadikan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama.
Tidak adil apabila rakyat terus diminta menjaga perdamaian, sementara para pemegang kekuasaan tidak menunjukkan kesungguhan yang sama dalam menuntaskan kewajiban yang lahir dari perdamaian itu sendiri.
Dalam konteks tersebut, tanggung jawab tidak dapat dibebankan hanya kepada Jakarta. Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan seluruh elite politik lokal juga harus melakukan introspeksi.
Kekhususan Aceh bukan sekadar instrumen untuk memperoleh jabatan politik, mengelola kewenangan, atau memperkuat posisi elite daerah. Kekhususan tersebut lahir dari sejarah panjang perjuangan dan pengorbanan masyarakat yang menginginkan kehidupan lebih bermartabat.
Para elite Aceh yang dahulu menjadikan pelaksanaan MoU Helsinki sebagai janji politik harus mampu menjelaskan kepada rakyat sejauh mana kesepakatan tersebut telah diwujudkan.
Masyarakat berhak mengetahui bagian mana yang telah terlaksana, bagian mana yang belum, siapa yang bertanggung jawab, dan langkah konkret apa yang sedang diperjuangkan.
