Jangan sampai MoU Helsinki hanya dijadikan simbol legitimasi politik ketika pemilihan berlangsung, tetapi kehilangan tempat dalam agenda pemerintahan setelah kekuasaan diperoleh.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah dimensi internasional dari kesepakatan Helsinki.
Banyak pihak mungkin belum memahami bahwa MoU Helsinki sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan yang secara khusus diatur dalam butir 6.1.
Pada tahap pertama, perselisihan mengenai pelaksanaan MoU diselesaikan oleh Kepala Aceh Monitoring Mission melalui musyawarah dengan para pihak, dengan kewenangan memberikan keputusan yang mengikat mereka.
Apabila perselisihan belum terselesaikan, Kepala Misi Monitoring membahasnya bersama perwakilan senior Pemerintah Republik Indonesia dan GAM, sebelum kembali mengambil keputusan yang mengikat.
Pada tahap berikutnya, apabila kedua mekanisme tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, persoalan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM, serta Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, dengan pemberitahuan kepada Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa.
Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative diberi kewenangan berdasarkan kesepakatan tersebut untuk mengambil keputusan yang mengikat.
Inilah salah satu karakter penting MoU Helsinki: penyelesaian perselisihan tidak dirancang semata-mata bergantung pada kemauan politik salah satu pihak, melainkan melibatkan mekanisme pemantauan dan fasilitasi yang memiliki dimensi internasional.
Namun, terdapat persoalan hukum dan kelembagaan yang tidak boleh diabaikan.
Aceh Monitoring Mission secara resmi mengakhiri mandatnya pada 15 Desember 2006. Dengan berakhirnya misi tersebut, mekanisme penyelesaian perselisihan yang bergantung pada keberadaan Kepala Misi Monitoring tidak lagi dapat dianggap beroperasi secara otomatis sebagaimana pada masa awal perdamaian. EUR-Lex +2
Karena itu, tidak tepat apabila masyarakat diberikan pemahaman bahwa setiap persoalan di Aceh dapat langsung dibawa ke suatu pengadilan internasional hanya dengan mengutip MoU Helsinki.
Kesepakatan tersebut bukan putusan pengadilan internasional, dan keterlibatan Uni Eropa maupun negara-negara ASEAN dalam pemantauan perdamaian tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada lembaga internasional untuk mengadili setiap sengketa yang muncul setelah berakhirnya mandat AMM.
Akan tetapi, berakhirnya misi pemantauan bukan berarti tanggung jawab moral dan politik terhadap pelaksanaan kesepakatan juga berakhir.
Justru di sinilah diperlukan inisiatif baru yang lebih serius.
Pemerintah Republik Indonesia dan pihak-pihak yang mewakili kepentingan pelaksanaan perdamaian Aceh perlu membuka kembali dialog terstruktur mengenai ketentuan MoU Helsinki yang masih diperselisihkan, termasuk dengan mempertimbangkan fasilitasi CMI apabila seluruh pihak menyetujuinya.
Keterlibatan kembali fasilitator internasional dapat dipertimbangkan sebagai sarana dialog, evaluasi, dan pembangunan kepercayaan, bukan sebagai upaya mengalihkan kedaulatan hukum Indonesia kepada pihak asing.
Pada saat bersamaan, organisasi masyarakat sipil dapat menyampaikan dokumentasi pelanggaran HAM kepada mekanisme internasional yang relevan, termasuk prosedur khusus Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai persyaratan dan kewenangannya.
Namun, mekanisme tersebut pada umumnya berfungsi menerima informasi, meminta klarifikasi, dan mendorong akuntabilitas, bukan secara otomatis mengadili atau menjatuhkan hukuman pidana kepada pihak yang dilaporkan.
Jalur internasional harus dipahami secara proporsional sebagai instrumen pengawasan dan dorongan terhadap pemenuhan HAM, sedangkan penyelidikan pidana dan penegakan hukum atas peristiwa Pidie tetap harus dijalankan melalui lembaga yang berwenang.
LSM Gadjah Puteh memandang bahwa peristiwa Pidie harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan, hubungan pemerintah pusat dan Aceh, serta pelaksanaan agenda perdamaian yang belum selesai.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan bahwa penanganan peristiwa ini berlangsung transparan dan tidak berhenti pada janji penyelidikan.
Panglima TNI harus memastikan seluruh personel yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dapat diperiksa secara profesional, termasuk evaluasi rantai komando dan prosedur penggunaan kekuatan.
Komnas HAM harus memperoleh akses yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan independen, sedangkan aparat penegak hukum harus memastikan barang bukti, keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, serta kemungkinan pemeriksaan forensik lanjutan ditangani secara akuntabel.
Keluarga almarhum Abzalul Riza dan seluruh korban luka harus memperoleh perlindungan, pelayanan medis, bantuan hukum, serta pemulihan yang layak tanpa harus menunggu seluruh perdebatan politik selesai.
Pemerintah Aceh juga harus memperjuangkan penyelesaian polemik bendera melalui perundingan resmi dengan pemerintah pusat, dengan melibatkan unsur masyarakat sipil, ahli hukum tata negara, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang memahami sejarah perundingan Helsinki.
Jika diperlukan, kedua pihak dapat menyepakati forum evaluasi bersama terhadap pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disertai jadwal, agenda, dan hasil yang dapat diketahui publik.
Forum semacam itu tidak boleh berubah menjadi panggung seremonial baru. Ia harus menghasilkan keputusan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Lebih penting lagi, semua pihak harus menahan diri dari tindakan provokatif dan kekerasan.
Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan pandangan politiknya secara damai. Aparat berkewajiban melindungi keselamatan masyarakat. Pemerintah berkewajiban menyelesaikan sengketa hukum secara berkeadilan.
Perbedaan penafsiran mengenai simbol daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghidupkan kembali pendekatan yang pernah meninggalkan trauma mendalam dalam sejarah Aceh.
Kita harus memahami bahwa perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya peperangan. Perdamaian adalah keadaan ketika masyarakat tidak lagi merasa takut terhadap kekuasaan, ketika hukum berlaku tanpa diskriminasi, dan ketika negara menghormati janji yang pernah dibuatnya.
Rakyat Aceh telah membayar harga yang sangat mahal untuk sampai pada kesepakatan Helsinki. Ribuan keluarga mengalami kehilangan, banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, sementara generasi yang lahir setelah konflik mewarisi tanggung jawab untuk menjaga masa depan yang lebih damai.
Jangan sampai generasi tersebut justru kembali menyaksikan kekerasan karena ketidakmampuan para elite menyelesaikan persoalan politik secara dewasa.
Kepada para pemimpin di Jakarta, sudah saatnya memahami bahwa menjaga Aceh tidak cukup melalui pendekatan keamanan. Menjaga Aceh berarti menghormati sejarahnya, memahami kekhususannya, melindungi rakyatnya, dan memenuhi komitmen perdamaian secara sungguh-sungguh.
Kepada para elite politik Aceh, sudah saatnya membuktikan bahwa perjuangan atas nama rakyat bukan hanya untuk memperoleh kekuasaan, melainkan untuk memastikan rakyat menikmati keadilan dan kesejahteraan yang dijanjikan.
Dan kepada seluruh pemegang kekuasaan, baik di pusat maupun daerah, perlu diingat bahwa jabatan politik akan berganti, pemerintahan akan berakhir, dan kepentingan kekuasaan akan terus berubah. Namun, luka yang ditinggalkan oleh kekerasan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya apabila negara gagal menghadirkan keadilan.
Jangan biarkan MoU Helsinki hanya hidup dalam dokumen sejarah, sementara semangat perdamaian perlahan kehilangan maknanya dalam kehidupan masyarakat.
Jangan biarkan darah rakyat Aceh kembali menjadi harga yang harus dibayar akibat kegagalan elite menyelesaikan perbedaan politik dan hukum.
Sudah cukup rakyat Aceh menjadi korban konflik. Sudah cukup keluarga kehilangan orang yang dicintai. Sudah cukup janji perdamaian dijadikan komoditas politik tanpa penyelesaian yang nyata.
Peristiwa Pidie harus diusut sampai tuntas, seluruh korban harus memperoleh keadilan, dan setiap persoalan pelaksanaan MoU Helsinki yang belum selesai harus kembali ditempatkan sebagai agenda serius negara.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa kuat ia mempertahankan kekuasaan, melainkan seberapa besar keberaniannya menegakkan keadilan, melindungi rakyat, dan menepati janji.
Perdamaian Aceh bukan hadiah dari penguasa. Perdamaian Aceh adalah amanah sejarah, hasil pengorbanan rakyat, dan komitmen yang harus dijaga oleh negara.
Said Zahirsyah Almahdaly Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh “Menghimpun Energi Membangun Sinergi”
