Mereka menyoroti Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang selama ini pasif dan tertutup, bahkan laporan masyarakat maupun aduan dari LSM sering kali tidak ditindaklanjuti secara jelas. Beberapa pelapor justru dicari-cari kesalahannya alih-alih substansi laporan yang diproses, sehingga menimbulkan dugaan adanya permainan atau kepentingan tersembunyi. Hal ini, menurut Gadjah Puteh, sangat berbahaya bagi agenda reformasi yang ingin dijalankan Menkeu baru.
Lebih lanjut, Gadjah Puteh menilai ancaman sesungguhnya justru bisa datang dari internal Kemenkeu sendiri. Pergantian Menkeu tidak selalu disambut baik, ada pihak-pihak yang mungkin tidak puas dan bisa saja mencoba menjatuhkan Purbaya dari dalam. Jika intrik seperti ini terus berkembang, maka jelas akan menghambat jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta mengganggu realisasi program Asta Cita yang sedang digencarkan pemerintah.
Dengan tegas, Gadjah Puteh mendorong Menkeu baru untuk segera melakukan bersih-bersih terhadap pejabat-pejabat yang selama ini dianggap gagal, khususnya di Bea Cukai dan Itjen, agar reformasi tidak hanya sekadar jargon tetapi benar-benar terwujud. Bagi Gadjah Puteh, hadirnya Purbaya adalah harapan baru dengan gaya komunikasi yang lugas dan program yang visioner, sehingga Indonesia Emas hanya bisa dicapai jika Menkeu baru diberi ruang untuk bekerja tanpa gangguan dan rakyat ikut serta mengawal jalannya reformasi.(red)
