Jika jabatan-jabatan strategis hanya berputar pada orang-orang yang itu-itu saja atau pada lingkaran yang relatif sama, maka mutasi kehilangan makna sebagai alat penyegaran organisasi dan berisiko berubah menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan.
Dari sinilah muncul kekhawatiran bahwa promosi tidak sepenuhnya ditentukan oleh merit, kapasitas, dan integritas, tetapi oleh kedekatan pada gerbong tertentu. Mereka yang dianggap satu arus, satu frekuensi, atau satu lingkaran akan terus bergerak dan mendapat ruang pada titik-titik penting.
Sebaliknya, mereka yang dianggap terlalu kritis, terlalu mandiri, atau tidak nyaman dikendalikan, bisa saja dipinggirkan secara perlahan melalui mutasi yang tampak administratif, tetapi sesungguhnya berfungsi sebagai stabilo merah untuk menandai siapa yang tidak boleh terlalu dekat ke pusat kekuasaan.
Dalam pandangan LBH Kantara, pola seperti ini sangat berbahaya. Sebab ketika mutasi dan promosi dipakai bukan untuk memperkuat institusi, melainkan untuk menjaga keseimbangan pengaruh, maka jabatan akan bergeser fungsi dari amanah publik menjadi alat pengamanan internal.
Pengamanan terhadap jaringan lama, pengamanan terhadap loyalitas, pengamanan terhadap akses pada jabatan strategis, bahkan pengamanan terhadap proyek-proyek tertentu yang tidak boleh terganggu oleh orang-orang yang dianggap bukan bagian dari gerbong. Kalau situasi seperti ini benar terjadi, maka tidak mengherankan apabila berbagai praktik gelap di sektor impor, ekspor, dan cukai terus muncul dengan pola yang mirip, hanya aktornya saja yang berganti.
Karena itu, LBH Kantara menegaskan bahwa pengusutan atas persoalan di Bea Cukai tidak boleh dibatasi hanya pada kasus yang sedang didalami KPK saat ini. Seluruh perkara besar yang mencuat sebelum era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus dibuka secara menyeluruh, termasuk yang berada dalam masa kepemimpinan eks Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani.
Bukan hanya perkara ekspor POME, tetapi seluruh kasus yang selama ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai kebocoran pengawasan, dugaan permainan jalur, penyalahgunaan kewenangan, hingga kemungkinan pembiaran sistemik dalam tata kelola impor, ekspor, dan cukai.
Sebab jika kasus-kasus itu diperlakukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri, maka yang lolos justru pola besarnya, yakni kemungkinan adanya struktur, kebiasaan, dan jejaring yang diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya.
Dalam konteks itu pula, Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak boleh ditempatkan sebagai wilayah yang steril dari pemeriksaan kritis. Justru sekretariat, terutama yang terkait administrasi kepegawaian, merupakan salah satu pusat kendali yang menentukan bagaimana organisasi bergerak, siapa yang dipertahankan, siapa yang digeser, siapa yang dipromosikan, dan siapa yang dibuat menjauh dari orbit strategis.
Karena itu, jabatan Sekretaris DJBC, baik pada periode Ayu Sukorini maupun pada masa Gatot Sugeng Wibowo sekarang, layak dilihat dalam kerangka sistemik, bukan personal belaka. Sebab dalam banyak institusi, kekuatan administratif sering kali menjadi tulang punggung dari bertahannya jejaring yang tidak tampak di permukaan.
LBH Kantara menilai, jika KPK benar-benar serius menelusuri gurita aliran suap di Bea Cukai, maka yang dicari bukan hanya pergerakan uang dan siapa pemberi atau penerimanya, tetapi juga melalui jaringan kekuasaan siapa semua itu bisa tumbuh, bergerak, dan bertahan.
Siapa yang menguasai simpul penindakan, siapa yang menguasai simpul administrasi, siapa yang menjaga loyalitas, siapa yang mempengaruhi pola mutasi, dan siapa yang terus diuntungkan dari sirkulasi jabatan yang berputar di lingkungan ring satu atas. Karena selama jabatan-jabatan kunci hanya diisi oleh gerbong yang sama, maka orang-orang di luar lingkaran akan selalu sulit menembus ruang pengambilan keputusan, seberapa pun baik integritas dan kapasitasnya.
LBH Kantara memandang sudah saatnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kocok ulang total di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bukan secara kosmetik, tetapi menyentuh seluruh orbit kekuasaan yang selama ini diduga terlalu rapat dan terlalu lama dikuasai lingkaran tertentu. Purbaya tidak boleh setengah hati. Pembenahan tidak boleh berhenti pada mengganti nama, tetapi harus berani membongkar pola.
Sementara itu, Letjen Djaka Budi Utama juga diingatkan agar tidak terjebak menjadi penjaga gerbong lama. Kepemimpinan baru akan diuji bukan dari seberapa baik ia beradaptasi dengan lingkaran lama, melainkan dari seberapa berani ia memutus mata rantai pengaruh yang diduga telah mengakar.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu bertambahnya saksi atau tersangka. Publik menunggu keberanian negara membongkar sistem yang membuat kasus demi kasus di Bea Cukai terus lahir dalam pola yang nyaris sama.
Selama mutasi dan promosi diduga dipakai sebagai alat menjaga kekuasaan, selama jabatan strategis hanya berputar di ring atas yang terbatas, dan selama orang-orang di luar gerbong terus dibuat tenggelam, maka yang berganti hanyalah nama perkaranya, bukan watak persoalannya.(red)
