Sementara itu, dalam opini publik yang pernah disampaikan LSM Gadjah Puteh melalui Direktur Eksekutifnya, Sayed Zahirsyah Almahdaly, muncul sorotan bahwa di Bea Cukai Langsa masih ada dugaan jejaring lama yang disebut sebagai “warisan feodal era Sulaiman”. Beberapa nama pejabat yang disebut publik di antaranya adalah Ujianto, yang dinilai memiliki pengaruh kuat di lingkaran staf; Andy Christian Sipayung, yang pernah terlibat kontroversi saat bertugas di bandara besar dan kini menjabat fungsional intelijen di Langsa; Mukhlis Pane, yang disebut mendapat promosi melalui kedekatan sejak era Sulaiman; serta Pitra Aditia Irawan, yang kariernya banyak dihabiskan di jalur penindakan dan penyidikan.
Menurut Gadjah Puteh, meski sorotan tersebut masih berupa persepsi publik, hal ini perlu direspons Bea Cukai melalui audit terbuka dan klarifikasi menyeluruh agar kinerja aparat di Langsa tidak terus diragukan.
LBH Kantara menilai pandangan Gadjah Puteh itu merupakan masukan penting untuk memperkuat agenda reformasi di tubuh Bea dan Cukai. Dengan adanya ultimatum langsung dari Menkeu dan komitmen pimpinan DJBC, publik berharap langkah pemberantasan penyelundupan tidak lagi berhenti di permukaan, melainkan menyentuh aktor intelektual yang selama ini diduga berperan di balik jaringan besar penyelundupan.
“Kami percaya dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil, mafia impor ilegal bisa benar-benar diberantas. Ini saatnya membuktikan bahwa reformasi di Bea Cukai bukan sekadar slogan,” tutup Ajie Lingga yang juga dikenala sebagai advokat pirang.(red)
