Tutup Disini
Sponsor: AtjehUpdate
Iklan
Keuangan

Pandora Soroti Program “Lapor Pak Purbaya”: Langkah Positif, Tapi Kemenkeu Harus Bersih-bersih Pejabat Warisan Sri Mulyani

68
×

Pandora Soroti Program “Lapor Pak Purbaya”: Langkah Positif, Tapi Kemenkeu Harus Bersih-bersih Pejabat Warisan Sri Mulyani

Sebarkan artikel ini
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tersenyum dengan latar ajakan “Lapor Pak Purbaya”, sementara LSM PANDORA menilai program ini positif namun menuntut pembersihan pejabat lama di Kemenkeu.
LSM PANDORA minta Menkeu Purbaya tak hanya buka kanal aduan, tapi juga bersih-bersih pejabat lama di Inspektorat, Komwasjak, dan Sekjen Kemenkeu.

AtjehUpdate.com., Jakarta – Pusat Analisis dan Observasi Birokrasi (PANDORA) menilai inisiatif Kementerian Keuangan melalui program “Lapor Pak Purbaya” sebagai langkah yang patut diapresiasi dalam memperkuat transparansi dan membuka saluran langsung antara masyarakat dan Menteri Keuangan.

Namun, PANDORA juga berspekulasi bahwa efektivitas kanal pelaporan tersebut tidak akan optimal bila struktur internal Kemenkeu masih didominasi oleh pejabat lama era Sri Mulyani yang dinilai masih memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan pola kerja birokrasi di kementerian strategis itu.

Iklan
Sponsor: AtjehUpdate
Iklan
Iklan

Sekretaris Jenderal PANDORA, M. Helmi, dalam keterangannya menyebut, meskipun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, masih ada pekerjaan rumah besar untuk membersihkan internal Kemenkeu, khususnya pada level Inspektorat Jenderal, Komisi Pengawasan Perpajakan (Komwasjak), serta Sekretariat Jenderal.

Menurutnya, tiga unsur tersebut justru menjadi kunci utama integritas dan pengawasan internal, namun dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum menunjukkan kinerja pengawasan yang transparan dan tegas terhadap pelanggaran aparatur.

“Kami melihat kanal Lapor Pak Purbaya adalah langkah berani dan terbuka, tetapi jika di dalamnya masih bercokol figur-figur lama yang selama ini berpengaruh kuat dalam pengambilan keputusan, maka laporan masyarakat bisa saja berhenti di tingkat birokrasi yang sama,” ujar Helmi menegaskan.

Sponsor: AtjehUpdate
Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses