Dalam sejumlah publikasi sebelumnya, Gadjah Puteh juga menyinggung nama Susiwijono Moegiarso sebagai figur yang dinilai memiliki relasi kebijakan erat dengan lingkaran yang sama. Meski tidak disertai tuduhan personal, pola hubungan struktural dan sejarah jabatan dinilai cukup untuk menimbulkan pertanyaan publik yang sah dan patut dijawab secara terbuka.
Selain itu, Gadjah Puteh juga pernah memetakan sejumlah pejabat yang dinilai berpotensi menjadi bagian dari jaringan loyalis lama, antara lain Susila Brata, Priyono Triatmojo, Nugroho Wahyu Widodo, Gatot Sugeng Wibowo, Imik Eko Putro, Agus Yulianto, Rusman Hadi, dan Akhmad Rofiq. Nama-nama tersebut disebut bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai sinyal bahwa pola sirkulasi jabatan masih berputar di lingkaran yang relatif sama.
Dalam konteks pelantikan pejabat eselon III yang kini berlangsung, Gadjah Puteh menilai transparansi menjadi kunci. Tanpa keterbukaan, publik akan terus membaca setiap agenda personalia sebagai bagian dari konsolidasi gerbong, bukan pembenahan institusi. Apalagi, pasca rangkaian Operasi Tangkap Tangan yang melibatkan pejabat Bea Cukai, seharusnya negara menangkap pesan keras bahwa toleransi terhadap pola lama telah berakhir.
Karena itu, Gadjah Puteh mendesak Purbaya Yudhi Sadewa untuk benar-benar memutus jaringan dan gerbong lama di Bea Cukai, serta memberi ruang dan dukungan penuh kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama agar bekerja sesuai kebutuhan institusi, bukan sekadar memenuhi kompromi angkatan atau keseimbangan kekuasaan internal. Reformasi, menurut Gadjah Puteh, tidak boleh berubah menjadi sekadar ganti wajah dengan pola yang sama.
Gadjah Puteh menegaskan, selama “kerajaan bayangan” masih dibiarkan hidup, agenda reformasi penerimaan negara akan selalu tersandera. Jabatan akan terus berputar di kelompok tertentu, sementara aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan keberanian justru tersisih. Fenomena ini kembali melahirkan ironi birokrasi yang telah lama dikeluhkan publik.
Atas dasar itu, Gadjah Puteh menuntut agar pelantikan dan penempatan pejabat di lingkungan Bea Cukai dilakukan secara terbuka, berbasis rekam jejak, integritas, dan kebutuhan organisasi yang nyata, serta dapat diuji oleh publik. Jika pintu personalia terus tertutup, maka publik berhak menilai bahwa reformasi hanya kosmetik, sementara kerajaan lama tetap hidup dan beradaptasi di balik struktur resmi.(red)
