Tutup Disini
ⓘ Sponsor: AtjehUpdate
Iklan
NasionalOpiniPolitik dan Hukum

Sri-Bintang Pamungkas Kritik Tifa dan Tim Hukum: Dinilai Gagal Manfaatkan Momentum Menguji Jokowi di Persidangan

0
×

Sri-Bintang Pamungkas Kritik Tifa dan Tim Hukum: Dinilai Gagal Manfaatkan Momentum Menguji Jokowi di Persidangan

Sebarkan artikel ini
Sri-Bintang Pamungkas mengkritik kesiapan Tifa dan tim hukum dalam persidangan yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi.
Sri-Bintang Pamungkas menguraikan sembilan persoalan yang menurutnya luput digali Tifa dan tim kuasa hukum saat pemeriksaan Jokowi.

AtjehUpdate.com,- JAKARTA | Pengamat sekaligus tokoh politik Sri-Bintang Pamungkas melontarkan kritik tajam terhadap Tifa dan tim kuasa hukumnya dalam persidangan yang menghadirkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai saksi.

Sri-Bintang menilai Tifa bersama tim hukumnya tidak mempersiapkan strategi pemeriksaan secara maksimal untuk menguji keterangan Jokowi. Padahal, menurutnya, terdapat banyak persoalan yang semestinya dapat digali lebih dalam, terutama menyangkut perjalanan hidup, riwayat pendidikan, identitas, hingga berbagai keputusan politik Jokowi.

Iklan
ⓘ Sponsor: AtjehUpdate
Iklan
Iklan

Dalam tulisan opini bertanggal 10 November 2026 yang diterima AtjehUpdate.com, Sri-Bintang menyebut waktu sekitar sepuluh tahun sejak kemunculan isu Jokowi Undercover pada 2016–2017 seharusnya cukup bagi tim hukum untuk menyusun pertanyaan strategis.

Namun, ia justru menilai kesempatan dalam persidangan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut tidak dimanfaatkan secara efektif.

“Sesungguhnya Tifa dan Tim Hukum tidak siap bertarung melawan Jokowi,” demikian kritik keras Sri-Bintang dalam tulisannya.

ⓘ Sponsor: AtjehUpdate
Iklan

Sembilan Persoalan yang Dinilai Luput Digali

Sri-Bintang kemudian menguraikan sembilan kelompok persoalan yang menurutnya layak menjadi fokus pemeriksaan terhadap Jokowi.

1. Misteri Aceh

Sri-Bintang mempertanyakan sejumlah hal terkait dugaan keberadaan Jokowi di Aceh pada masa lalu. Mulai dari kapan dan berapa lama berada di Aceh, hubungan dengan Hari Mulyono, riwayat pekerjaan, hingga dokumen pendidikan yang disebut-sebut berkaitan dengan perjalanan hidup keduanya.

Ia juga mempertanyakan apakah terdapat dokumentasi foto selama berada di Aceh, siapa saja orang yang dikenal di wilayah tersebut, serta alasan meninggalkan Aceh.

2. Persoalan Kacamata

Hal lain yang disorot adalah riwayat penggunaan kacamata Jokowi. Sri-Bintang mempertanyakan sejak kapan Jokowi menggunakan kacamata, apakah terdapat foto saat mengenakannya dalam dokumen pendidikan, berapa ukuran minusnya, hingga siapa dokter mata dan tempat pembelian kacamatanya.

Ia juga mengangkat cerita mengenai kacamata yang disebut jatuh dan hilang ketika berada di Aceh.

3. Riwayat Kehidupan Setelah dari Aceh

Sri-Bintang menilai perjalanan kehidupan Jokowi setelah meninggalkan Aceh juga penting ditelusuri.

Sejumlah pertanyaan yang diajukannya berkaitan dengan riwayat pekerjaan, aktivitas usaha mebel, hubungan keluarga dengan Hari Mulyono, perjalanan ekspor produk mebel ke luar negeri, termasuk ke Republik Rakyat China (RRC), serta intensitas kunjungan ke negara tersebut.

4. Perjalanan Menjadi Wali Kota Solo

Pada bagian ini, Sri-Bintang mempertanyakan proses awal Jokowi masuk ke dunia politik hingga terpilih sebagai Wali Kota Solo.

Ia menyinggung penggunaan gelar akademik, sosok FX Hadi Rudyatmo, dukungan pendanaan kampanye, serta hubungan dengan sejumlah perusahaan dan pengusaha.

Nama perusahaan seperti PT Citra Mandiri, Sritex, dan Sun Motor turut disebut dalam daftar persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri.

Selain itu, ia juga mengangkat persoalan penjualan Sari Petojo, proyek mobil Esemka, sosok perancangnya, serta keterkaitan proyek tersebut dengan bengkel mesin SMK Negeri 2 Solo.

5. Dugaan Dukungan dan Jaringan Politik Internasional

Sri-Bintang turut mempertanyakan sejumlah hubungan dan pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh nasional maupun internasional.

Di antaranya, pertemuan dengan Abu Bakar Ba’asyir, Condoleezza Rice, dan Hillary Clinton.

Ia juga mempertanyakan peran sejumlah figur dalam perjalanan politik Jokowi, termasuk ketika maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta siapa saja pihak yang memberikan dukungan politik maupun finansial.

6. Perjalanan Menuju Kursi Presiden

Dalam bagian ini, Sri-Bintang mengangkat sejumlah kebijakan dan peristiwa ketika Jokowi menjadi Presiden RI.

Ia mempertanyakan pengetahuan Jokowi mengenai buku bertema referendum Papua, kehadiran Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dalam pelantikannya, serta asal-usul gagasan Poros Maritim dan Tol Laut.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan isu kesepakatan masuknya jutaan warga negara China ke Indonesia.

7. Persoalan Hari Mulyono dan Dokumen Ijazah

Sri-Bintang menyoroti hubungan keluarga Jokowi dengan almarhum Hari Mulyono, termasuk persoalan kematian dan keberadaan anak-anaknya.

Ia juga mempertanyakan siapa yang kemungkinan menyimpan dokumen pendidikan Hari Mulyono.

Persoalan lain yang disinggung adalah polemik dugaan pencetakan ulang ijazah di Pasar Pramuka, termasuk apakah Jokowi mengetahui atau memerintahkan proses tersebut.
Sri-Bintang juga mempertanyakan kemungkinan perbedaan dokumen ijazah yang pernah dibawa dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya dengan dokumen yang diajukan di persidangan.

8. Misteri Identitas dan Riwayat Pendidikan

Bagian ini menjadi salah satu sorotan utama dalam opini Sri-Bintang.
Ia mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai tempat kelahiran Jokowi, persoalan akta kelahiran, riwayat sekolah dasar hingga sekolah menengah, serta rumah sakit tempat kelahirannya.

Nama Boyolali dan Solo turut disinggung dalam pertanyaan mengenai tempat kelahiran.

Sri-Bintang juga mempertanyakan riwayat penggunaan nama Mulyono dan Joko Widodo, termasuk isu yang mengaitkan nama lain, yakni Oey Hong Liong.

Selain itu, ia menyinggung riwayat pendidikan Jokowi di Solo dan Yogyakarta serta mempertanyakan munculnya klaim mengenai adanya beberapa sosok berbeda yang menggunakan nama Joko Widodo.

Seluruh persoalan tersebut disampaikan sebagai pertanyaan yang menurut Sri-Bintang semestinya diuji melalui pemeriksaan yang mendalam, bukan dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.

9. Persoalan Konstitusi dan Tata Kelola Negara

Pada bagian terakhir, Sri-Bintang memperluas kritiknya dari persoalan pribadi menuju kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.

Ia mempertanyakan sejauh mana Jokowi memahami UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen, khususnya Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 tentang perekonomian nasional.

Ia juga mengangkat sejumlah persoalan selama pemerintahan Jokowi, mulai dari meninggalnya petugas KPPS dalam Pemilu 2019, penanganan demonstrasi, proyek strategis nasional (PSN), penggusuran masyarakat, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, banjir, hingga aktivitas pertambangan.

Persoalan ekonomi juga menjadi bagian dari kritiknya, termasuk kemiskinan, nilai tukar rupiah, utang luar negeri, gaji dan fasilitas anggota DPR/MPR, serta dugaan aliran dana dalam jumlah besar yang pernah dikaitkan dengan Jokowi.

Sri-Bintang menilai persoalan-persoalan tersebut seharusnya dapat menjadi bagian dari pengujian yang lebih luas terhadap kepemimpinan dan tanggung jawab seorang mantan kepala negara.

Kritik terhadap Strategi Tim Hukum
Melalui sembilan kelompok persoalan tersebut, Sri-Bintang pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap Jokowi semestinya tidak berhenti pada pertanyaan-pertanyaan umum.

Menurutnya, persidangan merupakan momentum penting untuk menguji keterangan saksi melalui pertanyaan yang terarah, mendalam, dan didukung dokumen maupun bukti yang relevan.

Kritik Sri-Bintang sekaligus menjadi gambaran perbedaan pandangan mengenai strategi yang seharusnya digunakan tim kuasa hukum dalam menghadapi perkara yang menyita perhatian publik tersebut.

Meski demikian, berbagai pertanyaan dan dugaan yang disampaikan Sri-Bintang tetap memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Tidak semua pertanyaan yang muncul dalam opini tersebut dapat serta-merta dianggap sebagai fakta hukum.

Pada akhirnya, substansi sebuah persidangan bukan sekadar banyaknya pertanyaan yang diajukan, melainkan sejauh mana pertanyaan tersebut mampu menguji konsistensi keterangan saksi, membuka fakta, dan menghadirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jakarta, 10 November 2026
Penulis opini: Sri-Bintang Pamungkas (SBP

ⓘ Sponsor: AtjehUpdate
Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses