“Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kecemasan setiap kali hujan deras turun, sementara informasi mengenai proyek pengendalian banjir justru tidak diketahui secara terbuka. Anggaran besar harus diikuti dengan perencanaan yang jelas, pengawasan ketat, dan hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Gadjah Puteh.
LSM Gadjah Puteh mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, serta instansi teknis terkait untuk membuka informasi mengenai seluruh kegiatan normalisasi dan penguatan tanggul Sungai Tamiang, termasuk memastikan siapa pelaksana pekerjaan, berapa nilai kontraknya, dan kapan target penyelesaiannya.
Gadjah Puteh juga meminta agar perbaikan tanggul kritis dan drainase yang tersumbat lumpur segera diprioritaskan, tanpa harus menunggu terjadinya banjir yang lebih besar.
“Keselamatan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan. Masyarakat Aceh Tamiang membutuhkan perlindungan nyata dari ancaman banjir berulang, bukan sekadar janji dan besarnya angka anggaran,” tutup pernyataan tersebut.(red)
