AtjehUpdate.com., LANGSA | Gelombang pengunduran diri pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Langsa kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh, Nasruddin, mempertanyakan kondisi internal pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra.
Nasruddin menilai, mundurnya sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dalam rentang waktu yang relatif berdekatan bukan fenomena yang layak dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
“Kalau satu pejabat mengundurkan diri, mungkin publik masih bisa memahami sebagai persoalan pribadi.
Tetapi kalau sudah delapan pejabat eselon II mundur dalam kurun waktu sekitar satu tahun, publik tentu berhak bertanya: ada apa sebenarnya di tubuh Pemko Langsa?” tegas Nasruddin, Rabu (30/09/2026).
Ia menyebut, sejak September 2025 hingga September 2026, setidaknya terdapat delapan pejabat yang disebut mengundurkan diri dari jabatan strategis di lingkungan Pemko Langsa.
Mereka yakni Ridha Zulkumar selaku Direktur RSUD Langsa, Bambang Suriansyah selaku Kepala Dinas Perhubungan, Taufik Hidayat selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, Kamaruzzaman selaku Kepala Dinas Syariat Islam, Nursal Saputra selaku Kepala BPBD Langsa, Erni Yanti selaku Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Dewi Nursanti selaku Kepala DPMG, serta Muzammil, S.STP, M.SP selaku Kepala Dinas PUPR dan Pertanahan Kota Langsa.
Menurut Nasruddin, rangkaian tersebut semestinya menjadi alarm serius bagi Wali Kota Langsa maupun Pemerintah Aceh.
“Delapan pejabat bukan angka kecil. Ini bukan lagi sekadar cerita satu-dua orang yang punya alasan pribadi. Ketika pengunduran diri terjadi berulang dan melibatkan pejabat pada posisi strategis, pemerintah wajib menjelaskan kepada publik apa yang sedang terjadi,” ujarnya.
Nasruddin mempertanyakan apakah fenomena tersebut berkaitan dengan pola komunikasi dan kepemimpinan, kondisi lingkungan kerja, kebijakan mutasi dan penempatan pejabat, atau persoalan lain dalam tata kelola birokrasi.
“Apakah ada tekanan? Apakah ada ketidaknyamanan? Apakah ada persoalan dalam penerapan sistem merit? Atau ada persoalan lain yang selama ini tidak diketahui publik? Semua itu harus dijawab secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi spekulasi,” katanya.
