Ia juga menyoroti sejumlah penempatan aparatur yang menurutnya menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Kami melihat ada penempatan yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian. Dokter ditempatkan di kecamatan, sementara camat ditempatkan di rumah sakit. Kalau benar demikian, ini bukan sekadar persoalan jabatan, tetapi menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Nasruddin.
Menurutnya, birokrasi pemerintah daerah seharusnya dibangun berdasarkan kompetensi, profesionalitas, kebutuhan organisasi, serta prinsip sistem merit, bukan berdasarkan kedekatan ataupun kepentingan kelompok tertentu.
FPRM Aceh, lanjut Nasruddin, meminta Wali Kota Langsa tidak menganggap persoalan tersebut sebagai isu kecil yang dapat selesai dengan pergantian pejabat.
“Jangan sampai publik hanya disuguhi pergantian pejabat tanpa pernah mengetahui akar persoalannya. Yang perlu dijelaskan bukan hanya siapa yang mundur dan siapa yang menggantikan, tetapi mengapa mereka mundur dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam birokrasi Pemko Langsa,” katanya.
Nasruddin mendesak Wali Kota Langsa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya manajemen ASN, penempatan pejabat, pola komunikasi internal, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam birokrasi.
Ia juga meminta Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri ikut memberikan perhatian dan melakukan pengawasan apabila terdapat indikasi persoalan tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap stabilitas birokrasi dan pelayanan masyarakat.
“Kami meminta Wali Kota Jeffry Sentana jangan diam. Rakyat berhak mendapatkan penjelasan. Kalau memang semua pengunduran diri itu murni karena alasan pribadi, sampaikan secara terbuka. Kalau ada persoalan dalam kepemimpinan atau tata kelola birokrasi, evaluasi dan perbaiki,” tegasnya.
Nasruddin menambahkan, jabatan publik bukan ruang kekuasaan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
“Pemerintahan ini milik rakyat, bukan milik pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu. Ketika pejabat satu per satu meninggalkan jabatan strategis, jangan salahkan masyarakat kalau kemudian muncul pertanyaan besar. Justru pemerintah yang harus menjawabnya secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkas Ketua FPRM Aceh.(red)
