Namun, menurutnya, penentuan penyebab banjir dan tanggung jawab pihak tertentu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta kajian ilmiah.
Proyek Pengendalian Banjir Ratusan Miliar Harus Dievaluasi
Dalam pernyataannya, Sayed turut menyinggung proyek pengendalian banjir Krueng Tamiang yang sebelumnya disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp664,94 miliar.
Menurutnya, besarnya nilai anggaran pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus diikuti dengan transparansi pelaksanaan, evaluasi manfaat, dan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan.
Gadjah Puteh meminta pemerintah membuka informasi mengenai cakupan pekerjaan, perkembangan pelaksanaan, serta efektivitas infrastruktur pengendalian banjir yang telah dibangun.
“Kalau anggaran pengendalian banjir sudah mencapai ratusan miliar rupiah, masyarakat tentu berhak mengetahui sejauh mana manfaatnya. Apakah infrastruktur yang dibangun benar-benar mampu mengurangi risiko banjir atau masih diperlukan pembenahan secara menyeluruh?” ujarnya.
Sayed menekankan bahwa keberulangan banjir tidak dengan sendirinya membuktikan kegagalan suatu proyek. Namun, kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk melakukan evaluasi teknis secara terbuka.
Mendesak Pemerintah Pusat Turun Tangan
Gadjah Puteh meminta Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta instansi terkait melakukan koordinasi lintas sektor untuk menyusun rencana induk penanganan DAS Tamiang.
Menurut Sayed, pemerintah pusat perlu memprioritaskan kajian menyeluruh mengenai kapasitas aliran sungai, kebutuhan normalisasi, pembangunan atau penguatan tanggul, pengendalian sedimentasi, pemulihan kawasan hulu, serta pengembangan sistem peringatan dini banjir.
Ia juga meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyusun usulan resmi yang dilengkapi dokumen teknis dan data kerugian akibat bencana sebagai dasar pengajuan peningkatan status pengelolaan wilayah sungai.
“Jangan sampai usulan ini hanya menjadi wacana. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus mengambil langkah konkret dengan menyiapkan seluruh dokumen teknis dan memperjuangkannya kepada pemerintah pusat,” katanya.
Sayed mengingatkan bahwa penetapan sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional bukan berarti secara otomatis tersedia anggaran tertentu. Namun, status tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan kerangka perencanaan dan prioritas penanganan apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Keselamatan Rakyat Harus Menjadi Prioritas
Sayed menegaskan, persoalan Sungai Tamiang bukan semata-mata menyangkut pembangunan fisik, melainkan juga perlindungan hak masyarakat untuk hidup aman dari ancaman bencana.
Ia mengingatkan bahwa setiap bencana besar meninggalkan persoalan sosial yang tidak sederhana, mulai dari kehilangan tempat tinggal, kerusakan lahan pertanian, terputusnya pendidikan anak, hingga melemahnya perekonomian keluarga.
Menurutnya, biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat akibat banjir berulang dapat jauh lebih besar dibandingkan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana.
“Negara tidak boleh terus-menerus hadir hanya setelah rakyat menjadi korban. Negara harus hadir sebelum bencana terjadi melalui kebijakan yang terukur, anggaran yang memadai, dan pembangunan infrastruktur yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegasnya.
Gadjah Puteh juga meminta anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh ikut memperjuangkan persoalan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Sayed berharap desakan peningkatan status pengelolaan Sungai Tamiang menjadi perhatian serius pemerintah pusat, mengingat dampak banjir tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga mengganggu konektivitas dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara.
“Bagi Gadjah Puteh, keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Jangan biarkan masyarakat Aceh Tamiang terus hidup dalam kecemasan setiap kali hujan deras mengguyur kawasan hulu. Sungai Tamiang membutuhkan penanganan nasional yang serius, bukan sekadar janji dan solusi sementara,” pungkas Sayed Zahirsyah Almahdaly.(johanes/red)
