Ia menyebut, tujuh anggota DPRA dari Dapil 7 harus bertanggung jawab secara moral dan politik atas nasib masyarakat di daerah pemilihannya. Jika mereka benar-benar mengaku wakil rakyat, maka sudah seharusnya tampil paling depan mempertanyakan alasan Langsa dicoret dari bantuan bernilai miliaran rupiah tersebut.
“Ini uang untuk rakyat terdampak bencana, bukan uang nenek moyang pejabat. Kalau ada daerah lain bisa masuk, kenapa Langsa dicoret? Apa dasarnya? Mana transparansinya? Jangan ada aroma pilih kasih dan balas dendam politik dalam urusan kemanusiaan,” ujarnya.
Gadjah Puteh juga mendesak DPRA segera memanggil BPSDM Aceh dan membuka seluruh mekanisme penetapan daerah penerima bantuan kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan permainan kepentingan di balik pencoretan Kota Langsa.
Ia mengingatkan, rakyat hari ini tidak lagi mudah dibungkam. Sikap diam para legislator justru akan dibaca publik sebagai bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan.
“Kalau wakil rakyat hanya berani bicara saat kampanye tapi mendadak bisu ketika rakyat dizalimi, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan mereka. Jangan tunggu kemarahan rakyat meledak karena merasa dikhianati oleh orang yang mereka pilih sendiri,” pungkasnya.(red)
