AtjehUpdate.com,- LANGSA | Inisiator Gerakan Edukasi Transparansi dan Akuntabilitas Rakyat Anti Korupsi (GEuBRAK) Langsa, Wahyu Ramadana, mengecam sikap Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, yang dinilai terlalu menonjolkan peran pemerintah dalam kegiatan santunan 36 hafidz dan hafidzah di Kota Langsa.
Kritik tersebut merespons pemberitaan di beberapa media, Kamis (12/11/2026), berjudul “Pemko Langsa Santuni 36 Hafidz dan Hafidzah”.
Dalam pemberitaan itu, Wali Kota Langsa disebut menyerahkan langsung santunan bersama Ketua DPRK dan Ketua Baitul Mal Kota Langsa. Jeffry juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya meningkatkan apresiasi dan menambah nilai santunan pada tahun mendatang.
Namun, menurut Wahyu, ada hal mendasar yang perlu diluruskan kepada publik. Santunan tersebut bukan bersumber dari APBK atau uang operasional Pemko Langsa, melainkan dari dana infak masyarakat yang dihimpun dan dikelola Baitul Mal Kota Langsa.
“Jangan sampai pemerintah terlalu jauh mengambil panggung atas kebaikan dan kedermawanan masyarakat. Ini uang infak umat, bukan uang pribadi wali kota dan bukan pula uang APBK. Ada para muzakki dan munfik yang telah menyisihkan hartanya dengan niat ibadah untuk membantu sesama,” tegas Wahyu.
Ia menilai, penonjolan peran kepala daerah dalam kegiatan yang bersumber dari dana umat berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah santunan tersebut merupakan hasil kemurahan hati atau program pembiayaan langsung pemerintah daerah.
“Kalau memang sumber dananya dari infak masyarakat, biarkan Baitul Mal menjadi institusi yang tampil sebagai pengelola sekaligus penanggung jawab penyalurannya. Wali kota tentu boleh hadir dan memberikan dukungan, tetapi jangan sampai kehadirannya justru mengaburkan siapa sebenarnya yang membiayai kegiatan tersebut,” ujarnya.
