“Kota Langsa membutuhkan pemimpin yang mampu membangun soliditas birokrasi, bukan sekadar pemimpin yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, atau memberhentikan pejabat. Sebab, pemerintahan bukan tempat mempertontonkan kekuasaan, melainkan wadah untuk mengabdikan kekuasaan kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Pembangunan Lambat, Rakyat Diminta Terus Bersabar
Selain persoalan birokrasi, Gadjah Puteh turut menyoroti lambannya pembangunan dan belum optimalnya penyelesaian sejumlah persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurut lembaga tersebut, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak janji ataupun narasi keberhasilan yang belum dapat dirasakan secara nyata.
Rakyat membutuhkan pembangunan infrastruktur yang terarah, peningkatan pelayanan publik, kesempatan ekonomi yang lebih luas, serta kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai Kota Langsa hanya terlihat bergerak melalui publikasi dan kegiatan seremonial, sementara persoalan mendasar masyarakat masih berjalan tertatih-tatih menuju penyelesaian,” kata Sayed.
Ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa sering kepala daerah tampil di hadapan publik, melainkan seberapa besar manfaat kebijakannya dirasakan masyarakat.
“Jangan mengukur keberhasilan pembangunan dari banyaknya baliho yang berdiri atau meriahnya acara pemerintahan. Ukurlah dari berapa banyak warga miskin yang berhasil dibantu, berapa banyak persoalan rakyat yang diselesaikan, dan berapa besar perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Persoalan Sosial: Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Penonton di Kotanya Sendiri
Dalam refleksi ulang tahun Kota Langsa, Gadjah Puteh juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya warga miskin, kelompok rentan, korban bencana, dan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurut Sayed, pemerintah daerah seharusnya menjadi pihak pertama yang hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Ia menilai penanganan persoalan sosial tidak boleh terjebak dalam proses birokrasi yang berlarut-larut, apalagi ketika menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat.
“Rakyat yang sedang kesulitan tidak membutuhkan pidato panjang tentang kepedulian. Mereka membutuhkan tindakan nyata. Orang miskin tidak bisa mengenyangkan perut dengan janji. Korban bencana tidak dapat membangun kembali kehidupannya hanya dengan ucapan simpati,” ujarnya.
Gadjah Puteh mengingatkan bahwa empati pemerintah harus tercermin melalui kecepatan pelayanan, ketepatan sasaran bantuan, serta kesungguhan menyelesaikan persoalan warga.
“Sungguh menyedihkan apabila di tengah perayaan ulang tahun sebuah kota, masih terdapat masyarakat yang harus berjuang sendiri menghadapi kesulitan hidup, sementara pemerintah sibuk mempertontonkan wajah keberhasilan,” sindirnya.(red)
