AtjehUpdate.com,- LANGSA | Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Langsa yang ke-25, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh menyampaikan ucapan selamat yang dibalut dengan rasa kecewa, keprihatinan, sekaligus refleksi kritis terhadap perjalanan pemerintahan Kota Langsa, khususnya sejak kepemimpinan Wali Kota Jeffry Sentana S Putra, SE.
Bagi Gadjah Puteh, bertambahnya usia Kota Langsa seharusnya menjadi momentum untuk merayakan kemajuan, memperlihatkan keberhasilan pembangunan, serta menghadirkan harapan baru bagi masyarakat.
Namun, kenyataan yang menjadi perhatian lembaga tersebut justru memunculkan sederet pertanyaan mengenai arah pembangunan, kualitas kepemimpinan, tata kelola birokrasi, dan kepekaan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly, menyampaikan bahwa peringatan ulang tahun Kota Langsa tidak semestinya hanya menjadi panggung seremoni, pemasangan baliho, penyampaian ucapan selamat, atau kegiatan protokoler yang dipenuhi pujian terhadap pemerintah.
Menurutnya, peringatan hari jadi kota harus menjadi ruang introspeksi yang jujur, terutama bagi pemegang kekuasaan.
“Selamat ulang tahun ke-25, Kota Langsa tercinta. Usia boleh bertambah, tetapi jangan sampai kesejahteraan rakyat justru berjalan di tempat. Gedung pemerintahan boleh terlihat megah, tetapi jangan sampai kepekaan sosial para penghuninya semakin kehilangan arah,” sindir Sayed Zahirsyah.
Kado Ulang Tahun:
Birokrasi yang Dinilai Semakin Kehilangan Arah
Gadjah Puteh menilai bahwa salah satu persoalan yang patut menjadi bahan evaluasi serius adalah kondisi tata kelola birokrasi Pemerintah Kota Langsa.
Sejak Jeffry Sentana menjabat sebagai Wali Kota Langsa, muncul berbagai dinamika pemerintahan, termasuk pengunduran diri sejumlah pejabat struktural yang menurut Gadjah Puteh tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa.
Fenomena tersebut, menurut Sayed, seharusnya menjadi alarm bagi kepala daerah untuk mengevaluasi pola kepemimpinan, komunikasi internal, pembinaan aparatur, serta kenyamanan lingkungan kerja.
“Bagaimana sebuah kota hendak bergerak maju apabila mesin birokrasinya sendiri terus menghadapi keguncangan? Bagaimana pelayanan publik dapat berjalan optimal apabila stabilitas organisasi pemerintahan justru menjadi persoalan yang terus dipertanyakan?” ujarnya.
Gadjah Puteh menegaskan bahwa banyaknya pejabat yang mengundurkan diri memang tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan kepala daerah. Namun, fenomena tersebut layak dievaluasi secara terbuka agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya.
